Beras Salah Usut, Kasus Tetap Lanjut

0
302
Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta maaf kepada PKS, namun tetap melanjutkan kasus penggerebekan beras oplosan

Nusantara.news, Jakarta – Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian diwarnai permintaan maaf Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Amran Sulaiman dalam rapat itu diketahui meminta maaf kepada PKS dan menjelaskan bahwa kementerian pertanian tidak pernah punya maksud untuk mengaitkan PKS pada pusaran polemik kasus penggerebekan gudang beras di Bekasi milik PT. Indo Beras Unggul (IBU), anak usaha Tiga Pilar Sejahtera Tbk.

Hal ini tampaknya tidak terlepas dari keberadaan mantan Menteri Pertanian Anton Apriyantono dalam jajaran komisaris PT Indo Beras Unggul (IBU), anak perusahaan dari PT Tiga Pilar Sejahtera yang memproduksi beras merek Maknyuss dan Ayam Jago. Dua merek beras terakhir itulah yang menimbulkan gonjang-ganjing, karena diduga beras hasil oplosan.

“Saya meminta Mentan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan pemerintah mengaitkan kasus polemik beras akhir-akhir ini pada PKS. Namun Menteri mengelak dan meminta maaf karena tidak bermaksud menghubungkan dengan PKS. Menteri berdalih, ini murni kasus hukum dan ada pihak-pihak tertentu menggoreng dan mengaitkan dengan PKS”, ujar Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/7).

Politisi PKS ini menggunakan kesempatan Rapat Kerja Komisi IV dengan Kementerian Pertanian untuk menyampaikan hasil rekomendasi fraksinya kepada pemerintah agar dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh kementan dan Polri. “Ini merupakan pertunjukan kelas rendah yang ditampilkan pemerintah kepada rakyatnya,” kesalnya.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman, usai rapat enggan menanggapi pertanyaan wartawan terkait aturan hukum yang dilanggar PT Indo Beras Unggul dalam memproduksi beras premium. “Tanya ke polisi. Itu soal penyidikan, kami jangan masuk ke sana. Ini cuma dicampur semua, sudah,” ujar Amran.

Menurut Amran, penggrebekan yang dilakukan polisi merupakan sebuah langkah untuk melakukan penstabilan harga pangan khususnya beras. Hal itu, kata Amran, juga terjadi pada produk pangan lain, seperti bawang putih, cabai, dan jagung yang telah stabil harganya.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah tengah berfokus untuk menjadikan subsidi lebih tepat sasaran sehingga petani benar-benar diuntungkan dengan harga pangan yang juga tidak memberatkan konsumen.

Ia menilai bahwa saat ini ada kesenjangan keuntungan yang besar antara petani, konsumen, dan produsen. “Seluruh harga beras ini relatif sama. (Perum) Bulog beli Rp7.300 dari penggilingan. Berarti dari petani katakanlah Rp7.000, mungkin Rp6.800. Average Rp7.000,” ujar Amran.

“Kalau kita tarik Rp7.000, ini diproses kemudian jatuh di pasar yang supermarket Rp25.000. Pertanyaan saya disparitasnya berapa? Jangan dihubungkan ke penyidikan,” kata dia.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sebelumnya menyatakan, beras yang dijual PT Indo Beras Unggul (IBU) bukanlah beras yang disalurkan kepada masyarakat miskin melalui program Beras Sejahtera (Rastra).

“Bukan, saya sudah konfirmasi ke Direksi Bulog. Kalau dia diambil dari gudang Bulog saya bisa pastikan itu Rastra. Tapi kalau dibeli di petani, sangat mungkin itu IR 64 yang dapat subsidi pupuk dan subsidi benih,” ujar Khofifah.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dit Tipideksus) Brigjen Pol. Agung Setya mengatakan sebanyak 16 orang telah diamankan sejak Kamis sore. Mereka masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik.

Pabrik yang mengeluarkan merek beras Ayam Jago dan Maknyuss itu diduga membeli gabah dari petani dengan harga yang amat rendah. Namun kemudian menjualnya dengan harga yang tinggi melampaui harga acuan bahan pangan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Permendag No. 47/2017. “Satu saksi telah diperiksa, dan kasusnya masih dilanjutkan,” katanya.

 Lima kerancuan

Muhammad Said Didu, mantan Staf Khusus Menteri ESDM 2014-2016, lewat kulwitnya mengomentari kasus framing beras tersebut. Twit Said Didu tidak bermaksud membela produsen beras tersebut ataupun menyalahkan penegak hukum, tapi meluruskan pengertian yang salah sebagaimana ditulis media massa.

“Ada lima pengertian yang harus diluruskan yakni soal: subsidi, beras premium, beras oplosan, kerugian negara, dan peran Bulog,” katanya. “Pengertian ini penting diluruskan agar penegak hukum tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan petani serta tidak mematikan dunia usaha.”

Soal subsidi di pertanian, menurut Said Didu, ada dua bentuk yaitu subsidi input dan subsidi output. Subsidi input berupa subsidi pupuk, sementara bantuan sarana seperti traitor dan lainya, bukan subsidi tapi bantuan pemerintah.

Adapun subsidi output adalah subsidi beras untuk rakyat miskin yang dulu diberikan nama Raskin dan sekarang diubah namanya menjadi Rastra. Subsidi input ditujukan untuk menekan biaya produksi petani agar petani bisa sejahtera, bukan untuk menekan harga jual produk petani.

Terkait ada perubahan subsidi input atau kebijakan lain, lanjutnya, pemerintah akan mengeluarkan Harga Patokan Pemerintah (HPP) untuk gabah maupun beras. HPP adalah harga pembelian terendah gabah/beras Bulog kelas medium produk petani. “Ingat ini harga terendah!!!,” jelas Said Didu.

Karena yang diatur harga terendah, lanjut dia, maka sangat tidak benar jika penegak hukum melarang petani jika menjual lebih mahal. Ingat bahwa penerapan HPP minimum tujuannya adalah untuk melindungi petani, jangan digunakan untuk menekan harga petani.

“Ini salah. Adalah lucu mengaitkan harga jual petani dengan alasan mendapatkan subsidi sehingga harus jual murah. Ini tidak ada aturannya!!!,” kata Said Didu.

“Jika prinsip bahwa tiap yang mendapatkan subsidi akan diatur harganya maka ini sangat otoriter dan lebih otoriter dari negara komunis,” lanjut Said Didu di Twitter-nya.

Kalau harga jual yang dapat subsidi diatur, menurut Said Didu, maka polisi juga harus mengawasi harga jual gorengan karena menggunakan gas subsidi. Jika prinsip bahwa harga produk yang inputnya ada subsidi diatur maka siap-siap lah mengawasi harga gorengan sampai makanan di hotel. “Apakah (Polisi, Mentan, KPPU) siap?”

Said Didu dalam kulwit-nya menyoal, pemikiran seorang menteri bahwa karena ada subsidi maka harga diatur (dikendalikan) akan membuka peluang kriminalisasi petani/pengusaha. Khusus untuk beras harga produk yang dikendalikan adalah harga pembelian minimum (HPP) Bulog dan harga jual beras Rastra.

“Harga pembelian minimum Bulog terhadap produk petani untuk melindungi petani, bukan melarang petani menjual lebih mahal!!!” tegasnya.

Said Didu merasa sangat kecewa dengan pernyataan pejabat bahwa karena terima subsidi maka melanggar hukum dan merugikan negara karena menjual beras itu lebih mahal.

Yang lebih aneh aneh lagi pernyataan bahwa karena varietas IR64 adalah beras/gabah penerima subsidi. “Ini sangat aneh dan memalukan,” tegas Said Didu.

Terkait beras premium, Said Didu mengungkapkan, beras nonsubsidi ini dikenal dengan nama umum beras kualitas premium, harganya bebas lewat mekanisme pasar, alias tidak diatur. Maksudnya, agar petani penghasil padi berkualitas dapat menikmati untung dari harga yang mahal. Beras premium adalah beras kualitas tertentu sehingga memilik rasa, tekstur, atau kandungan gizi beda dengan beras biasa. Untuk menjadikan beras premium, pengusaha harus investasi cukup besar untuk pengeringan lebih lanjut, membuat tampilan dan kemasannya menarik dan jalur marketing yang lebih mahal.

“Penindakan terhadap penjualan barang yg diatur harus berdasarkan hukum dan aturan yang jelas, bukan berdasarkan persepsi,” tegasnya.

Dalam hal beras yang diatur, menurut Said Didu, adalah beras medium yang disebut Rastra, sementara beras lainnya tidak termasuk barang pengawasan. Beras lainnya diawasi melalui mekanisme hukum yang lain, seperti UU Persaingan Usaha, UU Perlindungan Konsumen dll.

Adapun terkait kerugian negara seperti yang disebut Kapolri mencapai ratusan triliun, Said Didu berpendapat, sangat aneh pernyataan pejabat bahwa karena padi disubsidi dan dijual mahal maka merugikan negara padahal harga jual tidak diatur.

Jika pemikiran ini digunakan, menurutnya, maka semua orang bisa masuk penjara dengan alasan merugikan negara berdasarkan tafsiran penegak hukum. Bahkan bisa merembet ke mana-mana. Bisa saja tukang mebel ditangkap karena jual mebel terlalu mahal dengan alasan kayu dari hutan milik negara.

“Penjual air kemasan akan ditangkap karena menjual air mahal sementara dapatnya gratis, tukang gorengan karena dapat subsidi gas, bahkan warteg,” jelasnya. Di asongan harga Aqua 600 ml hanya Rp3.800, di diskotik bisa Rp20.000 per botol.

“Intinya jangan membuat tafsiran tentang kerugian negara tanpa landasan hukum yag jelas. Itu sangat bahaya Saudaraku!!!,” demikian kulwit Said Didu.

Adapun pernyataan bahwa kalau Bulog membeli di atas HPP dianggap merugikan negara, sementara kalau swasta tidak, ini sangat mengherankan. “Saya ketawa atas pernyataan ini.”

Said Didu mengingatkan bahwa HPP itu harga minimum dan berlaku bahwa Bulog wajib membeli gabah/beras petani dengan patokan minimum HPP. Itulah batasannya.

Kalau ada swasta yang membeli beras di atas HPP tidak ada yang dilanggar dan tidak ada yang dirugikan. Bahkan sama sekali tidak ada kaitan dengan subsidi seperti yang dituduhkan.

Pengertian kerugian negara kalau Bulog membeli gabah/beras di atas HPP adalah bahwa BUMN membeli lebih mahal dari harga standar. Seperti jika Pemerintah membeli barang lebih mahal dari harga pasar.

Tampaknya Tim Saber Pungli perlu mendalilkan dengan dalil yang kokoh agar perburuannya memberikan hasil maksimal. Termasuk menuding dengan tudingan yang akurat agar tidak malu di kemudian hari.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here