Berani Tidak Risma Bubarkan PD Pasar Surya?

0
238
Walikota Surabaya Tri Rismaharini

Nusantara.news, Surabaya – Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) didesak untuk membubarkan Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS). Selain masalah pengelolaan PDPS Kota Surabaya yang carut marut, kepemimpinan Mikael Bambang Parikesit juga dipertanyakan.

Banyak persoalan keuangan PDPS mulai terindikasi adanya konspirasi banyak pihak untuk memanipulasi laporan anggaran tahunan. Bahkan lembaga legislatif sempat terkelabui dan percaya terhadap laporan keuangan PDPS di tahun 2016 lalu yang terjadi laba sekitar Rp 6 milliar. Padahal laporan laba itu, hasil mutasi rekening koran dari pengajuan kredit koperasi PDPS ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) di bulan November dan Desember 2016, yang totalnya mencapai Rp 13,4 miliar.

Baca juga: Edan, Ditemukan Kredit Fiktif Bank BRI ke PD Pasar Surya Rp 13,4 Miliar

Apa yang dilakukan pihak PDPS telah melanggar aturan Perda No 6 Tahun 2008. BUMD boleh jadi penjamin hanya jika mendapat persejutuan kepala daerah dan sepengetahuan Badan Pengawas.

Pemkot Surabaya sebenarnya sudah memutuskan untuk melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi agar bisa diproses lebih lanjut dan terbuka. Dan Risma mengaku sudah mendengar kasus tersebut sejak lama.

Namun pihaknya belum bisa melakukan tindakan lebih karena tidak memiliki bukti. “Saya sudah mendengar masalah itu, tapi kan bisa ngapa-ngapain kalau tidak ada bukti. Saat itu inspektorat mau masuk tapi agak susah, akhirnya ya sudah kita bawa ke kejaksaan. Sekarang sudah diproses,” kata Risma, beberapa waktu lalu.

Risma sendiri mengaku pasrah kepada kejaksaan agar mengusut kasusnya lalu ditemui siapa yang bermain. Hasil tersebut diharapkan bisa menjadikan pengembangan PDPS kembali sehat.

Lebih lanjut, disampaikan Risma, kasus tersebut memang terjadi di tahun 2016. Namun baru terungkap lantaran selama ini tidak pernah ada laporan keuangan menyangkut masalah itu.”Saya sampaikan padahal di sana ada Badan Pengawas juga. Tapi mereka tidak pernah membuat laporan makanya sekarang saya minta Bawas membuat laporan ke saya setiap tiga bulan sekali,” ucapnya.

Sejak kasus kredit fiktif terendus, Risma sepertinya tidak akan memperpanjang pelaksana tugas Direktur Utama PDPS yang saat itu dijabat oleh Bambang Parikesit.

“Saya kan bilang saya nggak mungkin mengambil keputusan seenaknya saat ditanya tentng plt dirut diperpanjang atau tidak, tapi saya saat itu tegas untuk di-cut saja,” imbuhnya.

Sebab kalau tidak diberhentikan maka ia khawatir akan merambah ke banyak orang yang menjadi korban. Dan dia yakin kalaupun ini diproses itu akan tetap pada pembuat kebijakan saat itu.

Terkait dugaan kredit fiktif sebesar Rp 13,4 miliar, sebanyak 10 orang PDPS Kota Surabaya sudah menjalani pemeriksaan Kejati Jatim. Dikatakan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi, ke-10 orang yang dimintai keterangan, beberapa di antaranya memiliki jabatan struktural di direksi BUMD milik Pemkot Surabaya. “Tentunya kami periksa yang kami anggap mempunyai kapasitas terkait kasus yang kami dalami,” ujar Didik.

Mantan Kepala Kejari Surabaya ini menegaskan pihaknya akan memeriksa dengan memanggil beberapa saksi lagi. Menurutnya, kasus yang sedang didalaminya saat ini sangat terlihat kesalahan yang dilakukan direksi.  “Ini kan utang di luar, sebagai perusahaan daerah meski dikelola secara profesional, harus ada izin dari wali kota,” ungkap dia.

Sayang Didik enggan membeberkan lebih detil lagi kesalahan yang dilakukan kasus yang sedang ditangani saat ini. “Itu saja dulu, nanti kalau ada perkembangan kita akan ekspose,” tandasnya.

Sementara itu terkait dengan permintaan pembubaran PDPS, hal itu dilontarkan Sudirdjo, anggota Komisi C DPRD Surabaya yang merasa merasa prihatin dengan carut marutnya masalah PDPS. Seperti adanya stan pasar yang sangat membebani para pedagang. Ya, stan pasar itu diketahui digadaikan kepada BRI untuk membayar gaji serta membayar hutang di tubuh PDPS.

Untuk itulah, bila Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Surabaya setiap tahun terus merugi hingga miliaran rupiah, harus dibubarkan. “Bila tidak dibubarkan, justru akan memberikan beban baru bagi Pemerintah Kota Surabaya, yang harus membayar hutang PDPS,” ujar Sudirdjo, Selasa (2/1/2018).

Baca juga: DPRD Surabaya Duga PD Pasar Sembunyikan Laporan Keuangan

Saat PDPS dipimpin Bambang Parikesit, setiap tahun Pemkot Surabaya memberikan subsidi hingga Rp 30 miliar. Karena itu bila tidak dibubarkan, Pemkot Surabaya segera mencari pengganti semua jajaran direksi.

Tidak hanya itu, Komisi C juga mengaku sangat jengkel dengan ulah Satpol PP Kota Surabaya, yang sangat kejam dalam melakukan penertiban para pedagang kaki lima (PKL) di pasar. Padahal, para PKL hanya mencari makan dan berjualan di pasar dari pagi hingga siang hari.

“Ternyata petugas Satpol PP tanpa kompromi menyita dan merampas semua barang dagangan milik PKL,” tuturnya.

Bila penertiban ini terus berlangsung, Sudirdjo menandaskan, maka akan terjadi kesenjangan sosial dan para pedagang akan melakukan perlawanan kepada Pemerintah Kota Surabaya.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengusulkan, para pedagang yang biasa berjualan di pasar tumpah dimasukkan ke pasar tradisional yang ada di sekitar kawasan tersebut. Seperti Pasar Tembok Dukuh, Asem Rowo dan Kali Butuh.

“Tapi sebelumnya harus ada pembenahan pasar tradisional agar bisa menampung pedagang yang meluber di jalan,” saran Sudirdjo.

Menurutnya, pembenahan yang dilakukan, di antaranya dengan membangun pasar menjadi beberapa lantai. Selanjutnya para pedagang dikelompokkan sesuai dengan barang yang diperjualbelikan belikan.

“Jika sudah begitu, jangan ada yang berdagang di luar. Seperti di Keputran, dulunya yang di atas jualan, di luar juga. Akhirnya, orang milih yang di luar,” tutur politisi senior ini.

Sudirdjo mengaku kecewa dengan kinerja PDPS. Mengingat PDPS mempunyai kewajiban untuk melakukan penataan dan menyediakan ruang bagi para pedagang. Selama ini BUMD milik pemerintah kota Surabaya tersebut hanya bisa menarik retribusi saja. Padahal, selama ini PD Pasar mendapatkan subsidi dari pemerintah kota.

“Tidak asal digusur, dagangannya diangkut ke truk. Saya trenyuh melihat itu. Jika seperti ini, dibubarkan saja PD Pasar,” tegasnya.

Ia menyatakan, usulannya pembubaran PDPS sudah pernah disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko). Untuk menggantikan PDPS, peranya bisa diambil oleh oleh Dinas koperasi dan UMKM serta Dinas Perdagangan. Karena itu Komisi C Surabaya juga akan melayangkan surat kepada Risma untuk segera membubarkan PDPS atau mengganti semua jajaran direksi. “Dinas Perdagangan menangani supply bahan. Sedangkan Dinas Koperasi member kredit kepada pedagang,” pungkas politisi yang dikenal vokal ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here