Berburu “Ban Serep” untuk Jokowi

0
227
Dok: Nusantara.news/Zainal C. Airlangga

Nusantara.news, Jakarta – AkhirnyaPDI Perjuangan (PDIP) secara resmi mengumumkan pencalonan kembali Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Hal tersebut disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pembukaan Rakernas III PDIP di Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Bali, Jumat (23/2).

Dengan dukungan dari PDIP, modal politik dan kekuatan Jokowi makin super. Sebelumnya, deklarasi dukungan pencapresan Jokowi telah diberikan empat partai lain, seperti Golkar, NasDem, PPP, dan Hanura. Itu berarti total dukungan yang sudah dikantongi Jokowi saat ini sebesar 52,21%, melebihi syarat minimal presidential threshold (PT) 20 persen kursi di DPR.

Pun begitu, Jokowi dengan koalisi jumbonya tak berarti menyurutkan pihak rival untuk mengusung capres lawan tanding di pilpres tahun depan. Sejauh ini, nama pesaing Jokowi pada Pemilu 2014 yaitu Prabowo Subianto, masih digadang-gadang maju kembali sebagai capres. Nama-nama lain yang disebut-sebut berpeluang maju capres antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Basewdan, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, hingga beberapa nama dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kembali ke pencapresan untuk kali kedua Jokowi oleh PDIP, sontak membuat partai-partai sekutu berada di “kelas dua”: manut di bawah kendali ‘banteng moncong putih’. Tak ada pilihan lain bagi partai sekutu di tengah kedigdayaan Jokowi dan PDIP, kecuali berharap bisa ditunjuk menjadi pendamping Jokowi. Itupun jika PDIP tak memborong cawapresnya dari partai mereka sendiri, misalnya Puan Maharani ataupun Kepala Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Jika benar, partai-partai sekutu PDIP itu tak lebih sekadar penggembira.

Parpol Berburu “Ban Serep”

Di banding Prabowo, belakangan ini memang yang muncul ke permukaan dan mengambil ancang-ancang sebagi cawapres lebih didominasi nama-nama yang akan mendampingi Jokowi. Faktor elektabilitas Jokowi kemungkinan jadi alasan utama partai-partai berburu “ban serep” (cawapres) dan merapat pada Jokowi. Mengapa ban serep? Sebab kemunculan mereka di tengah superior duopoli capres Jokowi dan Probowo, hanya sebagai pelengkap dan pemanis pajangan.

Demi berburu “ban serep” itu, beberapa ketua umum partai politik pendukung pemerintah bahkan telah bergerilya mendekati Jokowi untuk pilpres tahun depan. Yang sudah terang-terangan, adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sejak Oktober tahun lalu, baliho bergambar Muhaimin disertai tulisan “calon wakil presiden” tersebar di berbagai daerah. Wacana dalam pencawapresan dirinya makin mendapatkan angin ketika Jokowi mengajak serta dalam peresmian kereta api Bandara Soekarno-Hatta (2 Januari 2018).

Ketua Umum PPP Romahurmuziy, tak mau ketinggalan. Ia menempel Jokowi saat Haul Majemuk Masyayikh di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Situbondo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Sebelumnya, rumor Romi maju sebagai cawapres sebenarnya mulai menguat ketika dirinya mendampingi Jokowi di acara peresmian lapangan tenis outdoor dan indoor Senayan, Sabtu (3/2). Menurut dia, wajar bila setiap ketua umum partai ingin maju sebagai presiden atau wakil presiden. “Tapi siapa yang menentukan, terserah presiden saja,” ujarnya.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, tampaknya juga sudah memberi sinyal mau tapi masih malu-malu. Dirinya mengaku telah bertemu presiden di Istana Bogor pada Senin (20/2/2018) lalu, salah satu pembicaraannya sempat menyinggung ihwal calon pendamping Jokowi. Zulkifli juga telah meminta waktu khusus bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Untuk berdiskusi banyak hal, terutama calon wakil pesiden,” ucap dia.

Pada acara Syukuran Partai Hanura Lolos sebagai Peserta Pemilu 2019, di Jakarta, Kamis kemarin, giliran Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta menyodorkan Wiranto sebagai cawapres. Oesman menginstruksikan seluruh kader partai yang dipimpinnya dari tingkat pusat hingga ranting, untuk memasang foto-foto Wiranto sebagai calon wakil presiden. Oesman juga menyinggung, ada ketua umum partai politik yang sudah jualan ingin menjadi cawapres, sehingga Partai Hanura juga harus berani jualan cawapres.

Meski tak secara eksplisit cawapres yang dimaksud untuk mendampingi siapa, namun jika dilihat dari komitmen dukungan sejak awal Hanura pada Jokowi untuk menjadi capres kedua kalinya, nama Wiranto jelas ingin disandingkan dengan Jokowi.

Nama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga masuk dalam bursa cawapres Jokowi berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Partai Golkar menyambut gembira kabar tersebut. “Ya tentu itu sangat menggembirakan karena memang tentu harapan dari seluruh kader Golkar sendiri seperti itu,” ujar Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono usai acara syukuran Golkar di kediaman Airlangga di Jl Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Sabtu (3/2/2018).

Lalu bagaimana dengan PDIP selaku pengusung utama Jokowi pasca deklarasi pencapresan kembali di Pilpres 2019? Jika tak ada aral melintang, cawapres yang hendak diusung PDIP sejauh ini masih berkisar pada dua nama. Dari keturunan Soekarno, PDIP santer sejak awal akan menyodorkan Puan Maharani (puteri Ketua Umum PDIP Megawati). Sedangkan sosok dari luar, Kepala BIN Budi Gunawan alias BG berpotensi diusung PDIP.

Pun demikian, nama-nama yang mengajukan diri ataupun disodorkan menjadi cawapresnya Jokowi, umumnya bukanlah aset yang bisa mendongkrak peluang dan elektabilitas pencapresannya di 2019 mendatang. Sebab, pada dasarnya mereka belum memiliki modal yang cukup berkaitan dengan visi, integritas, kompetensi, prestasi, reputasi, dan keberpihakan yang jelas terhadap rakyat. Atau, barangkali semua itu dialkukan esensinya adalah ingin mendapatkan privilege belaka? Etahlah.

Jokowi sendiri membiarkan semua nama-nama itu “bermain” dan mendulang popularitas dengan caranya masing-masing. Selain untuk mencari alternatif di luar calon dari partai, ia juga memanfaatkannya untuk mengeliminasi desakan PDIP menyorongkan Puan Maharani atau Budi Gunawan. Ia tahu jika Puan dan Budi yang digandengnya, keduanya akan menjadi titik lemah elektoral sekaligus bisa menggali kuburan politiknya sendiri.

Bayangkan begini: sepasang capres-cawapres dari partai dan asal daerah yang sama (Jawa) tentu saja akan sulit merangkul suara di luar basis tradisional. Dengan kata lain, Puan dan Budi tidak bisa menjadi simbol keseimbangan ideologi dan representasi kedaerahan yang sangat penting artinya dalam politik Indonesia.

Di sisi lain, Jokowi juga kemungkinan akan belajar banyak dari formula yang dipakai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode keduanya di Pilpres 2009. Kala itu, SBY tidak memilih pendamping dari partai politik. Popularitasnya tidak bisa dibendung lawan-lawannya. SBY paham alangkah lebih bebas baginya jika memilih wakil bukan dari partai. Adalah Boediono, mantan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian di era SBY, yang kemudian dipinang SBY menjadi cawapres.

Cawapres Kawin Paksa

Lepas dari siapa cawapres Jokowi, saat ini fenomena partai politik dalam menduetkan pasangan kepala daerah di pilkada (dan mungkin juga pilpres 2019) layaknya “kawin paksa”. Seperti kawin paksa, partai-partai dalam koalisi yang cair memasangkan calon pemimpin tanpa pertimbangan ideologis, jejak rekam, dan kecocokan rasa, tetapi lebih pada kepentingan pragmatis dan transaksional.

Kondisi tersebut tentu menghasilkan pasangan yang sangat rentan konflik. Keharmonisan pasangan  biasanya hanya bertahan di awal kepemimpinan. Memasuki tahun kedua mulai terjadi ‘gesekan’ yang mengurangi keharmonisan. Memasuki tahun ketiga dan keempat, kemesraan sirna, bahkan sudah pecah kongsi.

Sudah banyak contoh pemimpin daerah pecah kongsi baik itu tingkat pemerintahan kota (walikota), kabupaten (bupati/wakil bupati), provinsi (gubernur/wakil gubernur), hingga presiden dan wakilnya. Umumnya, pemicunya karena pembagian kerja yang dianggap tak adil, merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, melanggar komitmen bersama, hingga persoalan ambisi politik.

SBY dan Jusuf Kalla pada pemilu 2004 barangkali bisa menjadi acuan, keduanya berangkat sebagai pasangan yang dibentuk atas kesadaran bersama, senasib seperjuangan, dan sama-sama bergerak dari nol. Saat itu, SBY mantan Menkopolhukam di era Presiden Megawati Soekarnowati yang dicitrakan “dizalimi” penguasa pasca pemecatannya sebagai menteri. Sementara Jusuf Kalla juga pernah dipecat Presiden Gus Dur dari Menteri Perdagangan. Sehingga, koalisi mereka didasarkan atas saling cinta lewat “pacaran” yang cukup lama: ditempa dari chemistry dan visi yang sama.

Namun selepas elektoral langsung pertama tahun 2004, utamanya jelang pilpres 2019 ini, nyaris mustahil menghasilkan pasangan capres/cawapres yang kuat secara ideologi dan chemistry. Sebab, rentang waktu lima bulan dari sekarang hingga masa pendaftaran capres/cawapres pada Agustus 2019, adalah waktu yang amat pendek untuk membangun ikatan tersebut.

Siapa pendamping Jokowi di Pilpres 2019?

Terlebih di era koalisi partai politik yang pragmatis dan oligarkis, mereka tentu akan berburu “ban serep” bagi Jokowi dengan “imbalan politik” di kemudian hari. Sebaliknya, Jokowi membutuhkan kendaraan politik dari gabungan partai sebagai syarat terpenuhinya syarat minimal 20 persen presidential threshold. Capres-cawapres yang didukung pun pasti merasa ”berutang budi”. Tidak mungkin parpol koalisi itu tidak akan menagih jatah kursi di kabinet, atau kue kuasa lain.

Berkelindan dengan itu, kecenderungan pasangan kawin paksa dan sibuknya berburu posisi cawapres untuk Pilpres 2019, menandai rusaknya mesin kaderisasi partai politik dan tak berfungsinya ideologi di tubuh partai. Imbas dari semua ini, partai kehilangan kepercayaan diri dan mengalami disorientasi. Tak terkecuali partai besar sekelas Golkar sekalipun, kini dilanda impotensi calon pemimpin dan terkesan inferior.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here