Bentuk Satgas BBM!

0
124

BAHAN Bakar Minyak (BBM) jenis Premium langka di mana-mana. Pemerintah mengaku tidak ada kebijakan untuk menarik BBM itu secara diam-diam dari pasar. Menteri ESDM Ignatius Jonan bahkan akan memberi sanksi kepada Pertamina jika tidak segera mengatasi kelangkaan itu. Namun, Pertamina mengatakan tidak ada kelangkaan, dan pasokan BBM Premium tetap berlangsung seperti biasa. Premium memang bukan jenis BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah. Selisih antara harga keekonomian dan harga jual ditanggung oleh Pertamina sebagai penyalur yang ditugaskan Pemerintah.

Namun, yang terlihat adalah di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak tersedia lagi jenis BBM tersebut. Menurut data  BPH Migas, Pertamina memiliki 5.480 SPBU di seluruh Indonesia dan 1.094 SPBU di antaranya tidak menjual Premium. Namun, di SPBU yang menjual Premium, seringkali persediaannya habis.

Akibatnya, masyarakat terpaksa beralih menggunakan BBM jenis Pertalite untuk kendaraan mereka, termasuk untuk angkutan umum. Ini juga dikritik Jonan. Kalau Pertamina ingin menjual Pertalite, biarlah masyarakat secara sukarela beralih dari Premium. “Bukan dengan cara mengosongkan pasokan Premium,” kata Jonan.

Kelangkaan BBM Premium kali ini hanyalah satu fase kecil dari cerita panjang kelangkaan BBM yang sudah berulang kali terjadi di berbagai daerah. Sering kita melihat antrean panjang di SPBU karena pasokan BBM belum tiba. Meski demikian, anehnya, kejadian seperti ini tak kunjung tuntas.

Presiden Joko Widodo  akan  turun tangan mengatasi masalah kelangkaan BBM Premium yang terjadi belakangan ini. Menurut Menteri ESDM Ignasius Jonan, Presiden akan merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, sehingga kuota BBM Premium akan ditambah secara otomatis oleh pemerintah.

Dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014 itu, BBM Premium digolongkan sebagai bahan bakar umum di wilayah Pulau Jawa, Madura dan Bali (Jamali), sama seperti Pertamax dan Pertalite. Oleh karena itu, Pertamina tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan Premium di SPBU wilayah tersebut. Premium merupakan BBM Penugasan untuk SPBU di luar wilayah itu.

Pertamina merasa tidak berkewajiban menyediakan Premium di SPBU wilayah Jamali, kecuali untuk jenis Solar. Masalahnya, kelangkaan juga terjadi di luar ketiga pulau itu. “Dari Sabang sampai Merauke ada kelangkaan, ada kekurangan pasokan oleh Pertamina, datanya valid,” kata Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar.

Nah, sekarang, jika memang Pemerintah sudah memerintahkan Pertamina untuk tetap memasok BBM Premium di luar Jamali, dan Pertamina juga mengaku sudah mengucurkan pasokan sesuai kebutuhan, lalu mengapa terjadi kelangkaan?

Jawabannya mudah saja: Tentu ada mata rantai distribusi yang luput dari pantauan, sehingga terjadi penyimpangan. Sebetulnya soal penyimpangan distribusi BBM ini sudah lama terjadi. Faktor penyebabnya banyak, antara lain disparitas harga, sehingga BBM yang bersubsidi dijual untuk kepentingan kegiatan industri yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi.

Nah, sekarang bagaimana dengan akan dikeluarkannya Perpres baru untuk merevisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tadi? Menurut Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, kebijakan ini adalah upaya pemerintah mengatasi kelangkaan Premium di daerah.

Dalam pandangan kita, ini bukan sekadar perkara hilangnya BBM dari pasar, sehingga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi di masyarakat. Ini juga menyangkut “hilang”-nya efektivitas kekuasaan pemerintah terhadap distribusi BBM sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Terlepas dari sudah terjadinya liberalisasi di sektor hulu migas, di sektor hilir –yang kini juga sudah mengarah ke mekanisme pasar—pemerintah tidak bisa berlepas tangan.

Pemerintah harus menjamin, distribusi BBM bisa sampai ke masyarakat. Berapa pun kebutuhan masyarakat harus dipenuhi, walaupun tentu saja pemerintah harus terus melakukan edukasi penghematan BBM.

Untuk itu, pemerintah harus bergerak dari sudut pandang ini. Kelangkaan ini harus diatasi dengan penegakan hukum yang efektif. Satuan Tugas Pangan bisa jadi contoh. Satgas  ini terdiri dari Polri, Kementerian Pertanian, KPPU, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Bulog. Satgas ini dibentuk atas perintah Presiden Joko Widodo menjelang puasa Ramadhan tahun lalu. Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian,  Satgas bertugas memantau stabilitas harga sembako dan pangan, juga melakukan penegakan hukum terhadap kartel dan mafia pangan. Dan satgas ini sukses menjaga stok dan kestabilan harga bahan pangan, dan hasilnya bisa menekan angka inflasi.

Model Satgas Pangan ini dijadikan contoh karena ada banyak persamaan dalam masalah pangan dan BBM. Sama-sama kebutuhan pokok, sama diatur oleh pemerintah. Jika di pangan ada Bulog yang  berperan menjaga stabilitas harga dan persediaan pangan di dalam negeri, di BBM ada Pertamina. Di sektor pangan ada praktek mafia, hal serupa juga terjadi di sektor BBM.

Seperti juga ketersediaan pangan, sampai tidaknya BBM ke tangan masyarakat sebenarnya menjadi ukuran seberapa panjang efektivitas jangkauan kekuasaan pemerintah di negara ini. Wibawa pemerintah, wibawa presiden, ditakar dari sini.

Urgensi tindakan pemerintah terletak di sini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here