Berburu Rekomendasi PDI-P, Pilkada Nganjuk Terbiasa Money Politic

0
396
Ita Triwibawati, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang yang juga bakal calon bupati Nganjuk.

Nusantara.news, Nganjuk – Bupati Nganjuk Taufiqurrahman tampaknya tidak akan melepas kekuasaannya begitu saja. Setelah memimpin Nganjuk dua periode, Taufiqurrahman memang tidak bisa lagi mencalonkan diri setelah habis masa jabatannya pada 28 April 2018 mendatang. Namun, kekuasaan itu nikmat. Melanggengkan kekuasaan adalah hal lumrah. Demikian juga Taufiqurrahman, dengan amunisi yang ada,  dia mengambil ancang-ancang meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Nganjuk kepada istrinya, Ita Triwibawati yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, sekaligus Ketua TP PKK Nganjuk.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sudah resmi memecatnya dari posisi Ketua DPC PDI-P Kabupaten Nganjuk. Namun, Taufiqurrahman bukan orang yang cepat menyerah. Dia bakal memaksimalkan mesin birokrasi yang sudah digenggamnya selama 10 tahun untuk memuluskan Ita Triwibawati duduk di kursi Nganjuk 1. Karena itu pula, kontestasi Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018 di Nganjuk diprediksi bakal sengit.

Ita sendiri sudah melakukan kajian terkait aturan ketika langkah untuk maju dalam kontestasi Pilkada Nganjuk 2018. Dia paham konsekuensinya. Sebagai seorang birokrat, apabila dia mencalonkan sebagai bupati, maka harus meletakkan jabatannya di birokrat. ”Saya akan mundur sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang untuk maju sebagai bakal calon Bupati Nganjuk pada Pilkada 2018 mendatang,” jelasnya.

Ita kini tinggal menunggu rekomendasi partai untuk maju sebagai calon bupati pada Pilkada Nganjuk mendatang. “Setelah rekomendasi turun, ya kita mengajukan pensiun dini (pengunduran diri). Mudah-mudahan pada bulan Oktober ini ada titik terang, sehingga proses pensiun dini bisa saya ajukan bulan Desember 2017,” terangnya.

Ita menjelaskan pengunduran diri sebagai Sekda atau pegawai negeri sipil (PNS) merupakan syarat yang harus dipenuhi ketika nanti secara resmi mendaftar sebagai bakal calon Bupati Nganjuk. Karena sebagai syarat maju yakni harus bisa menunjukkan surat pengunduran diri ketika mendaftar bakal calon bupati kepada penyelenggara pemilu.

Terkait partai pengusung, Ita mengaku sudah berkomunikasi dengan PDIP, Golkar, Nasdem, dan PPP. Sedangkan calon pasangan belum menentukan. “Belum ada langkah khusus, kita hanya menjalankan tugas sebagai Bunda (Istri Bupati) di Kabupaten Nganjuk dan masih menjalankan aktivitas kerja sebagai Sekretaris Daerah di Kabupaten Jombang. Tapi kalau untuk komunikasi dengan partai sudah. Untuk calon pasangan, kita berharap dari Nahdliyyin (NU),” tutur Ita.

Seperti diketahui PDI-P saat ini sudah menakar kekuatan para kandidat bakal calon bupati (bacabup) dan bakal calon wakil bupati (bacawabup) yang  mendaftar. Sebanyak sepuluh kandidat telah mengikuti fit and proper test di DPD PDI-P Jatim.

Sepuluh kandidat yang mendaftar di PDI-P semuanya mengikuti fit and proper test, di antaranya Novi Rahman Hidayat, Abdul Wachid Badrus, Pringgo Digdo Jati, Ita Triwibawati, Desy Natalia Widya, Nyono Joyo Astro, Marhaen Djumadi, Agus Supriyo dan dua kandidat lainnya.

Penjaringan yang dilakukan DPD PDIP Jatim sebenarnya bentuk pemetaan politik. Hasilnya nanti akan dilaporkan ke DPP PDI-P. Selanjutnya, pengurus pusat yang akan menentukan rekomendasinya. Di Nganjuk, PDI-P menjadi partai dengan suara terbanyak yakni 11 kursi dan satu-satunya partai yang bisa mengusung calonnya. Dari jadwal DPP PDI-P, rekom balon bupati atau wakil bupati akan diberikan pada September, berdasarkan hasil survei dan elektabilitas dari pendaftar.

Di antara para pemburu rekomendasi PDI-P, Ita Triwibawati harus bersaing dengan Wakil Bupati Nganjuk KH Abdul Wakhid Badrus yang sudah dua periode menjadi wakil bupati mendampingi Taufiqurrahman. Bahkan istri Bupati Nganjuk itu tidak segan mengkritik program-program yang pernah dijalankan suaminya selama menjabat bupati dua periode. Menurut Ita, masih banyak program-program dari suaminya yang belum sempurna, butuh perbaikan. “Sehingga saya bertekad untuk meneruskan dan menyempurnakan program tersebut,” kritiknya

Sebelumnya Tim Penjaringan Bacabup DPC PDIP Nganjuk Nurwadi Rekso Hadi Negoro mengatakan sebelum fit and proper test, DPC PDIP Nganjuk menggelar survei untuk mengetahui popularitas dan elektabilitas kandidat. Bagaimana hasilnya?

Sayangnya pria yang akrab disapa Nurdin itu enggan membeberkan hasilnya. “Hasil survei hanya untuk internal (partai, Red),” elak Nurdin.

Dia juga mengelak saat ditanya tentang lembaga survei yang digunakan partainya. Nurdin hanya menyebut PDI-P memilih satu di antara 13 lembaga survei yang direkomendasikan DPP PDIP. Meski Nurdin tidak mau membeber hasil survei, namun sebuah sumber menyebutkan, DPC PDIP Nganjuk menggunakan lembaga survei pusat demokrasi dan HAM (Pusdeham).

Yang menjadi obyek survei tahap pertama bukan hanya kandidat yang mendaftar ke PDI-P. Melainkan juga kandidat lain yang bermunculan dan mendaftar ke partai lain. Sumber mengatakan, untuk popularitas tertinggi justru didapat kandidat perempuan yang tidak mendaftar di PDIP. “Tapi kan itu surveinya saat gambar kandidat belum bertebaran. Di survei lanjutan nanti pasti akan meledak. Beda jauh,” terangnya.

Masih kata sumber tersebut, yang menentukan dalam Pilkada Nganjuk nanti bukanlah popularitas dan elektabilitas, melainkan kemampuan finansial kandidat. “Berdasar survei, tingkat money politic Pilkada Nganjuk itu sangat tinggi,” tutup sumber.

Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) memang sudah menjadi rahasia umum di Nganjuk, apalagi jelang pilkada. Pantauan Nusantara.News pada pilkada sebelumnya, kampanye para calon di daerah terutama Nganjuk sangat gencar. Selain memasang poster dan menghadiri acara-acara besar di masyarakat, mereka mendadak menjadi dermawan dengan menyumbang dalam sejumlah kegiatan sosial, merehabilitasi tempat umum serta membagi-bagikan uang dan bahan-bahan pokok secara cuma-cuma.

Sikap para calon ini terlihat sangat familiar dengan masyarakat. Di akhir pemberian, para calon dan timnya pasti menyelipkan kata “Jo lali gambare dipilih yo”. Nahasnya, masyarakat menyambut baik niat para calon yang menggunakan uang dan bentuk materi lainya dalam proses kampanyenya. Ini merupakan kondisi yang memperihatinkan bagi masyarakat Nganjuk.

Kondisi masyarakat Nganjuk yang suka diberi ‘oleh-oleh’ ini jika dianalisa memang disebabkan banyak faktor, salah satunya kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk. Bagaimana tidak senang, seorang pengangguran dan orang yang kurang mampu, diberi uang cuma-cuma Rp25.000 – Rp 50.000. Mereka rela menukar hak pilih demi uang. Praktek money politic yang telah mengakar di Nganjuk telah memudarkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

Banyak orang mengatakan pemilukada hanya dan cuma pergantian pemerintah saja. Mereka menganggap pemerintah yang baru malah buruk daripada sebelumnya. Hal ini disebabkan banyak calon saat kampanye hanya menebar janji. Dan setelah jadi, mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri dan kelompoknya. Di sini seharusnya pemerintah mengajarkan konsep-konsep civil society. Sehingga bila masyarakat menemukan sebuah ketimpangan yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintahan, masyarakat mempunyai pengetahuan dan keberanian dalam menegakkan keadilan.

Pengamat politik dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, Ahmad Hasan Ubaid mengatakan, memang tidak ada salahnya sosialisasi dini untuk menghadapi Pilkada Nganjuk 2018. Apalagi, medan pertempuran dalam pilkada nanti cenderung lebih rata. Sebabnya, tidak ada calon incumbent.

Karena itu menurut Hasan, semua calon yang tampil nanti bisa memiliki peluang yang sama memenangkan pilkada sehingga tidak perlu money politic. Hasan berpesan bagi kandidat baru agar dikenal masyarakat Nganjuk, sebaiknya mulai bersosialisasi tapi jangan berlebihan. Semisal, melakukan strategi pencitraan umum dengan menampilkan gambar dan ucapan tertentu terkait isu-isu sosial di Kabupaten Nganjuk. Atau, bagi-bagi sembako atau uang sebelum kampanye dimulai. Hal ini untuk mengindari tudingan pencitraan politik secara vulgar, karena tahapan resmi Pilkada Nganjuk belum dimulai. “Yang umum-umum dulu, minimal dikenal baik dulu oleh masyarakat,” ujarnya. Mengumbar program kerja dan janji untuk saat ini belum tepat.

Lalu di mana peran Bupati Taufiqurrahman? Melihat track record Taufiqurrahman yang baru kemarin berperkara dengan hukum dalam kasus dugaan korupsi proyek Pemkab Nganjuk sepanjang 2009, penilaian publik bahwa Taufiqurrahman akan menggunakan politik transaksional untuk istrinya.

Bagi sebagian besar masyarakat Nganjuk, Taufiqurrahman selama memimpin dikenal sebagai sosok yang kebal hukum. Jangankan Kejari Nganjuk hingga Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibuat tak berkutik. Padahal Taufiqurrahman diduga secara langsung maupun tidak, dengan sengaja dan turut serta dalam pemborongan, pengadaan dan penyewaan terkait lima proyek yang dikerjakan Pemkab Nganjuk.

Kelima proyek itu adalah pembangunan Jembatan Kedung Ingas, rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, proyek perbaikan Jalan Sukomoro sampai Kecubung, rehabilitasi saluran pembuangan Ganggang Malang, dan proyek pemeliharaan berkala jalan Ngangkrek ke Mblora. Lalu untuk dugaan gratifikasi,  Taufiqurrahman diduga telah menerima hadiah selama menjabat dua periode, yakni 2008-2013 dan 2013-2018. Sayangnya, aparat penegak hukum gagal menindak Taufiqurrahman. Bahkan KPK kalah dalam sidang praperadilan yang diajukan Bupati Nganjuk tersebut. Patut disimak langkah politik Taufiqurrahman untuk memenangkan istrinya. Akankah dia menggunakan money politic atau memaksimalkan mesin partai dan birokrasi?[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here