Berawal Korupsi Heli, Seluruh Alutsista akan Diperiksa

0
141
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Ketua KPK Agus Rahardjo melakukan salam komando usai konferensi pers kasus dugaan korupsi pembelian Helikopter AW 101 di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/5).

Nusantara.news, Jakarta – Sehubungan merebaknya kasus dugaan korupsi pembelian helikopter Agusta Westland AW-101 yang merugikan negara Rp 220 miliar, BPK segera akan melakukan audit investigasi terhadap pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan dan TNI, termasuk audit terhadap pengadaan helikopter Agusta Westland (AW)-101.

Menurut anggota BPK Agung Firman Sampurna, pemeriksaan tersebut tidak hanya untuk kasus helikopter Agusta Westland (AW) 101, melainkan seluruh pengadaan alutsista berdasarkan risk assessment yang dianggap berisiko tinggi di Kementerian Pertahanan.

“Dalam waktu dekat ini kami akan menyusun tim yang anggotanya sudah disiapkan. Untuk pengadaan di Kementerian Pertahanan dan TNI, kita sudah lihat tadi laporan pemeriksaan keuangannya. Kita akan melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT),” ujar Agung di Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (29/5/17).

Agung mengatakan, pelaksanaan audit tersebut akan dilakukan seusai Ramadhan, dan permintaan audit investigasi itu sesusai dengan permintaan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

“Tetapi, BPK memiliki wewenang penuh untuk menentukan jenis audit dan obyeknya yang akan diperiksa. Pemeriksaan ini nantinya bukan hanya masalah AW 101 saja, tetapi seluruh alutsista. Makanya, kita menentukan pemeriksaan tahap awal ini dengan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT),” kata Agung.

Kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter Agusta Westland (AW) 101 yang berhasil dibongkar atas kerja sama KPK dengan TNI dan PPATK telah menangkap tiga orang tersangka yaitu, Marsekal Pertama TNI FA, yang merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa.

Penangkapan perwira tinggi  Angkatan Udara yang melibatkan POM TNI,  juga menangkap Letkol WW sebagai pejabat pemegang kas, serta Pelda SS yang diduga sebagai menyalur dana-dana terkait pengadaan kepada pihak-pihak tertentu.  “Hasil penyelidikan PON TNI bersama KPK dan PPATK menyimpulkan adanya dugaan penyimpangan di dalam pengadaan helikopter AW-101 TNI AU,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan pada jumpa pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (26/5).

Sebelumnya, KPK dan Puspom TNI telah menggeledah dua kantor Diratama Jaya Mandiri, yaitu di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, dan Sentul, Bogor pada Rabu pekan lalu. KPK pun telah memblokir rekening Perusahaan pengadaan alutsista tersebut sebesar Rp 139 miliar. Potensi kerugian keuangan negara disinyalir sebesar Rp 220 miliar dalam proyek pengadaan senilai Rp 738 miliar.  Dalam penyelidikan tersebut, masih terbuka kemungkinan adanya tersangka baru.

Gatot mengatakan, helikopter yang didatangkan, spesifikasinya tidak sesuai dengan yang dipesan. Heli yang datang menggunakan pintu rampa yang sebenarnya bisa dibuat PT Dirgantara Indonesia. “Sejauh ini, ada enam orang personel militer dan tujuh warga sipil yang sudah diperiksa KPK dan Puspom TNI,” kata Gatot.

Sebenarnya, pembelian helikopter AW-101 tersebut tergolong nekad, karena sebelumnya, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan agar mengutamakan produk dalam negeri. hal itu berawal dari rencana Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI Agus Supriatna mengungkapkan akan membeli tiga helikopter AW-101, pada 24 November 2015.

Tetapi, Presiden Jokowi, pada 3 Desember 2015 meminta agar pembelian heli tersebut ditunda dahulu lantaran terlalu mahal harganya. Pada 23 Februari 2016, Jokowi pun sudah kembali memberi arahan kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga agar menggunakan produk dalam negeri.

Bahkan, pada 12 April 2016, Sekretaris Kabinet menyurati KSAU agar mengutamakan produk dalam negeri. pada 14 September 2016 pun, Panglima TNI Gatot Nurmantyo telah meminta KSAU untuk segera membatalkan pembelian AW-101 tersebut.

Entah mengapa, pembatalan pembelian tidak dilaksanakan, sehingga Panglima TNI membuat surat perintah pada 29 Desember 2016 tentang  pembentukan tim investigasi pengadaan pembelian helikopter AW-101.

Bahkan, nekadnya, pada 29 Juli 2016, Mabes TNI AU malah menandatangani kerja sama pengadaan AW-101 dengan PT Diratama Jaya mandiri. Kehadiran helikopter pada akhir Januari 2017 di Lanud Halim Perdana Kusuma memang akhirnya membuat tanda tanya besar bagi sejumlah pihak, tak terkecuali pihak Kemenhan dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Itulah akhirnya mengapa Panglima TNI bekerjasama dengan KPK  membentuk tim penyelidik untuk membongkar kasus dugaan korupsi pengadaan heli AW-101 tersebut.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here