Bentuk TGPF untuk Usut Penyerangan Tokoh Agama

0
113

Nusantara.news, Jakarta – Indonesia memiliki pengalaman cantik tentang pluralisme agama sebagaimana diperlihatkan oleh anggota BPUPKI terkait kalimat “menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.” Tidak ada konflik agama di Indonesia. Yang ada adalah perlawanan terhadap arogansi kekuasan dan kecemburuan sosial. Penyerangan terhadap tokoh agama yang terjadi belakangan ini dinilai bukan sekadar insiden yang dilakukan orang gila, melainkan ekspresi perlawanan terhadap kekuasaan, atau bagian dari permainan politik pihak tertentu jelang pilkada serentak Juni 2018 dan Pilpres April 2019. Tetapi apa pun, kasus itu perlu diusut tuntas, tidak cukup oleh Polri, melainkan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Perlawanan Terhadap Kekuasaan

Penyerangan terhadap tokoh agama, rumah ibadah dan simbol simbol agama tertentu memang banyak terjadi di Indonesia. Tetapi dalam catatan Dr. Lance Castles yang banyak melakukan penelitian terhadap Indonesia dan berhasil mempertahankan disertasi di Yale University pada tahun 1972 berjudul “The Political Life of a Sumatran Residency: Tapanuli 1915-1940,” hal itu tidak dapat disebut wujud konflik agama.

Castles yakin di Indonesia ada kedewasaan dalam beragama. Pluralitas agama telah terjalin di Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama. Indonesia, menurut Castle, bahkan memiliki pengalaman cantik mengenai pluralitas.  Yakni, pada proses awal kemerdekaan, di mana beberapa orang utusan dari Indonesia Timur datang menemui Mohammad Hatta yang mengancam akan memisahkan diri dengan Indonesia bila rumusan Piagam Jakarta, khususnya kalimat “menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” tetap dipertahankan.

Hatta, akhirnya berhasil membujuk tokoh-tokoh Islam di BPUPKI untuk mengakomodir usulan sebagian orang dari Indonesia Timur. Pertimbangan nasionalisme, dan sikap keberagamaan yang sempurna dari tokoh-tokoh Islam membuat kesatuan wilayah Indonesia dapat dipertahankan. Semangat seperti itulah yang menurut Castle terus hidup di Indonesia.

Lalu mengapa terjadi gesekan-gesekan agama yang ditandai dengan perusakan rumah ibadah dan simbol-simbol agama tertentu?

Dugaan Castle hal itu antara lain karena pemerintah tidak melakukan integrasi kultural. Yang dilakukan pemerintah adalah homogenisasi. Homogenisasi merupakan proses falttening-out dominasi pihak yang kuat pada yang lemah. Kemajemukan agama serta tradisi, dipaksa untuk menerima keseragaman budaya. Proses itu berarti menganggap tidak ada keragaman etnis, agama dan tradisi.

Juga ada dugaan bahwa perbedaan itu dipelihara untuk suatu kepentingan tertentu. Sedemikian rupa, Castle menilai hubungan Islam dan negara di Indonesia seperti bermain layangan, terkadang ditarik, di saat lain diulur. Ada saat Islam berbulan madu dengan kekuasaan, tapi ada juga waktu ketika Islam menjaga jarak dengan kekuasaan.

Ganjalan sering terjadi ketika kekuasaan menciptakan mitos ekstrem kanan (GPK) dan melakukan penumpasan seperti kasus Lampung, Tanjung Priok, Haur Koneng, kasus Imran, Komando Jihad dan sebagainya.

Kasus-kasus itu tidak bisa dilihat sebagai gerakan agama, tapi merupakan wujud ketakutan pemerintah terhadap mitos yang diciptakannya sendiri. Dan kasus-kasus tersebut bukan dominasi Islam, tetapi kelompok-kelompok lain juga kerap membuat pemerintah geram, seperti Timor Timur, Irian Jaya, dan beberapa kasus lain. Berbagai peristiwa itu terjadi akibat homogenisasi yang dipaksanakan oleh pemerintah.

Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa berbagai persoalan yang terkait dengan agama, sesungguhnya bukan dipicu oleh sentimen keagamaan, melainkan akumulasi berbagai kejenuhan masyarakat akibat KKN, arogansi serta ketidakadilan ekonomi-politik. Kerusuhan yang berkecamuk bukan merupakan indikasi telah terjadi leap of faith, orang tiba-tiba melakukan justifikasi religius pada sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan rasio, tapi perlawanan terhadap segala bentuk ketidakadilan yang terjadi.

Kejenuhan masyarakat akibat ketimpangan struktur sosial merupakan motif dominan pemicu berbagai persoalan yang muncul. Ketimpangan struktur sosial terjadi ketika dipaksakan homogenisasi kultural dari penguasa. Sedang ketimpangan struktur ekonomi terjadi karena redistribusi yang dirasa kurang adil antara pusat dan daerah, akibat sentralisasi kekuasaan.

Praktik KKN yang berlangsung hampir di segala sektor menimbulkan kekecewaan, karena akibat KKN beberapa orang yang dekat dengan kekuasaan memperoleh akses ekonomi yang lebih baik dibanding mereka yang jauh dari pusaran kekuasaan.

Kemakmuran yang diperoleh etnis pendatang (nonpri) menimbulkan kecemburuan. Khusus untuk etnis nonpri, kecemburuan sebenarnya ditujukan pada kebijakan pemerintah yang banyak memberi kemudahan pada mereka.

Kondisi itu semakin diperburuk oleh arogansi dari pejabat pemerintah, partai pemerintah, dan semua yang dekat dengan kekuasaan. Pada masa Orde Baru aparatur pemerintah dan partai pemerintah sering bersikap arogan.

Pejabat pemerintah yang menganggap diri sebagai ‘tuan’, bukan pelayanan masyarakat, memunculkan stigma arogansi merupakan simbolisasi kekuasaan. Partai pemerintah (Golkar) dalam beberapa kali pemilu sering berlaku adigang-adigung-adiguna, kasus kuningisasi di Jawa Tengah, dan pernyataan R. Hartono ketika menjabat KSAD bahwa setiap prajurit ABRI adalah kader Golkar, merupakan sebagian contoh bagian arogansi partai pemerintah membuat banyak pihak sakit hati.

Sikap oposan yang disembunyikan akan muncul secara radikal ketika satu kelompok masyarakat melihat kelompok atau golongan lain berlaku arogan.

Pemberontakan atau perlawanan terhadap arogansi dianggap sikap beroposisi pada penguasa. Pengrusakan yang terjadi saat reformasi, sebagian besar terjadi pada simbol-simbol kekuasaan (kantor polisi) dan simbol ketidakadilan ekonomi (kantor bank, show room mobil).

Dari berbagai peristiwa itu praktis tidak ada seseorang dibunuh hanya karena beragama Kristen atau Islam. Kerusuhan dan pembunuhan terjadi karena ketimpangan ekonomi, konflik pribumi dan non pribumi (baik etnis Cina, maupun pendatang dan penduduk asli). Kasus Ambon dan Sambas (Kalimantan Barat) memperkuat premis tersebut.

Di Ambon konflik terjadi antara penduduk asli dengan pendatang dari Sulawesi. Di Sambas antara warga Melayu dengan warga pendatang dari Madura. Politisasi agama terjadi ketika dua suku atau golongan yang berhadapan berbeda agama.

Kasus Ambon sebagai contoh, ketika kerusuhan berlarut-larut, tidak segera diselesaikan, agama dipolitisasi untuk memperkeruh suasana, kondisi itu bisa ditengarai sebagai usaha dari pihak tertentu untuk memancing di air keruh demi kepentingan politik. Agama hanya dipakai sebagai medium politik, yaitu untuk menggapai kekuasaan bagi segelintir orang. Agama hanya dijadikan tameng untuk mengaburkan fakta.

Pengusutan oleh TGPF

Era reformasi sekarang ini ditafsirkan sebagai antitesa Orde Baru. Itu sebabnya, hal-hal yang berbau orde baru diberangus dengan cepat. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah citra khas Orde Baru.

Pertanyaannya, apakah orde reformasi sebagai antitesa Orde Baru sudah terwujud? Jawabannya, pasti belum. Buktinya, korupsi masih merajalela. Para pejabat tidak risih memamerkan kekayaannya di media sosial dan lain sebagainya.

Mengacu pada hal-hal ini, maka penyerangan terhadap tokoh agama seperti yang terjadi akhir-akhir ini patut diduga juga dipicu oleh persoalan-persoalan lama seperti arogansi kekuasaan, ketimpangan ekonomi, kecemburuan sosial dan sejenisnya.

Kesimpulan Polri yang mengatakan penyerangan terhadap tokoh agama Islam dilakukan oleh orang gila dan orang yang memiliki persoalan kepribadian, terkesan menyederhanakan masalah. Sebab faktanya, penyerangan terhadap pastor di Yogya, jelas-jelas tidak dilakukan oleh orang gila atau orang yang memiliki masalah dengan kepribadian, karena penyerang bernama  Suliyono dikenal oleh Mubarok, Ketua Majelis Ta’mir Masjid (MTM) di Desa Kandangan dan Desa Sarongan. Suliyono dalam pandangan Mubarok bukan orang gila atau bukan orang yang memiliki masalah dengan kepribadian.

Dalam perspektif ini, pengusutan terhadap kekerasan terhadap tokoh agama yang terjadi akhir-akhir ini dinilai perlu dilakukan secara lebih komprehensif.

Pengusutannya dinilai tidak cukup dilakukan seperti menangani kekerasan terhadap orang biasa.

Apalagi kasus kekerasan terhadap tokoh agama terjadi beruntun. Tidak hanya terhadap tokoh agama Islam, tetapi juga terhadap tokoh agama Buddha dan Katolik. Lebih dari itu kekerasan itu terjadi di tahun politik atau menjelang pelaksanaan pilkada serentak Juni 2018 yang akan dilanjutkan dengan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden Agustus 2018.

Betulkah penyerangan tersebut dilakukan oleh orang gila? Betulkah tidak ada pihak yang sedang bermain di balik penyerangan itu? Ada beberapa lagi pertanyaan yang menggelayuti benak publik terkait penyerangan terhadap tokoh agama yang terjadi secara beruntun itu.

Oleh sebab itu, untuk memenuhi rasa ingin tahu publik itu, sekaligus mencari akar masalahnya, maka Polri atau presiden perlu membentuk semacam tim gabungan pencari fakta (TGPF).

Polri atau presiden perlu membentuk TGPF sebagaimana Mabes Polri membentuk TGPF untuk membuktikan testimonial yang pernah disampaikan oleh terpidana mati, Freddy Budiman beberapa waktu lalu. Temuan-temuan TGPF Freddy Budiman berhasil mengakhiri semua spekulasi yang berkembang terkait testimoni yang disampaikan Freddy Budiman.

Temuan TGPF yang menyimpulkan tidak ada aliran dana dari Freddy Budiman ke pejabat, atau Freddy Budiman tidak pernah ikut pejabat BNN ke Tiongkok dan lain sebagainya dipercaya oleh publik dan mengakhiri semua spekulasi yang muncul menyusul testimoni Freddy Budiman.

Demikian juga dalam hal kekerasan terhadap sejumlah tokoh agama, Polri atau Presiden Jokowi dinilai perlu membentuk TGPF yang bekerja mengumpulkan fakta seputar penyerangan terhadap tokoh agama untuk meyakinkan publik tentang apa sebetulnya yang berada di balik penyerangan itu. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here