Beranikah Jokowi Menekan Amerika?

0
238

INDONESIA dipermalukan karena Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo ditolak masuk ke Amerika Serikat. Padahal dia hendak memenuhi undangan Kepala Staf gabungan Angkatan Bersenjata AS, Jenderal Joseph F. Dunford untuk hadir dalam forum antarpanglima militer negara, Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization, 23-24 Oktober di Washington DC.

Wakil Dubes AS di Indonesia yang datang ke Kemenlu menemui Menlu Retno Marsudi meminta maaf atas “ketidaknyamanan” yang dialami Panglima TNI.

Ya, AS hanya mengkategorikan malapetaka diplomatik ini sebagai “ketidaknyamanan”. Padahal kita merasa sangat tersinggung.

Tapi, ya, itulah Amerika! Nilai-nilainya dipaksakan menjadi nilai universal. Dan kita dipaksa untuk menerima itu. Kita boleh tersinggung, boleh naik pitam, tapi bagi mereka ini “ketidaknyamanan” belaka.

Tidak hanya Gatot tokoh militer Indonesia yang ditolak masuk ke Amerika. Ada Prabowo Subianto, Zacky Anwar Makarim, dan beberapa nama lain. Bahkan termasuk Menko Polhukam saat ini, Wiranto. Mereka dianggap melakukan pelanggaran HAM di Timor Timur, mulai dari Santa Cruz sampai pasca jajak pendapat tahun 1999 silam, atau kekerasan politik lainnya di dalam negeri.

Anehnya, setiap ada pejabat Amerika datang ke sini, kita menyambutnya dengan suka cita yang luar biasa. Lihat saja penyambutan gegap gempita terhadap Obama tempo hari, bahkan setelah dia tak lagi menjadi presiden dan berstatus partikelir biasa.

Lebih aneh lagi, setiap pejabat Amerika datang, tak ada satu pun kalimat terucap dari pemerintah Indonesia untuk meminta penjelasan mengapa sejumlah tokoh TNI itu masuk dalam daftar hitam mereka, dan sampai kapan larangan itu berlaku.

Sejak kasus Timtim itu, sudah banyak presiden Amerika datang ke Indonesia. Pada 22 Oktober 2003, Presiden George Bush Jr. bertemu Presiden Megawati di Bali. Tiga tahun kemudian, 20 November 2006, Bush datang lagi dan bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta. Bulan Maret 2010, SBY juga menerima Presiden Barack Obama. Dan Presiden Jokowi kedatangan pula Wapres Mike Pence pada 21 Aprilk 2017. Bahkan beberapa bulan setelah itu, giliran Obama mendatangi Jokowi di Istana Bogor. Semua pembicaraan lebih banyak berkisar pada agenda yang di-setting Amerika, terutama isu terorisme, belakangan juga soal Freeport, dan sebagainya.

Dari sekian pertemuan antarpresiden itu tak pernah ada penekanan dari Indonesia tentang klarifikasi masalah di atas.

Sikap diam seribu bahasa pemerintah ini punya dua arti. Pertama, kita mengakui bahwa apa yang dituduhkan Amerika terhadap sejumlah jenderal itu memang benar adanya. Dan karena itu, kita menerima jika mereka dikenakan sanksi seperti itu. Padahal kasus dugaan pelanggaran HAM di Timtim pasca jajak pendapat, misalnya, merupakan tanggung jawab kedua belah pihak yakni pemerintah Indonesia dan Timor Leste. Masalah antara Indonesia dan Timor Leste sudah selesai. Dalam kalimat Menteri Pertahanan RI (waktu itu Juwono Sudarsono), “Tidak ada perkataan maaf, yang ada hanyalah penyesalan mendalam kedua pihak.”

Nah, kalau Presiden Indonesia atau pejabat Indonesia diam saja, tidakkah itu bertentangan dengan sikap resmi negara dalam penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di Timor Leste?

Kedua, ini menunjukkan negara ini tak pernah memberikan pembelaan kepada warganegaranya. Semestinya, apa pun posisi politik para mantan jenderal itu terhadap pemerintah yang berkuasa, tidak menjadi preferensi untuk mendapatkan pembelaan atas nama negara. Mereka adalah warganegara yang harus dibela dalam kondisi apa pun. Bukan karena mereka bekas tentara berpangkat tinggi –tapi semata-mata karena negara ini dibentuk dengan tujuan “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Tugas utama negara, ya, melindungi warganya. Contoh ekstremnya, coba lihat, sikap pemerintah Australia ketika dua warganya, Myuran Sukumaran dan Andew Chan, yang terbukti menyelundupkan narkoba hendak dieksekusi mati, 2015 silam. Mereka gigih melobi pemerintah Indonesia, bahkan PM Tony Abbot mengirim surat khusus kepada Presiden Jokowi, agar eksekusi mati tak dilakukan.

Lihat juga sikap Belanda yang mengupayakan pembatalan eksekusi mati Ang Kiem Soei, atau Brazil yang mencoba menyelamatkan Marco Archer Cardoso Moreira. Belanda dan Brazil bahkan menarik dubesnya dari Jakarta sebagai tanda protes. Padahal semua pemerintah itu tahu bahwa warganegaranya itu terbukti bersalah.

Pembelaan seperti ini yang harus ditiru. Mumpung soal pelarangan Panglima TNI masih hangat, desaklah segera penjelasan Washington, dan pertanyakan logika penjelasan itu.

Masalahnya hanya satu: Beranikah Jokowi?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here