Beranikah Jokowi Muluskan Kesepakatan DPR-Polri Bentuk Densus Tipikor?

0
271

Nusantara.news, Jakarta – Jika saja Polri ingin membentuk sendiri Densus Tipikor, maka tafsirnya akan biasa-biasa saja. Tapi karena pembentukan Densus Tipikor dilandaskan pada kesepakatan antara Polri dengan Komisi III DPR dan dilakukan saat KPK sedang mengusut kasus yang melibatkan sejumlah anggota DPR termasuk Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP, maka tafsirnya jadi cukup serius. Beranikah Presiden Jokowi memuluskan rencana yang sama artinya dengan melemahkan atau malah membubarkan KPK itu?

Apa Landasan Hukum Densus Tipikor

Polri sebetulnya punya Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor). Posisinya berada di bawah Bareskrim. Namun, kinerjanya dinilai tidak memuaskan. Bukan karena tidak ada kasus, tetapi karena ada sejumlah keterbatasan. Karena itu, menurut Irjen Setyo Wasisto, dinilai perlu membentuk Detasemen Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Densus Tipikor.

Densus Tipikor itu nantinya seperti Densus 88 Antiteror. Dia menjadi satuan kerja khusus. Anggarannya tersendiri, tidak lagi menjadi bagian reserse. Bila Densus 88 Antiteror khusus menangani  terorisme, maka Densus Tipikor khusus menangani kasus-kasus korupsi.

Menurut Irjen Setyo Wasisto, pembentukan Densus Tipikor ini sudah disetujui sebagai salah satu kesimpulan rapat antara Komisi III DPR dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Selasa (23/5/2017).

“Artinya Komisi III dan Polri ingin memperkuat Dittipikor yang diharapkan bisa lebih banyak tangani kasus korupsi dengan anggaran berbeda dan personel berbeda,” kata Setyo.

Selain jadi kesepakatan antara Komisi III dan Polri, juga sudah dipikirkan kebutuhan anggaran dan personel. “Kami koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara menyangkut penambahan personel, perubahan SOTK (struktur organisasi dan tata kerja). Moga-moga bisa dengan cepat,” kata Setyo.

Ada sejumlah pertanyaan terkait kesepakatan pembentukan Densus Tipikor ini. Pertama, mengapa Polri dan DPR harus membentuk Densus Tipikor? Mengapa tidak mengoptimaliasi saja Dittipikor dan Saber Pungli? Bukankah mengoptimalkan Dittipikor lebih mudah ketimbang membentuk lembaga baru?.

Terkait anggaran Dittipikor yang tidak memadai karena menjadi bagian anggaran Bareskirim, bukankah hal itu bisa ditingkatkan, apalagi sudah merupakan kesepakatan dengan Komisi III DPR? Pertanyaan lebih menasar adalah, apa landasan hukum pembentukan Densus Tipikor?

Landasan hukum pembentukan Densus Anti-teror adalah Skep Kapolri No. Pol: Kep/30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003. Namun skeop ini merujuk pada undang-undang. Densus 88 Anti Teror berawal dari peledakan Bom Bali I pada 12 Oktober 2002. Semakin merajalelanya aksi-aksi terorisme melalui serentetan aksi-aksi pem-bom-an yang meresahkan banga Indonesia, pemerintah ketika itu mengambil langkah-langkah darurat serta reaksi cepat.

Pada tanggal 18 Oktober 2002, Pemerintah Indonesia memasukkan agenda pemberantasan tindak pidana terorisme ke dalam kebijakan politik dan keamanan nasional dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme.

Pada Tahun 2003 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tertanggal 4 April 2003, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut, Presiden Republik Indonesia meminta Kapolri untuk membentuk satuan khusus guna menanggulangi aksi terorisme di Indonesia yaitu dengan dibentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri atau yang biasa disebut dengan Densus 88 AT dengan Skep Kapolri No. Pol: Kep/30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang.

Mengacu pada pembentukan Densus 88 Anti-Teror ini maka pembentukan Densus Tipikor tentunya juga tidak cukup hanya dengan menerbitkan Skep Kapolri, sebut saja  Skep Kapolri tentang Pembentukan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerbitan Skep Kapolri tentang Tipikor, apabila mengacu pada pembentukan Densus 88 Anti-Teror, harus merujuk pada UU TIpikor yang ada.

Masalahnya terletak di sini. Kalau rujukannya adalah UU Tikipor, bukankah sudah ada KPK? Kalau acuannya bukan undang-undang, katakanlah semacam Skep Kapolri, bukankah cukup mengoptimalkan kinerja Dittipikor yang sudah ada?

Gertakan untuk KPK

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka kesepakatan Komisi III DPR dengan Polri membentuk Densus Tipikor, tidak masuk akal.  Kalau landasannya adalah UU Tipikor,  untuk apa? Bukankah sudah ada KPK? Untuk apalagi Densus Tipikor? Bukankah KPK yang independen jauh lebih mumpuni dibandingkan dengan bakal Densus Tipikor yang di bawah Kapolri, sementara  Kapolri berada di bawah presiden?

Lagi pula kinerja Polri terkait pemberantasan tindak pidana korupsi pernah menjadi sorotan Kompolnas karena kinerjanya kurang memadai. Komisioner Kompolnas M Naseer, mengatakan, masalah kinerja itu bukan semata-mata terkait anggaran, melainkan kebiasaan diintervensi dan rendahnya komitmen. “Kondisi yang melatarbelakangi, Polri terbiasa diintervensi kekuatan-kekuatan politik. Ini yang menjadi sebuah catatan,” kata Naseer dalam satu jumpa pers tahun 2013.

Hal senada dikemukakan komisioner lainnya Edi Saputra Hasibuan. Jumlah fantastis operasional yang hampir mencapai Rp 250 juta per kasus, belum menampakkan kinerja Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

Edi kemudian merinci, total anggaran yang dialokasikan untuk penindakan pidana korupsi sendiri untuk tahun 2013 mencapai Rp190 miliar. Dana itu disebar untuk target penyelesaian 916 kasus korupsi tahun 2013, yaitu 23 kasus di Bareskrim, 5 perkara di tiap Polda, dan 2 kasus di tingkat Polres.  Artinya 1 kasus mendapatkan insentif Rp208.700 juta. “Ketika dana ditambah harusnya (pengungkapan) naik. Jadi komitmennya dipertanyakan,” ujar Edi ketika itu.

Gagasan pembentukan Densus Tipikor ini sepertinya cermin dari kegelisahan anggota DPR yang banyak dicokot oleh KPK, utamanya terkait kasus yang sedang berjalan yakni dugaan korupsi KTP elektronik atau e-KTP yang saat ini telah masuk kepada penetapan tersangka Ketua DPR Setya Novanto.

Gagasan pembentukan Densus Tipikor yang dikatakan merupakan kesepakatan antara Komisi III dengan Polri, tampaknya berasal atau hasil bisikan dari Pansus KPK yang dibentuk DPR.

Pansus KPK yang dibentuk 30 Mei 2017 harus menyampaikan laporan pada 30 Juli atau awal Agustus 2017. Oleh sebab itu, kesepakatan Komisi III dan Polri tentang pembentukan Densus Tipikor tampaknya akan menjadi rekomendasi pansus.

Pansus KPK misalnya akan merekomenasikan kepada pemerintah untuk mengeluarkan perppu tentang pembentukan Densus Tipikor, atau meminta pemerintah mengajukan revisi UU Tindak Pindana Korupsi yang di dalamnya diselipkan rencana pembentukan Densus Tipikor, atau akan mengajukan usul inisiatif undang-undang baru tentang pemberantasan korupsi yang pada intinya ingin melemahkan atau membubarkan KPK.

Pertanyaannya, apakah rekomendasi seperti itu akan bisa direalisasi? Dari pihak DPR tentunya akan mengatakan bisa saja. Dalam hal KPK, DPR tampaknya sudah main hantam kromo, sebagaimana terlihat dari pembentukan Pansus KPK yang tidak dihadiri oleh seluruh fraksi di DPR sehingga cacat hukum.

Tetapi apakah dari pihak pemerintah berani memuluskan rencana “jahat” DPR terhadap KPK dengan cara menunggangi Polri seperti itu? Tampaknya tidak. Sebab mengeluarkan perppu untuk pembentukan Densus Tipikor atau membuat undang-undang baru tentang tindak pidana korupsi, terlalu vulgar karena sudah ada UU Tipikor.

Kalau pemerintah mengikuti rencana konspiratif DPR terhadap KPK dengan cara menunggangi Polri, maka pemerintah berarti sedang mengonsolidasi pemerintahan yang otoriter. Selain merugikan citra pemerintah, undang-undang seperti itu akan dianulir oleh Mahkamah Konstitusi.

Lalu, apa arti rilis pembentukan Densus Tipikor? Tampaknya hanya dijadikan sebagai gertakan terhadap KPK agar tidak macam-macam terhadap DPR utamanya terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here