Berantas Mafia Tanah, Polda Jatim dan BPN Bentuk Satgas

1
167
Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin memberikan keterangan kepada awak media seusai penandatanganan pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah dengan Kepala Kanwil BPN Jawa Timur Gusmin Tuarita di Hotel JW Marriot di Surabaya, Selasa (1/8/2017).

Nusantara.news, Surabaya – Hingga saat ini sengketa tanah masih kerap terjadi di tanah air. Tak hanya melibatkan perseorangan, lembaga dan instansi pemerintahan serta oknum aparat kerap ikut mewarnai. Kehadiran mafia tanah menambah ruwetnya sejumlah perselisihan sengketa tanah. Dan, tak sedikit dari persoalan itu memunculkan insiden berdarah baik perorangan juga antara kelompok.

Mencegah itu tidak terjadi di Jawa Timur, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur menandatangani kesepakatan pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin dan Kepala Kanwil BPN Jawa Timur Gusmin Tuarita di Hotel JW Marriot di Surabaya, Selasa (1/8/2017).

Irjen Pol Machfud Arifin menegaskan, dibentuknya Satgas Anti Mafia Tanah merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, itu dilakukan antara Mabes Polri dengan Kementerian Agraria di Jakarta.

“Ada lima poin yang akan dilakukan Satgas Anti Mafia Tanah di antaranya, persoalan tata ruang, pertanahan, hingga pidana pertanahan,” ujar Irjen Pol Machfud Arifin.

Orang nomor satu di jajaran Kepolisian di Jawa Timur itu mengakui persoalan sengketa tanah masih terus terjadi di Jawa timur, termasuk di Surabaya. Hadirnya satgas diharapkan bisa menekan perselisihan sengketa. Kerjasama tidak hanya antara Polda Jawa Timur dan Kanwil BPN, tetapi juga diteruskan antara kantor BPN di seluruh kabupaten/kota dengan Polres-polres setempat di Jawa Timur.

“Harapannya mampu memerangi kasus sengketa tanah secara bersama-sama. Dengan MoU, kita akan saling terbuka dan saling mengecek serta memberikan akses yang mudah jika dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa tanah,” tambahnya.

Sedikitnya 140 sengketa tanah terjadi di Jatim

Lanjut Machfud Arifin, di Jawa Timur sedikitnya ada 140 kasus sengketa lahan. Termasuk terjadi di Surabaya Barat dengan berbagai dan tak sedikit yang melibatkan mafia dengan berbagai modus.

“Dengan Satgas yang dibentuk ini, para mafia tanah dan oknum-oknum yang ada di belakang kasus akan kita tangani bersama-sama. Kalau penanganan dilakukan bersama-sama, tugasnya bisa enteng. Tekad kita, mari bersama-sama berantas mafia tanah di Jawa Timur,” tegas Machfud Arifin disambut tepuk tangan undangan yang hadir.

Kemudian, Kepala Kanwil BPN Jawa Timur Gusmin Tuarita menambahkan, dibentuknya Satgas Anti Mafia Tanah, sebagai bentuk pencegahan adanya sengketa tanah yang harus dilakukan dengan serius, di wilayah Jawa Timur. Sinergitas dengan Kepolisian termasuk juga untuk mencegah aparat desa hingga pejabat tingkat provinsi, agar jangan menyalahgunakan jabatan dan seenaknya melakukan pungli dalam pelayanan tanah.

Disinggung masih banyaknya oknum perangkat desa atau kelurahan yang ditindak aparat kepolisian, pihaknya mengingatkan perbuatan memungut biaya di luar ketentuan tidak terulang. Kepala desa seharusnya memberikan pencerahan kepada masyarakatnya, tidak malah sebaliknya melakukan pungli dengan seenaknya.

“Kita ingatkan agar kepala desa tidak menarik lebih di luar ketentuan. Karena biaya ukur itu gratis, dan yang harus membayar hanya materai dan untuk pembelian patok,” jelasnya.

Di Jawa Timur, lanjut Gusmin sedikitnya ada 625 ribu bidang tanah yang belum bersertifikat. Melalui kerja sama itu diharapkan bisa menyukseskan program pemerintah pusat, termasuk penanganan sertifikasi tanah.

“Ke depan kita harapkan tidak hanya penindakan terhadap mafia tanah. Tapi juga untuk menyukseskan program nasional, yakni pelaksanaan sertifikasi tanah,” kata Gusmin.

MoU Satgas Anti Mafia Tanah itu selain dihadiri pejabat utama Polda Jawa Timur. Kapolres se-jajaran Polda Jawa Timur juga ikut hadir. Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, serta para Kepala BPN se-Jawa Timur.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga lebih dulu melakukan penandatanganan nota kesepahaman komitmen kerjasama menjamin kepastian dan legalisasi aset milik negara. Saat itu, Jenderal Tito menegaskan, pertanahan masih menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik sosial.

Mengutip penekanan Presiden RI Joko Widodo tentang pentingnya pelaksanaan reformasi agraria, dan mendorong proses legalisasi sertifikasi aset sebagai bentuk penataan sektor pertanahan. Di antaranya, penanganan kasus agraria dan tata ruang, penanganan tindak pidana bidang pertanahan, pencegahan dan pemberantasan pungli, pemberantasan mafia tanah dan percepatan proses sertifikasi aset-aset tanah milik Polri.

“Saat ini praktik mafia tanah menggunakan bentuk dan modus beragam. Termasuk permasalahan sertifikat atau dokumen tanah palsu yang dilakukan oleh oknum tertentu. Polri akan menindak tegas mengungkap dokumen palsu dan jaringan praktik mafia pertanahan hingga ke akar-akarnya,” tegasnya.

Terkait modus sertifikat tanah yang hilang, Tito mengingatkan kepada para penyidik bahwa surat keterangan hilang sertifikat harus dilengkapi dengan BAP pelapor. Itu sebagai pertanggung jawaban hukum terhadap segala keterangan yang dituangkan di dalam BAP.

Saat itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil mengapresiasi kinerja Polri dengan Saber Pungli yang telah dilakukan. Juga menyampaikan pesan bahwa pemberantasan pungli menjadi perhatian serius Presiden RI Joko Widodo.

“Tindak tegas terhadap mafia dan segala bentuk pungli, termasuk dalam pengurusan pertanahan,” pintanya.

Berikut Kantor Pelayanan Pertanahan di Surabaya

Keterbukaan dalam pengurusan kepemilikan tanah menjadi dambaan semua pihak. Sejak lama masyarakat berharap tidak terus dihantui kesulitan rumitnya proses pengurusan tanah, termasuk munculnya mafia tanah.

Keberadaan Satgas Anti Mafia Tanah diharapkan bisa menghapus kesan buruk yang selama ini melekat di benak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Menjawab itu, Gusmin menegaskan keterbukaan adalah segalanya dan telah dilakukan di semua kantor pelayanan kepengurusan tanah.

“Bisa di lihat, di kantor-kantor pelayanan juga dapat diketahui urutan proses pengurusan tanah, soal waktu maupun biaya resmi yang diperlukan,” tegasnya.

Berikut sejumlah kantor pelayanan urusan pertanahan di Surabaya, keberadaannya dibagi dua. Pelayanan dengan model perubahan menuju yang lebih baik itu dilakukan mulai 1 April 2018, mengacu Pasal 1 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2008.

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pertanahan kepada pemohon dan masyarakat umum, di samping Kantor Pertanahan Induk, juga telah dibentuk Perwakilan Kantor Pertanahan.

Di Surabaya Pusat, bisa dilakukan di Kecamatan Genteng, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Simokerto. Untuk Surabaya Timur, di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dan Kecamatan Gunung Anyar. Untuk Surabaya Utara bisa dilakukan di Kecamatan Semampir, Kecamatan Bulak dan Kecamatan Kenjeran.[]

1 KOMENTAR

  1. Komentar:allhamdulillah,,akirnya terbentuk juga satgas mafia tanah di jatim,amin ya allah?trima kasih pada:yth
    pada seluruh tim satgas mafia tanah,sukses selalu,mohon di malang juga di tengok ya pak?jaya selalu.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here