Beranikah China Perantauan Jadikan Ahok Presiden Boneka? (Bagian 3)

0
295

Nusantara.news, Jakarta – Spekulasi di mana Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok diplot jadi presiden terus berkembang luas, terutama sejak kasus reklamasi sepeninggal Jokowi yang terpilih jadi Presiden RI. Presiden dalam hal ini tentu saja presiden boneka konglomerat non-pribumi atau China perantauan terutama China perantauan yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Pertanyaannya, beranikah China perantauan menjadikan Ahok jadi Presiden boneka? Motifnya “menjajah” atau apa? (Pengantar Redaksi)

 

Melanjutkan Mimpi Kublai Khan Sedot Kekayaan Indonesia untuk Membangun RRT

Motif di balik keinginan China perantauan menjadikan Ahok presiden boneka di Republik Indonesia, tidak semata-mata untuk menciptakan iklim bisnis yang profesional guna memuluskan jalan bagi generasi ketiga mengambil alih tampuk pengendalian binsis yang sudah menggurita.

Sangat patut diduga ada motif lain di balik spekulasi itu. Motif lain itu adalah keinginan menyedot kekayaan sumber daya alam Indonesia yang kaya raya, dan menjadikan penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa sebagai pasar bernas dan menggiurkan bagi produk RRT untuk membangun Tiopngkok. Belum lagi kepentingan geopolitis dalam rangka keinginan RRT menggapai mimpi lama Kublai Khan menginvansi negara negara Asia Timur dan Asia Tenggara guna memperluas pengaruh kekuasaan, dan melancarkan perdagangan di Asia.

Ini bisa terjadi karena hubungan antara pemerintah RRT dengan China perantauan sekarang ini sudah sangat berbeda misalnya dengan masa Dinasti Ming (1368-1644) yang melarang warganya  keluar negeri dan melakukan perdagangan internasional.

Dinasti Qing (1644-1912) juga sangat lama memberlakukan larangan itu. Baru setelah 1893 Dinasti Qing resmi mencabut larangan melakukan perjalanan dari dan ke luar negeri, setelah termotivasi oleh kekayaan dan sumber daya orang China perantauan yang tinggal di luar negeri. Kebijakan ini dilanjutkan dengan mengadopsi hukum kewarganegaraan dengan prinsip jus  sanguinis (hak darah) untuk melegitimasi klaimnya atas China perantauan tahun 1909.

Prinsip ini membuat setiap etnis China, yang terlepas dari tempat kelahiran atau domisilinya, tetap dianggap warga negara China.

Hukum kebangsaan ini sekaligus menjadi hambatan orang-orang China perantauan membaur dengan orang  pribumi di negara negara di mana mereka tinggal.

Sejak berdirinya rejim komunis Republik Rakyat China (RRC/Tiongkok), China perantauan menjadi perhatian tersendiri dalam kebijakan domestik maupun luar negeri Tiongkok. Kebijakan Tiongkok tentang China perantauan saling melengkapi dengan kebijakan domestik dan luar negeri Beijing.

Menurut catatan Ahmad Sofyan dalam sebuah makalah bertajuk “Kedudukan Orang Tionghoa Dalam Politik Luar Negeri Tiongkok/RRC,” kaum China perantauan diposisikan sangat penting oleh pemerintah RRT. Sedemikian pentingnya, sehingga status kekerabatan China perantauan direhabilitasi dengan memperkenalkan  perlakuan khusus bagi mereka. Tidak tanggung-tanggung, perlakuan khusus itu diartikulasikan dalam Konstitusi 1982 dan dalam Hukum Perlindungan Khusus 1999.

Lebih dari itu, sejumlah lembaga administrasi pemerintah dan non-pemerintah juga didirikan guna memberikan perlindungan hak-hak dan kepentingan China perantauan dan kerabat mereka.  Mekanisme pengelolaan urusan China perantauan ini  berada di bawah kendali Dewan Negara.

Hasil dari kegigihan Partai Komunis China mendekati China perantauan, menurut data Ahmad Sofyan, luar biasa. Selama periode 1950-1975 saja, perkiraan total dana yang dikirim ke Tiongkok tidak kurang dari US$ 4,6 miliar.

Selain mengirimkan uang, China perantauan ini juga diundang melakukan investasi di Tiongkok. Investor China perantauan ini pula yang kemudian memainkan peran penting dalam pembangunan China Komunis yang lebih modern. Mereka pula yang berhasil mempengaruhi pemerintah RRT komunis untuk menerapkan sistem ekonomi kapitalis.

Pada 1980-an, investor-investor China perantauan dari Asia Tenggara (Indonesia, Singapura, Malaysia, Philipina, dan Thailand) bahkan menjadi sumber utama dana luar negeri di provinsi Fujian, Tiongkok. Singapura sendiri adalah negara yang paling giat menjalin kerjasama ekonomi dan investasi dengan Tiongkok setelah kunjungan PM Lee Kuan Yew pada tahun 1980.

Grup  pengusaha China perantauan yang memiliki leluhur dari Fujian, seperti Tan Yu dan Lucio C. Tan (Philipina), Liem Sioe Liong (Sudono Salim), Djuhar Sutanto, dan Klan Riady (Indonesia), serta Robert Kuok (Malaysia), semua telah menanamkan investasi besar di Fujian sejak 1980-an.

Pada tahun 1993, Salim Grup tercatat sebagai salah satu investor terpenting di Fujian. Salim Grup mendirikan sejumlah pabrik seperti pabrik sepatu, pabrik lantai, dan real estate. Salim Grup pun  bekerja sama dengan Bank China membuka Fujian Asia Bank. Rata-rata motif pengusaha China  perantauan berinvestasi di Fujian, selain berbisnis juga untuk mengangkat taraf hidup masyarakat setempat. Demikian pula dengan investasi Salim di Fujian yang berdampak besar  pada sebuah desa kecil bernama Fuqing. Sekitar 90 persen pabrik-pabrik di Fujian dikendalikan oleh  Liem. Sedang Anthony Salim dikhabarkan, lebih suka berinvestasi di Shanghai.

Salim Grup juga telah berinvestasi di wilayah tenggara Tiongkok dalam berbagai bidang mulai otomotif, telekomunikasi, pembangunan kota dan pelabuhan. Investasi besar yang dilakukan pengusaha China perantauan di Tiongkok lainnya yaitu  pembangunan Hotel Shangri-La di Hangzhou oleh konglomerat Malaysia, Robert Kuok pada dekade 1980. Kini ada sekitar 24 Hotel Shangri-La di Tiongkok dari total 72 hotel yang yang sama di dunia.

Gagasan besar Tiongkok untuk menjadikan China perantauan sebagai basis kemajuan ini telah dirancang dengan sangat baik.

China perantauan itu, tidak hanya diberikan perlindungan khusus, tetapi sejak konferensi internasional China perantauan pertama di Beijing tahun 1977,

Partai Komunis China (PKC) Pusat menyerukan kebangkitan dan penguatan kembali urusan China perantauan.

Seluruh aspek kebijakan mengenai urusan China perantauan dipadukan dalam sebuah slogan “All Patriots are One Family,” sebuah slogan yang menunjukkan niat serius pemerintah Tiongkok memanfaatkan potensi China  perantauan untuk memajukan tanah air mereka.

Bayangkan bagaimana jika keinginan China perantauan berhasil menggolkan Ahok menjadi presiden boneka di RI. Sedikitnya terbuka peluang bagi mereka untuk melanjutkan mimpi Kublai Khan menginvasi Asia dalam hal ini Indonesia, menyedot kekayannya yang besar, untuk membangun tanah air mereka, Tiongkok []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here