Beredar Memo Intelejen yang Picu Ketegangan Gedung Putih dan FBI

0
89
Inilah memo yang disebarkan Ketua DPR AS yang memicu ketegangan antara Gedung Putih dan FBI

Nusantara.news, Washington – Beredar memo intelejen sebanyak 4 halaman yang disebarluaskan lewat akun Twitter milik Kepala Komisi Intelejen DPR AS Devin Nunes yang berasal dari Partai Republik, pada Rabu (31/1) kemarin.

Memo itu berisikan tudingan kepada Departemen Kehakiman AS dan Biro Investigasi Federal (FBI/Federal Investigation Bureau) yang menyalahgunakan program Foreign Intelligence Surveillance Act (Fisa) selama kampanye pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2016.

Serangan Balik Trump

Namun sejumlah analis menyebut, memo itu sebagai serangan balik kepada penasehat khusus Robert Mueller yang sedang menyelidiki dugaan Rusia pada Pilpres AS dan obstruction of justice (penghalang-halangan keadilan) yang diduga dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump.

Untuk itu, FBI mempertanyakan Gedung Putih yang hendak merilis memo rahasia yang menuding lembaganya telah menyalahgunakan kekuatan pengawasan untuk memata-matai Tim Kampanye Donald Trump.

“Kami memiliki kekhawatiran yang besar atas validitas data yang secara fundamental berpengaruh terhadap akurasi memo itu,” terang seorang pejabat FBI.

Ada saran, memo itu akan dipublikasikan pada Kamis (1/2) siang ini. Namun Demokrat berpendapat, memo itu sebagai upaya mendiskreditkan penyelidikan yang sudah berjalan tentang kemungkinan keterlibatan Tim Kampanye dan mata-mata Rusia.

tanggapan DPR Demokrat Adam Schiff atas memo itu

Anggota parlemen dari Partai Demokrat Adam Schiff menuding koleganya dari Partai Republik telah mengubah isi teks setelah terjadinya pemungutan suara tentang perlu tidaknya publikasi atas memo itu. Untuk itu dia mendesak agar memo segera ditarik kembali sebelum dipublikasikan.

Gedung Putih memang berkewajiban merilis memo itu. Kepala Staf Gedung Putih John Kelly juga sudah mengatakan kepada radio Fox News akan “dirilis di sini dengan sangat cepat” untuk “seluruh dunia” melihatnya.

Dokumen 4 halaman yang beredar lewat Twitter Kepala Komisi Intelejen DPR-AS Devin Nunes itu dibuat oleh agen mantan intelejen Inggris. Dokumen itu menuding Departemen Kehakiman (DOJ/Department of Justice) AS menyalahgunakan program pengamatan yang dikenal sebagai FISA untuk memata-matai Tim Kampanye Donald Trump.

Mengutip keterangan anggota parlemen yang telah melihat memo itu, FBI dituding telah memperoleh surat perintah untuk memata-matai ajudan kampanye berdasarkan tuduhan yang tidak terbukti terhadap Donald Trump yang lebih dikenal sebagai “berkas Rusia”.

Berkas itu disusun oleh mantan agen intelejen Inggris Christopher Steele dengan uang yang sebagian dibiayai dari kampanye Hillary Clinton. Komisi Intelejen DPR AS memilih akan mempublikasikan memo itu pada Senin (3/1) lusa saat Trump berada di Gedung Putih, dan kini sedang mempertimbangkan perlu tidaknya dirilis ke publik.

Saat pidato kenegaraannya pada Selasa (30/1) malam yang mengajak warga AS, termasuk anggota parlemen dari Partai Demokrat, bersatu membela bendera AS, Trump dikabarkan memberi tahu anggota parlemen dari Republik dia setuju untuk merilis dokumen itu.

Namun pada hari Rabu, Trump masih belum membaca keseluruhan isi memo itu, terang Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Sanders kepada media. Kepala Staff Gedung Putih John Kelly mengatakan Trump ingin “semuanya keluar sehingga orang Amerika bisa mengambil keputusan sendiri dan jika ada orang yang bertanggung jawab, maka jadilah itu.”

Saat dimintai konfirmasinya, seorang agen FBI mengakui pihaknya memiliki “kesempatan terbatas” untuk mempelajari dokumen itu sebelum Komisi Intelejen DPR-AS memberikan suara untuk merilisnya pada hari Senin.

“Kami berkomitmen untuk bekerja-sama dengan entitas pengawasan yang tepat untuk menjamin integritas proses Fisa,” ujar agen FBI yang enggan disebutkan namanya itu.

Perdebatan Sengit

Departemen Kehakiman AS sendiri mengatakan sangat ceroboh apabila memo itu disebarluaskan ke publik. Tentu saja ini pendapat ini ditentang pejabat Gedung Putih karena dengan membeberkan memo ini publik akan tahu Presiden Donald Trump tidak diperlakukan adil oleh FBI.

Devin Nunes yang bertugas di Tim Trump selama transisi Gedung Putih mengatakan “tidak heran” dengan penolakan FBI atas pembeberan memo itu.

“Dengan tuntutan Konggres yang telah diblokir selama hampir satu tahun, tidak mengherankan jika FBI dan DOJ mengeluarkan keberatan palsu agar orang Amerika dapat melihat informasi yang berkaitan dengan pelanggaran pengawasan di lembaga-lembaga ini,” tutur Nunes.

Sebagaimana diberitakan, setelah memecat Direktur FBI James Comey tahun lalu, Presiden Donald Trump meminta penggantinya sementara, Andrew McCabe juga dipecat dengan alasan konflik kepentingan karena istrinya ternyata seorang politisi Demokrat. Pada akhirnya McCabe pun mengundurkan diri lebih cepat dari masa pensiunnya Maret bulan depan.

Desember lalu Trump juga dilaporkan menentang keputusan Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein yang menunjuk bekas Direktur FBI Robert Mueller sekaligus menguji kesetiaannya.

Rupanya Trump ingin tahu, apakah Rosenstein ada di Tim Kepresidenannya. Sedangkan para anggota Komisi Intelejen DPR-AS dari Partai Demokrat menuding para anggota DPR dari Partai Republik diam-diam mengubah isi memo itu sebelum memberikannya ke Gedung Putih.

Anggota DPR dari Demokrat Schiff menilai, apabila memo itu disebarluaskan ke publik akan meningkatkan “resiko krisis konstitusional yang memberikan panggung kepada Gedung Putih untuk memecat Mueller atau – karena sekarang tampaknya lebih mungkin – Wakil Jaksa Agung AS Rod J Rosenstein.”

Senator Demokrat Diana Feinstein yang bertugas di Komisi Intelijen Senat juga balik menuding koleganya dari Republikan jelas berusaha melemahkan penyelidikan Rober Mueller. “Tidak ada alasan untuk bermain politik dengan informasi yang sangat rahasia,” tuding Feinstein.

Tanggapan Analis

Dalam permainan politik ini, Noah Rothman dalam analisanya yang dimuat pada rubrik opini situs berita AS NBC News menilai GOP (Grand Old Party) – julukan Partai Republik, dalam proses menyoroti kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan federal GOP telah terpikat dengan anggapan bahwa FBI adalah organisasi partisan yang bernafsu ingin memperkarakan Presiden Donald Trump.

“Ini adalah jenis bahasa yang terlalu panas ketika pejuang politik partisan (Partai Republik) menancapkan diri dalam pemikiran konspirasi dan penganiayaan, dan itu mencontohkan dengan tepat mengapa Kongres tampaknya tidak adapat menangani apapun yang berkaitan dengan lembaga penegakan hukum secara tepat,” ulas Rothman.

Rothman juga menegaskan Deputi Direntur FBI Andrew McCabe yang mungkin terlibat skandal politik sehingga pensiun dini tidak ada kaitannya dengan kasus yang sekarang sedang dihadapi oleh Donald Trump. Sejumlah pemberitaan menyebutkan, istri McCabe adalah politisi Partai Demokrat yang disebut-sebut dengan Hillary Clinton.

Dengan mengaitkan McCabe yang mungkin terlibat dalam skandal politik Hillary Clinton dan penyelidikan Robert Mueller, orang-orang Republik, ujar Rothman, akan membangun argumentasi yang sangat lemah dan niscaya akan meninggalkannya. Namun mereka tidak akan pernah bisa memulihkan integritasnya setelah terperosok ke “lubang kelinci”.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here