Beranikah Capres Umumkan Kabinet Sebelum Kampanye?

0
50

SEKITAR enam bulan lalu, di rubrik ini kita pernah menggugah para calon presiden agar mengumumkan calon menterinya jika nanti terpilih dalam Pemilu 2019. Sebab, menurut UUD, presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Oleh karena itu, menteri-menteri itu sangat menentukan keberhasilan pemerintah.

Pembidangan urusan tertentu di bidang pemerintahan itu mencerminkan kemampuan presiden dalam penguasaan masalah. Pemahaman menyeluruhnya tentang persoalan bangsa dan negara akan diwujudkan dalam formasi bidang pemerintahan. Rancang bangun atau bahkan nomenklatur kementerian dan lembaga amat bergantung pada peta permasalahan yang dihadapi, serta kebijakan dan strategi menyelesaikan masalah itu.

Hanya bidang-bidang “klasik” yang wajib ada, seperti  Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Presiden pun dilarang mengubah tiga kementerian ini, seperti ditegaskan dalam Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Sebab keberadaan menteri di tiga kementerian itu juga menyangkut antisipasi kejadian yang mungkin terjadi seperti dicantumkan dalam Pasal 8 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945, yakni secara bersama-sama melaksanakan tugas kepresiden apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

Tapi di luar ketiga kementerian itu, semua boleh diganti nama, digabung atau dibubarkan. Perubahan-perubahan seperti itu tentu bergantung pada spektrum masalah yang akan dihadapi. Bagaimana pemahaman Presiden terhadap spektrum masalah itu akan tergambar dari formasi dan struktur kementerian yang akan dibentuk.

Selain soal struktur yang harus bersesuaian dengan peta permasalahan yang dihadapi, personil menteri yang akan duduk di masing-masing kementerian juga menentukan. Di sini Presiden juga diuji untuk memilih orang yang tepat, tidak saja dari kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan, tetapi juga integritas dan loyalitasnya.

Menteri-menteri inilah yang menjadi pelaksana kebijakan presiden. Merekalah yang menerjemahkannya kebijakan presiden ke dalam rencana strategis dan taktis. Siapa menteri  yang akan duduk dalam kementerian akan sangat menentukan kesuksesan pemerintahan. Sebab itu, presiden terpilih nanti harus cermat betul menyusun kabinet.

Karena itu rakyat berkepentingan memilih presiden yang memiliki tim kabinet terbaik. Rakyat berhak mengetahui siapa saja yang akan mengurus negara ini nanti. Dan mereka berhak berkata tidak kepada calon presiden yang kabinetnya tidak menjanjikan. Karena, sejatinya, pemilu itu tidak hanya memilih presiden sebagai perseorangan, tetapi memilih presiden dengan seluruh pembantunya. Sebab sehebat apa pun seorang calon presiden, dia tak akan mampu berbuat apa-apa jika tidak disertai dengan para pembantu yang mumpuni.

Pekan depan, kampanye sudah dimulai. Susunlah formasi dan personalia kabinet dalam masa itu. Susunan tersebut menjadi bagian dari yang mereka jual dalam kampanye antara tanggal 23 September 2018 sampai 13 April 2019 nanti. Agar rakyat bisa menimbang-nimbang kepada siapa pilihan hendak mereka jatuhkan sebagai sandaran harapan. Rencana kebijakan pembangunan dan formasi kabinet yang menjanjikan mesti menjadi satu-satunya unique selling point bagi calon presiden. Kampanye berhujan janji mesti segera diakhiri.

Para calon presiden itu, kalau mereka memang pemimpin bangsa, wajib mendewasakan rakyat untuk menetapkan pilihan berdasarkan rasionalitas.

Kalau dua-tiga bulan lalu, ketika negosiasi koalisi belum mencapai kata akhir, memang masih ada ganjalan untuk menyusun rencana formasi dan personalia kabinet. Tapi, sekarang, mestinya hambatan itu sudah tak ada. Kecuali kalau koalisi di masing-masing kubu masih dilandasi kesepakatan yang berketiak ular.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here