Bentuk Timnas Pencegahan Korupsi, Jokowi Tiru Anies Baswedan?

1
175
RAKERNAS PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani peraturan presiden nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi. Dalam Perpres ini, Jokowi sekaligus membentuk tim nasional pencegahan korupsi (timnas PK). Ada tiga fokus strategi nasional pencegahan korupsi (stranas PK) yakni, soal perizinan dan tata niaga; keuangan negara; dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Pencegahan korupsi pada wilayah perizinan diharapkan memberikan kepastian dan juga menyasar perizinan di sektor Sumber Daya Alam, Perkebunan dan lain-lain. Kemudian pencegahan korupsi pada wilayah keuangan negara akan meliputi penerimaan negara, mulai dari pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak, sampai pengeluaran negara. Selanjutnya, pencegahan korupsi pada wilayah penegakan hukum dan reformasi birokrasi, misalnya jual beli kasus dan jabatan.

Siapa saja yang masuk timnas ini? Sesuai pasal 4 ayat (2), timnas PK diisi oleh para menteri hingga pimpinan KPK. Berikut isinya:

Pasal 4

(2) Timnas PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, kepala lembaga non-struktural yang menyelenggarakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis, serta unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Melihat tujuan dan tupoksi Timnas PK ini, Jokowi tampaknya terinspirasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Basewdan yang lebih dulu membentuk Komite Pencegahan Korupsi (Komite PK) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Seperti diketahui, pada awal pemerintahannya, Anies memuat geberakan dengan membentuk Komite PK Jakarta lewat Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017. Komite ini bertujuan mencegah terjadinya korupsi dengan cara membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

Komite PK Jakarta diketuai oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Bambang Widjojanto dengan Anggota Dewan terdiri dari aktivis LSM Hak Asasi Manusia Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno, peneliti dan ahli tata pemerintahan yang baik Tatak Ujiyati, serta mantan Ketua PPATK Muhammad Yusuf. Mereka jelas orang-orang yang berpengalaman, bukan aparatur internal pemerintah, dan relatif tak punya kesibukan berarti di luar jabatannya itu.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubrnur Sandiaga Uno bersama Komite Pencegahan Korupsi (Komite PK) Jakarta yang diketuai oleh mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto

Di tingkat kepresidenan (nasional), pembentukan lemabag serupa Timnas PK juga pernah dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2005 silam. Dengan tujuan yang kurang lebih sama, pemerintah SBY ketika itu membentuk Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Timtas Tipikor. Hanya saja tupoksi di Timtas ini bukan pencegahan tetapi pemberantasan korupsi.

Tim yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 11 tahun 2005 tersebut terdiri dari Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan BPKP serta diketuai oleh Jampidus Agung Hendarman Supandji yang kemudian menjadi Jaksa Agung. Sama halnya dengan Komite PK Jakarta, orang-orang yang duduk di Timtas Tipikor bukan orang sembarangan: mereka para penegak hukum dan pengaudit.

Namun baru berjalan dua tahun, lembaga ini dibubarkan pada 2007 setelah menuai banyak kritik publik dan dinilai tumpang tindih dengan lembaga penegak hukum lainnya, utamanya KPK. Di akhir masa tugasnya, lembaga ini berhasil menyelamatkan uang negara sekitar 3,9 triliun.

Kembali ke Timnas PK, maksud hati meniru Komite PK (bahkan KPK?) tapi apa daya kapasitas belum mumpuni. Dari segi personel, Timnas PK diisi oleh orang-orang sibuk dan tak berpengalaman. Seperti tertuang di pasal 4 ayat (2) itu, mereka yang duduk di Timnas PK di antaranya Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pan-RB Asman Abnur, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, dan salah satu dari lima pimpinan KPK.

Barangkali, personel dari unsur pimpinan KPK adalah pengecualian dalam hal pengalaman dan kapasitas. Namun, melihat KPK yang supersibuk mengungkap jejaring korupsi di tengah keterbatasan SDM, maka fokus kerja ke Timnas PK bisa terhambat. Tentu saja tugas di KPK akan menjadi konsentrasi utama. Apalagi penambahan salah satu pimpinan KPK ke dalam komposisi personel Timnas PK terkesan hanya embel-embel supaya tak “dihakimi” massa karena dicurigai melemahkan dan mengambil alih peran KPK.

Lalu bagaimana dengan para menteri dan kepala lembaga non-struktural yang notabene masih menjabat? Selain tak berpengalaman di bidang penegakan hukum dan pencegahan korupsi, mereka akan kewalahan karena punya kesibukan mahaberat di kementerian atau lembaganya masing-masing. Apa mereka mampu merangkap tugas dan jabatan yang sama-sama membutuhkan komitmen tingkat tinggi? Jika tidak, takdir mereka akan serupa dengan memakan buah simalakama: Timnas PK terbengkalai atau kementerian tak terurus?

Tak hanya itu, personel Timnas PK yang diisi oleh pejabat internal pemerintahan akan rentan adanya konflik kepentingan. Sebab, wilayah penanganan korupsi yang menjadi sorotan mereka ternyata akan terkait dengan instansi dan aparatur pemerintahan sendiri. Apalagi melihat jejak aparatur pemerintah dan penegak hukum dalam penuntasan kasus korupsi yang tak “segalak” KPK, membuat sejumlah pihak pesimis. Di titik ini, wajar jika muncul kecurigaan sekaligus ketidakpercayaan publik terhadap Timnas PK.

Tak heran, Wakil Ketua Komisi III DPR  Desmond J Mahesa menilai pembentukan Timnas PK itu hanya pencitraan. “Ini bukan hal yang perlu ditanggapi. Ini kan pencitraan saja,” ujar Desmond, Rabu (25/7/2018).

Desmond mempertanyakan perbedaan antara Timnas PK dan lembaga KPK. Menurutnya, dengan logika yang sama, KPK telah menjalankan tugas dan fungsi yang sejalan dengan Timnas PK. Dia mengaku khawatir pembentukan Timnas PK justru memperlemah KPK. Desmond menilai ada maksud lain di balik pembentukan Timnas PK ini.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here