Beranikah Jokowi Menerbitkan Perppu Pengembalian Lahan HGU?

0
379
Setelah memenangkan Pilpres untuk periode keduanya, Jokowi merasa lebih lelulasa menaikkan harga BBM bersubsidi. Selama 2015-2019 Jokowi benar-benar mengharamkan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Nusantara.news, Jakarta – Persoalan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang masih viral pasca debat kedua calon presiden masih cukup panas, terutama sejak Prabowo menyatakan siap menyerahkan kepada negara. Belakangan semakin panas ketika Jokowi menantang Prabowo menyerahkan HGU lahan yang dikuasainya kepada negara.

Tantangan Jokowi itu dilontarkan dalam pidato kebangsaannya di Konvensi Rakyat Jokowi, di SICC, Bogor, Jawa Barat, minggu lalu. Jokowi menyindir penerima konsesi dengan luas yang besar, saat berbicara tentang program perhutanan sosial dan jutaan hektare tanah yang telah diterbitkan konsesi untuk rakyat.

“Saya ulang, jadi, jadi kalau ada konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara, saya tunggu. Saya tunggu, saya tunggu sekarang. Dan akan, dan akan saya bagikan untuk rakyat kecil. Karena masih banyak rakyat yang membutuhkan,” ucap Jokowi.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga menantang Jokowi agar mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk memaksa pengembalian konsesi HGU dari korporasi besar.

Bahkan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memastikan bahwa Prabowo tidak keberatan mengembalikan HGU yang dimilikinya sejak zaman Orde Baru. Prabowo siap mengembalikan HGU tersebut jika memang negara membutuhkan.

“Kan Pak Prabowo pernyataannya kalau negara membutuhkan. Sekarang nih kalau membutuhkan buat dulu Perppu-nya, semua dong. Kita bagi-bagiin aja nih tanah untuk petani, tanah untuk petani. Karena memang petani kita mengalami krisis lahan. Kalau mau begitu wah saya kira kita akan sujud syukur. Tapi semua ya termasuk orang-orang di sekitar Pak Jokowi tuh, dari mulai ketua tim suksesnya,” tutur Wakil Ketua DPR itu.

Prabowo sendiri menguasai lahan HGU PT Kiani Kertas  dengan membeli dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Sehingga kepemilikan HGU Prabowo sah sebagai sebuah pengusaha nasional, sebagaimana juga dilakukan oleh para tokoh dan pengusaha yang berada di belakang Jokowi.

Karena itu Fadli meminta pengembalian konsesi juga tidak tebang pilih. Dia meminta semua pemegang konsesi besar, termasuk orang-orang terdekat Jokowi, juga harus mengembalikan lahan yang dikuasainya.

Hari ini kabarnya Presiden Jokowi juga menggelar rapat kabinet di Istana Negara yang membahas soal pemanfaatan lahan kawasan hutan. Jokowi mendapat banyak masukan soal sengketa lahan HGU yang ujung-ujungnya rakyat dikalahkan. Termasuk masalah tumpang tindih lahan, hingga upaya mengeluarkan perkampungan penduduk dari lahan kawasan HGU.

Seperti diketahui dalam debat Jokowi mengungkapkan bahwa Prabowo memiliki lahan HGU seluas 340.000 hektare. Lahan itu terdiri dari 220.000 hektare di Kalimantan Timur dan 120 hektare di di Aceh Tengah.

Prabowo menguasai HGU 340.000 hektare tidak gratisan. Ia bersama Luhut Binsar Pandjaitan membeli dari pengusaha Bob Hasan dengan mengeluarkan biaya sekitar US$200 juta (ekuivalen Rp2,8 triliun).  Lalu dalam perjalanan Kiani memiliki utang kepada 143 kreditor senilai Rp15 triliun. Mampukah Jokowi mengganjal beban pengembalian aset HGU Prabowo?

Kepemilikan lahan GHU para tokoh baik di pasangan 01 Jokowi-Ma’ruf Amin ternyata jauh lebih banyak daripada pasangan 02 Prabowo-Sandi (Sumber: Majalah Tempo).

Kepemilikan HGU selain bukan pelanggaran hukum, juga sebenarnya menghidupkan perekonomian dimana HGU itu berada. selain juga penyerapan tenaga kerja. Siapa saja, baik perorangan maupun perusahaan boleh memiliki HGU. Malah kalau ditotal-total, lebih banyak orang dari 01 dibandingkan 02 yang memiliki lahan tersebut.

Seperti Luhut memiliki 5 titik lahan HGU seluas 15.721,21 hektare, Harry Tanoesoedibjo diketahui memiliki lahan HGU seluas 62.208 hektare di 8 titik, Osman Sapta Odang memiliki 2 titik lahan HGU seluas 31.716 hektare, Surya Paloh juga memiliki 2 titik lahan HGU seluas 14.629 hektare.

Yang cukup luas adalah 1 titik HGU miliki Erick Thohir dan Garibaldi Thohir seluas 482.171 hektare, di Kalimantan Tengah. Sakti Wahyu Trenggono memiliki 2 titik lahan HGU seluas 11.556 hektare, sementara Saleh Husein memiliki 2 titik lahan HBU seluas 81.276 hektare.

Sementara di kubu 02 yang punya HGU adalah Prabowo di 9 titik di Kalimantan Timur dan Aceh yang jumlahnya pun sudah menyusut yakni 285.220 hektare. Tak lagi seluas 340.000 hektare, karena sebagian lahan HGU sudah diserahkan ke PT Inhutani (BUMN perkebunan).

Sementara Ferry Mursidan Baldan memiliki 5.368 hektare di 3 titik di tanah air. Jadi, kalau memiliki lahan HGU itu sebuah kesalahan, maka yang lebih banyak melakukan kesalahan maka kesalahan lebih banyak terjadi di kubu 01. Sebaliknya kalau itu bukan sebuah kesalahan, berarti Jokowi sedang membangun framing bahwa memiliki HGU adalah sebuah kesalahan, makanya ia ungkap dengan lantang.

Ada tahapan panjang yang harus dilalui agar HGU bisa dimiliki individu atau korporasi. Pertama, si pemohon harus memperoleh izin usaha dan lokasi dulu dari Pada izin itu tercantum jangka waktu dan lokasi usaha yang akan dibuka. Setelah memperoleh kedua izin itu, pihak pemohon harus mengurus perolehan tanah.

Proses perolehan tanah biasanya melibatkan masyarakat yang lahannya akan dijadikan tempat usaha. Pemohon HGU wajib memberi ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya hendak dipakai. Pada tahap ini, biasanya konflik antara masyarakat dan pemohon atau negara mulai muncul.

Setelah tanah diperoleh, negara mengeluarkan HGU untuk pemohon. Pemakaian lahan pun berlangsung hingga jangka waktu yang ditentukan. Dalam proses penerbitan HGU negara sebenarnya mendapat untung. Sebab, mereka tidak mengeluarkan uang sama sekali untuk mengambil lahan yang tadinya dikuasai masyarakat.

Jadi akan aneh ketika pemerintah menanyakan luasan HGU yang diberikan kepada pengusaha. Berarti pemerintah menelan ludahnya sendiri karena dia sudah memberi izin, lalu disalahkannya sendiri. Sebetulnya proses tata kelola HGU sangat menguntungkan pemerintah dan warga setempat.

Namun demikian, proses kepemilikan HGU dalam praktiknya tetap ada masalah. Masalah utamanya adalah HGU banyak diberikan kepada korporasi sejak era Orde Baru hingga sekarang.

Pemerintah seharusnya memprioritaskan pemberian hak atas lahan kepada koperasi atau masyarakat yang belum memiliki tanah. Praktik yang dilakukan selama ini dianggapnya semakin memperbesar kesenjangan kepemilikan lahan di Indonesia.

Masalah berikutnya, tanah-tanah yang diberikan HGU seringkali berada di atas tanah masyarakat, jadi tumpang tindih dengan klaim masyarakat adat, petani, dan sering kalau sudah begitu masyarakat dikalahkan. Prioritas memberikan ke perusahaan itu mengesampingkan kenyataan bahwa tanah-tanah itu sebagian besar sudah digarap masyarakat.

Kalau Pemerintah Jokowi jadi menerbitkan Perppu untuk HGU, tentu saja pemberlakuannya harus adil. Jangan nanti Perppu tersebut difokuskan untuk mengambil alih HGU Prabowo, tapi juga harus berlaku sama terhadap HGU Luhut, Erick, Wahyu Trenggono, Saleh Husein, maupun Verry Mursidan Baldan.

Bahkan harus berlaku sama terhadap Sinarmas yang kabarnya memiliki 5 juta hektare lahan HGU, demikian pula Anthoni Salim, Sukanto Tanoto, Wilmar dan raksasa-raksasa pengelola kebun lainnya.

Bahkan penyaluran tanah HGU yang dikembalikan kepada negara itu juga harus transparan, obyektif dan jujur. Jangan sampai karena musim kampanye Pilpres, nanti tanah HGU itu kemudian dibagi-bagi untuk para pemilh Jokowi saja. Bahkan bila perlu pembagian lahan HGU kepada rakyat itu biar obyektif dilakukan setelah Pilpres.

Sampai di sini akhirnya tantangan itu kembali pada penantangnya, beranikah Jokowi mengeluarkan Perppu yang jujur, adil dan obyektif dan transparan tersebut?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here