Bentuk Timnas, Jokowi Abaikan KPK

1
294

PRESIDEN Joko Widodo membentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Itu tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang ditandatangani Presiden pada 20 Juli kemarin.

Timnas ini terdiri dari Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pimpinan KPK, serta kepala lembaga non-struktural yang menyelenggarakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis.

Lembaga non-struktural yang disebut ini kelihatannya merujuk pada Kantor Staf Presiden. Sebab, berdasarkan Perpres No. 26 Tahun 2015 yang jadi dasar pembentukan Kantor Staf Presiden, lembaga ini bertugas memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan program prioritas nasional, komunikasi politik kepresidenan, dan pengelolaan isu strategis.

Timnas Pencegahan Korupsi ini akan memfokuskan diri pada pencegahan korupsi di bidang perizinan dan tata niaga, keuangan negara,  dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Tugasnya antara lain mengordinasikan, menyinkronisasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Apakah tim ini akan mengganggu kerja KPK. Di atas kertas, tidak. Sebab, menurut Pasal 8 Keppres ini, pelaksanaan tugas dan wewenang Timnas tidak mengurangi wewenang dan independensi pelaksanaan tugas dan fungsi KPK.

Namun, pertanyaannya adalah untuk apa timnas ini dibentuk? Memang ini dulu janji kampanye Joko Widodo menjelang Pemilu Presiden 2014. Ketika berkampanye di Hotel Holiday Inn Bandung, 3 Juli 2014, dia pernah menjanjikan akan menerbitkan keppres tentang pemberantasan korupsi jika terpilih sebagai presiden.

Selain sekadar memenuhi janji kampanye, terus terang, kita tidak melihat urgensi yang logis dari pembentukan timnas ini. Sebab, sesuai namanya, tim ini akan melakukan pencegahan korupsi. Tugas pencegahan itu toh sudah ada di KPK.

Jika memang hendak memaksimalkan pencegahan, mengapa Presiden Jokowi tidak memaksimalkan saja kinerja KPK. Saat ini saja, belum semua tugas pokok dan fungsi KPK bisa dijalankan. Dari lima tugas pokok KPK seperti dijelaskan dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, praktis baru penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Itu pun belum sempurna betul.

Tugas lain KPK, seperti melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara, praktis masih amat jauh dari seharusnya.

Mestinya, segala sumber daya yang ada di tangan Presiden untuk memberantas korupsi dikerahkan untuk memperkuat KPK. Toh memperkuat KPK ini juga dulu yang dijadikannya sebagai janji dalam berkampanye. “Kita ingin memperkuat KPK, baik tambahan penyidik, juga tambahan regulasi yang ada,” ujar Jokowi di kantor tim pemenangannya di Jalan Subang Nomor 3A, Menteng, Jakarta pada 8 Juni 2014.

Pemerintah Presiden Jokowi, jika memang serius memberantas korupsi, harus bertolak dari kenyataan tersebut. Perlu dilakukan pengkajian secara komprehensif mengapa pelaksanaan tugas KPK belum bisa menyeluruh. Setelah ditemukan sumber masalahnya, atasi masalah itu. Jika persoalannya terletak di kualitas dan kuantitas SDM, ya penuhi kebutuhan itu sesuai ukuran. Kalau bersumber di peraturan perundang-undangan, perbaiki peraturan itu.

Salah satu kendala optimalisasi kinerja KPK toh sudah terlihat. Misalnya soal minimnya jaksa di KPK sehingga proses penuntutan perkara korupsi jadi terhambat. Saat ini jumlah jaksa di KPK hanya sekitar 80 orang. Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo kendala ini sudah sangat serius. “Banyak kasus yang tersendat, karena kurangnya jaksa menjadi bottle neck dalam penindakan,” katanya. Ketua KPK sudah mengajukan permohonan resmi ke Jaksa Agung untuk mendapat tambahan jaksa.

Belum lagi kendala lain seperti kekurangan penyidik. Dalam buku Laporan Tahunan KPK 2017, disebutkan KPK hanya punya 93 penyidik dan 56 penyelidik, dari 1.557 jumlah pegawai KPK keseluruhan. Padahal, kata Agus Rahardjo, idealnya KPK memiliki 1.000 orang penyidik.

Semua itu adalah kendala yang terpapar di depan mata pemerintah. Mestinya –sekali lagi mengingatkan janji kampanye Jokowi 2014 lalu untuk memperkuat KPK—ini yang segera diatasi.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here