Bentuk Tim Pencari Fakta Pemilu

0
120
Foto Antara

SEPERTI pernah kita ungkapkan dalam rubrik ini, substansi pemilu tidak terletak pada siapa yang menjadi presiden.  Presiden terpilih itu hanyalah hasil. Sedangkan substansinya ada pada proses. Apakah dalam proses itu terdapat hal-hal yang menciderai demokrasi? Apakah ada permainan curang, seperti penggelembungan suara, dan sebagainya? Jika proses itu cacat, siapa pun yang menang, niscaya hari depan bangsa ini sungguh gelap, karena dipimpin oleh orang terpilih melalui proses yang lancung.

Siapa pun yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemilu Presiden ini, pasti akan diikuti oleh kemarahan pihak yang kalah. Dan tuduhan yang “satu paket” dengan kemarahan itu adalah kecurangan, penipuan, manipulasi penghitungan suara dan rupa-rupa lainnya. Bisa jadi, semua tuduhan itu hanya luapan kemarahan sang kandidat akibat kekalahannya. Tetapi, tidak tertutup kemungkinan bahwa apa yang dituduhkan itu memang benar adanya.

Apalagi kinerja KPU kali ini tidak lebih baik (untuk tidak mengatakan tidak lebih buruk) dari KPU sebelumnya. Banyak sekali hal-hal yang bisa memancing kecurigaan dan protes. Mulai dari penyusunan DPT, penyempurnaan DPT yang berkali-kali, kesimpang-siuran pengadaan, pengiriman dan kecukupan logistik pemilu, sampai dugaan rentannya sistem teknologi informasi KPU. Begitu juga beberapa kegaduhan pelaksanaan pencoblosan di dalam maupun di luar negeri.

Semua itu bisa berpotensi menjadi tuduhan yang dapat mendegradasi kemurnian pemilu. Tidak hanya itu, tetapi juga bisa merusak kepercayaan pemilih terhadap pemilu. Sebab satu hal yang harus disyukuri, sejauh yang terlihat di lapangan, animo masyarakat untuk datang ke TPS sangat luar biasa. Memang belum diketahui berapa besarnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu ini. Namun, berdasarkan penglihatan sekilas, tampaknya jauh di atas pemilu-pemilu sebelumnya.

Belum lagi melihat militansi sejumlah petugas KPU di daerah-daerah terpencil. Mereka rela menantang maut demi mengantarkan logistik pemilu, karena infrastruktur transportasi yang sungguh memilukan. Hanya orang bebal saja yang tidak terharu melihat pengorbanan seperti itu.

Fenomena inilah yang mesti dihargai. Animo masyarakat itu menunjukkan bahwa mereka mengharapkan pemilu menjadi pintu gerbang bangsa memasuki babak baru yang lebih cerah. Kesadaran inilah yang harus dirawat.

Oleh karena itu, jika ada peserta pemilu, masyarakat, LSM atau siapa pun yang mengkritisi pelaksanaan Pemilu 2019, mestinya dipandang sebagai kepedulian semua elemen bangsa ini agar pemilu benar-benar bersih dari pelanggaran.

Himbauan ini terutama kita tekankan kepada Presiden Jokowi. Bukan dalam kedudukannya sebagai calon presiden, tapi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.  

Keliru besar, seandainya Jokowi dan seluruh anggota pemerintahannya, memandang ini sebagai niat mendestruksi kinerja kepemimpinannya. Sebab, dalam pandangan kita, pemerintah saat ini seharusnya berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, karena baik buruknya kualitas pemilu itu akan menjadi catatan bagi pemerintah ini.

Bahkan sebagai calon presiden pun, Jokowi berkepentingan terhadap semua upaya mengkritisi Pemilu 2019. Karena, kalau dia dinyatakan sebagai pemenang, dia tentu tak ingin periode terakhirnya sebagai presiden ini diraih melalui kemenangan yang tak bersih.

Karena itu, berbagai tuduhan dan dugaan itu perlu diklarifikasi secara komprehensif. Perlu diklarifikasi dengan data dan temuan pembanding, bukan dengan pernyataan normatif, defensif dan cenderung ‘lepas tangan’ seperti yang sering dikemukakan semua pemangku kepentingan pemilu selama ini.

Dalam konteks ini, menurut hemat kita, perlu segera dibentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengadakan inventarisasi, verifikasi, investigasi dan klarifikasi atas semua proses penyelenggaraan pemilu. Mulai dari data pemilih, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, sistem teknologi informasi, dan sebagainya.

TGPF ini terdiri para ahli (baik ahli teknis pemilu, ahli statistik, ahli teknologi informasi, ahli administrasi kependudukan), KPU, Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, LSM yang peduli pada pemilu bersih, organisasi sosial kemasyarakatan, serta tokoh-tokoh dari bidang terkait lain. Tentu saja mereka harus figur-figur yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti nonpartisan, punya reputasi clean di bidangnya, dan punya komitmen tegas terhadap hak-hak rakyat dan kepentingan bangsa.

Syarat-syarat tersebut bisa menjamin tim ini bisa bekerja independen. Kita harus menaruh prasangka baik bahwa di tengah bangsa ini masih banyak figur yang mempunyai kualifikasi demikian, kendati belakangan ini daya tarik dan gemerlap dunia kekuasaan telah banyak melumerkan sendi-sendi independensi tersebut.

Sangat beralasan jika pemerintah dengan dorongan kuat dari seluruh kekuatan demokrasi di masyarakat segera membentuk TGPF pemilu tersebut.

Atau kalau pemerintah Jokowi menolak, aliansi berbagai kelompok masyarakat bisa saja melakukan langkah ini. Toh titik tolaknya adalah kepentingan bangsa ini menjaga pemilu yang bersih dari noda. Tinggi rendahnya peradaban bangsa antara lain terlihat dari kemampuannya menjaga kebersihan pranata demokrasi bernama pemilu.

Jadi, tunggu apa lagi?  Ini bukan soal kalah menang dalam Pemilu, tapi soal kehormatan kita sebagai bangsa.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here