Beranikah Jokowi Tinggalkan PDIP?

0
369
Berkaca pada hasil Pilkada serentak, sangat mungkin Jokowi meninggalkan PDIP atau sebaliknya PDIP memilih mengusung figur baru.

Nusantara.news, Jakarta – “Ketika saya jadikan Pak Jokowi (sebagai presiden), orang seperti tidak mau tahu Pak Jokowi itu jadi oleh siapa. (Mereka) lupa saya punya tandatangan Pak Jokowi (kalau) dia adalah petugas partai”. Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini hingga kini terus disampaikan di setiap kesempatan. Label ‘petugas partai’ selalu melekat meski Jokowi sudah menjadi Presiden.

Pernyataan Megawati ini bisa dimaknai sebagai upaya mengingatkan publik atas peran-peran PDIP terhadap Jokowi. Padahal PDIP bukan satu-satunya partai yang mendukung pencapresan Jokowi. Pada Pilpres 2014 Jokowi maju didukung oleh Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI.

Budayawan Emha Ainun Nadjib menyindir pernyataan Megawati. Menurutnya sangat tidak tepat presiden disebut ‘petugas partai’. Sebab presiden adalah simbol negara. “Jokowi disebut Bu Mega petugas partai berarti (presiden) negara bagian dari PDIP, bukan PDIP bagian dari negara,” kata Cak Nun.

Namun pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, arah angin nampaknya berpihak pada Jokowi. Label ‘petugas partai’ tak lagi menjadi dominan. Sebab hasil Pilkada 2018 telah mengubah peta Pilpres 2018.

Tumbangnya ‘banteng moncong putih’ di 11 provinsi pada Pilkada serentak 2018 berdasarkan hasil hitung cepat (quick count), bukan diartikan kekalahan Jokowi. Melainkan kemenangan parpol-parpol pengusung Jokowi, seperti Partai Golkar, Nasdem, Hanura, PPP dan PKB. Sebab suara Jokowi tak hanya berbasis dari PDIP.

Kemenangan Ridwan Kamil di Jawa Barat, Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur dan Edy Rahmayadi di Sumatera Utara, banyak yang menilai ada sosok Jokowi yang pegang kunci. Di sinilah Jokowi menaikkan posisi tawarnya di PDIP.

Atau, kemenangan Pilkada Jabar dan Jatim bisa dijadikan konsolidasi jelang Pilpres 2019, dimana kedua daerah itu merupakan lumbung suara. Di Jabar ada 31,7 juta pemilih, sedangkan Jatim punya 30,1 juta. Dengan total pemilih Pilpres 2019 yang mencapai 196,5 juta, maka Jabar dan Jatim punya bobot sekitar 30 persen dari total pemilih nasional.

Di Pilkada ini kita juga diperlihatkan adanya perubahan peta politik, dimana oposisi berhasil mencuri suara signifikan di basis kekuatan pemerintah, seperti Jawa Tengah, Sumatra Utara, DKI, dan Banten. Ini berbeda dengan 2014. Saat itu posisi Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sangat powerfull.

Karena itulah parpol koalisi Jokowi saat ini masih dianggap solid. Arah kebijakan di pemilihan presiden boleh jadi dipegang bersama. Sebab kekuatan PDIP di hadapan Jokowi sudah melemah. Jokowi bukan lagi milik PDIP tapi milik lima parpol. Perdebatan soal siapa paling dominan di koalisi tidak lagi relevan. Koalisi enam partai, yang tadinya di bawah komando PDIP, kini posisinya setara.

Ya, bagi Jokowi posisi PDIP tidak sepenting saat Pilpres 2014 lalu, dimana PDIP menjadi partai pengusung dan pendukung utama. Apalagi saat ini partai-partai pendukung sudah lebih dulu mendeklarasikan pencapresan Jokowi untuk 2019 dibandingkan PDIP. Artinya Jokowi kini memiliki posisi tawar lebih tinggi. Sehingga memunculkan kesan, Jokowi tanpa PDIP dapat maju sebagai Capres 2019.

Buktinya apa? Golkar dan Nasdem, selama ini telah menjadi partai paling loyal terhadap Jokowi. Kedua partai tersebut secara sukarela menyerahkan tiket Pilpres 2019 pada Jokowi tanpa syarat. Seperti diketahui suara Golkar di DPR mencapai 16,2 persen. Jika ditambah Nasdem yang mengantongi 6,4 persen maka Jokowi sudah aman maju untuk 2019 dengan suara total di atas 20 persen presidential threshold. Bila dijumlahkan dengan dukungan Parpol lain, total suara nasional mencapai 42,30 persen atau 40,90 persen kursi di DPR. Artinya, tanpa PDIP sekalipun Jokowi sudah mengantongi syarat capres 2019. Makin manis lagi bagi Jokowi, sebab dia bisa maju dengan keleluasaan untuk mencalonkan Wapres pilihannya sendiri tanpa dipaksa Megawati.

Siapa meninggalkan dan ditinggalkan?

Publik membaca sudah lama Jokowi sebenarnya merasa ‘sakit hati’ dengan Megawati lantaran selalu dibilang ‘petugas partai’. Padahal Jokowi adalah orang No. 1 di Indonesia. Sehingga tidak layak diberi label semacam itu, kendati dia notabene kader partai. Maka, tidaklah berlebihan jika sewaktu-waktu Jokowi dapat meninggalkan PDIP di Pilpres 2019, seandainya partai tersebut terlalu sering memaksa kehendaknya.

Pemaksaan kehendak pada Jokowi terlihat saat banyak kader PDIP di DPR mengkritik keras pemerintahan. Walhasil, terjadilah reshuffle. Jokowi kemudian mengakomodir kader PDIP mendapat tambahan menteri. Janji-janji kampanye Jokowi tidak bagi-bagi kursi jabatan diingkari.

Dan kini, pemaksaan kehendak itu kembali bergulir saat Jokowi sedang berada di atas angin. Salah satunya pemilihan Cawapres bagi Jokowi. Muncul dua nama, Budi Gunawan dan Puan Maharani .

BG yang lebih dijagokan PDIP. Pertimbangannya BG memiliki kedekatan khusus dengan PDIP, terutama dengan Megawati. Di sisi lain BG diisukan menjadi cawapres kuat mendampingi Jokowi. Survei LSI Denny JA pada 7-14 Januari 2018 menyebutkan tingkat keterkenalan atau popularitas BG berada pada angka 16,0 persen, masih berada di bawah Airlangga pada angka 25,0 persen.

Menurut Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, PDIP telah mengelompokkan Cawapres Jokowi menjadi tiga kategori. Versi daftar panjang, daftar pendek dan daftar prioritas. Nama BG masuk kategori pertama. “Kami tahunya daftar panjang. Tapi kan daftar pendek dan prioritas itu kan kewenangan Ketua Umum,” kata anggota Komisi XI DPR RI itu.

Sementara di Jawa Barat sudah tampak barisan Jokowi-Budi Gunawan (Barjodi) muncul. Entah siapa yang memberi komando. Yang jelas, Barjodi terus bergerak membentuk jejaring relawan. Target terdekat jejaring Barjodi terbentuk di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat, sebelum terbentuk relawan se-Indonesia.

Banyaknya intervensi dari PDIP terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, tak pelak membuat mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berusaha menjauh dari partai berlambang kepala banteng tersebut. Jokowi pelan-pelan berusaha membangun image politiknya sendiri, terlepas dia sebagai kader PDIP. Bila dikaitkan dengan hasil Pilkada serentak, maka peluang Jokowi meninggalkan PDIP semakin besar.

Sebaliknya, PDIP justru sangat mungkin mencabut dukungan dan memutuskan mengusung figur capres selain Jokowi jik melihat kondisi politik tanah air tak stabil dan perekonomian hancur. Sebab kondisi demikian sudah tentu membuat elektabilitas Jokowi jungkir balik. Belum lagi menguatnya gerakan #2019GantiPresiden. Jokowi yang dicap anti-Islam membuat kekhawatiran bagi PDIP.

PDIP juga melihat hasil Pilkada serentak sebagai bahan evaluasi, dimana masyarakat lebih condong memilih ketokohan calon ketimbang latar belakang partai dari tokoh tersebut. Pengaruh Jokowi atau Jokowi effect tidak lagi berdampak. Pada 2014, kemenangan PDIP mengusung Jokowi dikarenakan faktor Jokowi. Namun hal itu tidak berlaku lagi, mengingat elektabilitas Jokowi saat ini terus turun. Kemenangan parpol di Pilkada serentak bisa jadi justru dipengaruhi personal branding, jaringan organisasi akar rumput, logistik, dan efektivitas kerja mesin partai. Di sini peluang PDIP meninggalkan Jokowi juga sangat besar.

Cawapres ideal

Berkaca pada hasil Pilkada serentak, Jokowi tampaknya semakin mantab memilih cawapresnya sendiri. Sebab hasil Pilkada membuktikan sejumlah calon yang berlatar nonkader adalah calon yang dikehendaki rakyat. Hal itu lebih baik dibanding PDIP yang selalu mendikte penentuan cawapres. Sebagai contoh, Edy Rahmayadi yang berlatar militer. Atau Ridwan Kamil, Anies Baswedan, dan Nurdin Abdullah yang punya latar akademisi dan profesional. Demikian halnya dengan Khofifah yang kini bukan kader partai mana pun.

Jokowi tentu sudah memperhitungkan Cawapres idealnya. Akan sangat susah bagi dia jika memilih pendamping dari PDIP, semisal BG atau Puan. Jika Jokowi memilih Cawapres dari PDIP, maka suara massa tidak akan bertambah. Artinya Jokowi perlu Cawapres dari luar PDIP untuk menambah suara pemilih.

Haruskah Jokowi meninggalkan PDIP? Bisa iya, bisa juga tidak. Sekarang ini semua keputusan ada di tangan Jokowi. Indikator itu sudah nampak ketika Jokowi “tak gubris” tawaran PDIP agar Jokowi ambil Puan Maharani sebagai cawapresnya.

Apalagi kini semua partai koalisi siap menampungnya jika pria asal Solo itu angkat kaki dari PDIP. Golkar misalnya, 100 persen siap menampung Jokowi dengan syarat, sang ketua, Airlangga Hartarto, menjadi cawapresnya. Belum lagi peran Luhut Binsar Panjaitan yang selama ini menjadi untouchable designer di belakang Jokowi akan leluasa memainkan peran Golkar.

Menteri Perindustrian itu juga dinilai memiliki rekam jejak yang baik, karena tidak pernah memiliki masalah hukum. Dengan memilih Airlangga, suara pemilih Jokowi akan bertambah. Terlepas dia masih berada di dalam atau di luar PDIP. Sebab sekalipun Jokowi sudah keluar dari PDIP, massa di PDIP masih banyak yang mendukungnya.

Jokowi bisa saja melakukan perubahan strategi, dengan memilih sosok Cawapres dari kalangan Islam. Untuk merebut suara pemilih Muslim, maka dia harus memilih pendamping dari kalangan Islam. Sejauh ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy  yang paling ngebet dipinang. Hal ini bisa dijadikan ikon bagi Jokowi untuk Pilpres 2019 sekaligus pergeseran image dari anti-Islam menjadi pro-santri.

Kini kembali ke Jokowi, beranikah dia meninggalkan dan berpaling dari PDIP? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here