Beranikah China Perantauan Jadikan Ahok Presiden Boneka? (Bagian 5-Habis)

0
431

Nusantara.news, Jakarta – Spekulasi di mana Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok diplot jadi presiden terus berkembang luas, terutama sejak kasus reklamasi sepeninggal Jokowi yang terpilih jadi Presiden RI. Presiden dalam hal ini tentu saja presiden boneka konglomerat non-pribumi atau China perantauan terutama China perantauan yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Pertanyaannya, beranikah China perantauan menjadikan Ahok jadi Presiden boneka? Motifnya “menjajah” atau apa? (Pengantar Redaksi)

Membangkitkan Sentimen Anti-China

Keinginan menjadikan Ahok sebagai presiden boneka di Republik Indonesia, sangatlah berisiko.  Hal itu hanya akan membakar lagi sentimen anti-China. Jangankan menjadi orang nomor satu di Indonesia, keinginan menjadikan Ahok sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta sudah saja memicu sentimen anti-China yang meluas di seluruh penjuru nusantara. Ratusan warga Jawa Barat misalnya rela berjalan kaki dari daerahnya masing-masing untuk mendukung aksi super damai yang digerakkan FPI dan MUI di Jakarta akhir tahun lalu.  Aksi jalan kaki itu disambut antusias oleh masyarakat di daerah yang dilintasi dengan cara menyiapkan makanan dan minuman gratis di pinggir jalan.

Ingat, sentimen anti-China yang berakhir dengan pembunuhan, sudah terjadi secara berulang di Indonesia. Daftarnya panjang.

Jenderal Johan van Hoorn (1653-1711) misalnya mencatat, kekerasan massal pertama kali terhadap etnis China terjadi pada peristiwa yang dikenal dengan Geger Pecinan (Chinezenmoord). Sebanyak 10.000 etnis China dibunuh ketika itu.

Dalam catatan Denys Lombard (1996), pasukan tentara berkuda pimpinan Raden Ayu Yuda Kusuma, Putri Hamengkubuwono I pada sekitar 23 September 1825 juga pernah melakukan pembantaian terhadap hampir seluruh warga Tionghoa di Ngawi.

Kekerasan anti-Tionghoa juga terjadi pada Oktober 1918, yang dikenal dengan nama Peristiwa Keroesoehan di Koedoes.

Benny G. Setiono (2006) yang mengutip The New York Times mencatat, bahwa pada 6 Juni 1946, sebanyak 600.000 etnis China dibunuh Bandung Selatan, Mauk, Serpong, dan Karawang.

Kekerasan yang sama terjadi saat agresi Belanda kedua pada Juli 1947. Laporan lengkap terkait kekerasan itu dikeluarkan oleh Chung Hua Tsung Hui (Federasi perkumpulan orang-orang Tionghoa di Indonesia) kepada Liga Bangsa-Bangsa dengan nama Memorandum Outlining Acts and Inhumanity perpetrated by Indonesian Bands on Innocent Chinese before and after the Dutch police Action was Enforced on July 21 1947.

Beberapa tahun setelah kemerdekaan merupakan situasi terburuk bagi etnis ini. Praktik kekerasan terus berlangsung di Jawa dan Sumatera hingga akhir 1949, terparah di Jawa Timur, terutama saat ratusan narapidana Kalisosok dilepaskan, direkrut dan dipersenjatai untuk ikut milisi pejuang dan membumihanguskan kota agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Warga Tionghoa kembali menjadi bulan-bulanan “pejuang” ini, dijarah, dibakar, dibunuh, dan diperkosa.

Tahun 1963, terjadi lagi peristiwa rasialis yang bersifat massif di beberapa daerah hanya karena persoalan spele. Diawali dari Cirebon, sekelompok pemuda Tionghoa memprotes vonis bebas terhadap putera Dr. Murad (aktivis Partai Sosialis Indonesia) yang menabrak seorang pemuda Tionghoa hingga meninggal. Mereka terlibat perkelahian dengan pemuda pribumi di depan Pengadilan Negeri Cirebon. Peristiwa ini kemudian berubah menjadi kerusuhan dan menjalar ke Tegal, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Cianjur, Bogor, dan Sukabumi.

Saat pecah Peristiwa 1965 dan transisi menuju Orde Baru, Charles Coppel (1994) mengestimasi tidak kurang dua ribuan etnis Tionghoa terbunuh.

Adam Schwarz (1994) juga memiliki catatan bahwa, sekitar 45.000 Tionghoa terusir dari Kalimantan imbas dari huru-hara Peristiwa 1965, ratusan di antaranya meregang nyawa.

Berbagai rangkaian sentimen anti-Tionghoa terus terjadi. Secara beruntun, Bandung dan Jakarta diguncang kerusuhan rasial pada 1973 dan 1974.

Pada November 1980, kerusuhan massal anti-Tionghoa juga meledak di Solo. Kejadian ini dipicu perkelahian 3 siswa sekolah guru olahraga dan seorang pemuda Tionghoa. Aksi anarkis ini merembet cepat ke Boyolali, Ambarawa, Salatiga, Banyubiru, Candi, dan Semarang. Setiap ditemukan orang Tionghoa, mereka langsung memukuli dan meludahinya. Peristiwa paling parah terjadi di Semarang pada 25 November.

Memasuki tahun 90-an, masih muncul sentimen anti-China. Benny G. Setiono mencatat aksi kerusuhan terjadi di Purwakarta (1995), Pekalongan (1995), Situbondo (1996), Jakarta (1996), Sanggau Ledo (1996), Tanah Abang (1997), Rengasdengklok (1997), Banjarmasin (1997), Makassar (1997), dan Kebumen (1998). Puncak kerusuhan terjadi di Jakarta pada 13-14 Mei 1998.

Jauh sebelumnya, komandan tentara Mongol yang dikirim ke Jawa untuk minta upeti sebagai tanda takluk, dipermalukan oleh Raja Singosari Kertanegara dengan memotong kupingnya lalu menyuruhnya pulang untuk melaporkan peristiwa itu kepada Kublai Khan. Tentara Mongol yang datang lagi ingin balas dendam, kembali dihabisi oleh Raden Widjaya, setelah terlebih dahulu diperdaya menghabisi pasukan Jayakatwang.

Rentetan sejarah panjang kekerasan terhadap etnis China, bukanlah hal yang patut dibanggakan oleh siapapun. Tetapi fakta ini, seyogianya pula menjadi bahan introspeksi terutama bagi entis China yang selalu menjadi korban. Lagi pula manusia China (1,7 juta tahun) kalah tua dibanding manusia Indonesia (Jawa) yang menurut Dr Eugene Dubois, sudah hidup di Pulau Jawa sekitar 2 juta tahun lalu.

Walau kuat dalam banyak hal, namun niat menjadikan Ahok sebagai presiden boneka, lebih aman dikubur secara cepat guna meredam terbakarnya kembali sentimen anti-China yang berpotensi mengorbankan China peratauan yang tidak bersalah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here