Beredar Rekaman ‘Mahar Politik’ Partai Gerindra

1
1946

Nusantara.news, Surabaya – Pilkada serentak 2018 belum sepenuhnya bebas dari politik uang atau biasa disebut mahar politik. Sampai saat ini memang belum ada laporan atau berita dari Bawaslu/Panwaslu tentang terjadinya transaksi mahar politik dari bakal calon kepala daerah kepada pengurus partai politik pengusung. Setidaknya, tidak ada berita apalagi diskualifikasi bakal calon yang tertangkap atau terbukti memberikan mahar politik kepada pengurus partai politik pengusung.

Sementara proses pencalonan kepala daerah sudah tuntas. Sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai tanggal 10 Januari 2018, proses Pilkada yang digelar serentak di 171 daerah 17 Juni 2018 mendatang, mulai masuk tahap pendaftaran bakal calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun di Jawa Timur, nuansa politik uang sangat terasa. Nusantara.News merangkum beberapa berita terkait mahar politik di sejumlah partai. Selama proses pencalonan, Partai Golkar sempat mensyaratkan bagi pendaftar Bacagub Jatim untuk membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 50 juta.

Pada masa pendaftaran yang dibuka pada pertengahan Agustus lalu, ada lima Bacagub yang mendaftar di DPD Golkar Jatim. Mereka adalah Wakil Gubernur Jatim, Saifulah Yusuf; Kepala Inspektorat Jatim, Nurwiyatno; dan perwira polisi, Kombes (Pol) Syafiin. Sementara dari internal Golkar ada nama Mayjend TNI (Purn) Istu Hari Subagyo (Mantan Pangdam Bukit Barisan), dan Ridwan Hisjam (Anggota DPR RI).

Memang beberapa calon yang sebelumnya mendaftar tidak mengungkapkan kekecewaannya secara langsung, namun apa yang dilakukan Partai Golkar tentunya telah merusak sistem demokrasi di Indonesia.

Sebelumnya Cagub Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sempat curhat ke salah satu pengurus Parpol karena merasa dikerjain oleh partai yang pernah didatangi untuk mendaftar sebagai bakal calon gubernur (Bacagub) Jatim. Gus Ipul curhat lantaran rekom belum turun. Padahal sebagian parpol sudah menarik mahar untuk biaya pendaftaran. Di Golkar Gus Ipul bayar Rp50 juta, PDIP 100 juta, Hanura Rp 20 juta, dan untuk PPP bayar Rp 35 juta.

Terbaru, beredar rekaman yang diduga suara Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Supriyanto meminta uang kepada tim sukses calon gubernur Jatim La Nyalla M Mattaliti. Tidak tanggung-tanggung, pria dalam rekaman tersebut menyebut angka nominal yang fantastis agar La Nyalla bisa mendapat rekom dari Gerindra, yakni sebesar Rp 170 miliar. Disebutkan dalam rekaman, uang tersebut untuk ‘membeli’ rekom dari Partai Gerindra kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Kalau di Jawa Timur gampang bos, sekarang tunjukkan saja uang cash Rp 170 atau minimal Rp 150 miliar ke Jakarta, saya akan antar ke Pak Prabowo. Kalau tidak ada ya susah bos,” ujar suara dalam rekaman yang beredar, Selasa (9/1/2017).

Supriyanto saat dihubungi Nusantara.News untuk dimintai keterangan terkait rekaman tersebut, hingga kini belum membalas. Namun munculnya rekaman ini, membuktikan bahwa mahar politik itu memang ada. Sejumlah partai tidak memberi rekom pada La Nyalla karena memang belum terjadi kesepakatan soal mahar yang sudah ditentukan.

Baca juga: Pilkada 2018, Bebas Mahar Politik?

Salah satu Timses La Nyalla, Yongky Alvian menyebut, selama ini pihaknya memang dimintai sejumlah uang dari Parpol koalisi. Namun tidak semua Parpol koalisi meminta uang. “Cuma Gerindra dan PAN, PKS tidak,” sebutnya.

Sebelum mendapat selembar surat tugas khusus yang diteken Prabowo Subianto, La Nyalla sudah menyetor uang senilai Rp 4 miliar. “Ada bukti kuitansinya,” tegas Yongky.

Tidak hanya itu, saat La Nyalla menemui Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk meminta rekom, pihaknya juga dimintai sejumlah uang. Awalnya dimintai uang Rp 10 miliar, tapi kemudian berubah nominalnya menjadi Rp 20 miliar. “Kami sebenarnya sudah menyiapkan uang itu. Tapi kemudian muncul lagi uang mahar Rp 20 miliar untuk PAN dan Rp 40 miliar untuk Gerindra. Akhirnya kami mundur. Cuma memang ada calon lain yang sudah bayar Rp 1,5 miliar per kursi. Silahkan cek sendiri saja,” tuturnya tanpa menyebut calon yang dimaksud.

Untuk PKS, tidak meminta uang mahar. Sebab menurut Yongky, PKS hanya angka ikut. Sehingga pihaknya tidak mengkhawatirkan hal tersebut. “PKS angkat ikut saja,” sebutnya.

Terkait dengan beredarnya rekaman pria yang diduga Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Supriyanto, Yongky tidak berani memastikan. Menurut dia, rekaman itu memang sengaja direkam oleh Timses La Nyalla yang bernama Nurdin. Hanya saja 4 hari sebelumnya, dia selalu berkomunikasi dengan Supriyanto. Dia juga tidak tahu mengapa Supriyanto menelponnya. “Saya komunikasi terus dengan Supriyanto selama 4 hari ini. Saya tidak tahu maksud dia apa. Kita memang tidak membicarakan soal mahar,” terangnya.

Yongky menyayangkan hingga saat ini masih ada partai yang masih meminta uang mahar. Padahal La Nyalla mencalonkan diri karena ingin membenahi Jawa Timur. Adanya mahar politik membuktikan bahwa politik di Indonesia belum dewasa dalam berdemokrasi.

Padahal keberadaan partai politik selama ini menjadi kekuatan utama. Masa depan politik Indonesia pada dasarnya sangat tergantung pada perkembangan atas partai-partai politik yang ada. Namun instrumen utama demokrasi (Parpol) ini masih banyak memiliki persoalan. Tidak hanya persoalan internal organisasi, namun juga dalam kerangka sistem politik Indonesia secara keseluruhan seperti munculnya mahar politik.

“Partai politik memiliki hubungan sangat erat dengan kekuasaan. Keberadaan partai politik juga menjadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Itu kami buktikan sendiri,” pungkas Yongky.

Lebih Baik Bangun Masjid

La Nyalla M Mattaliti saat ini memang tidak mendapat rekom dari Parpol koalisi. Namun bukan berarti dia kapok untuk berpolitik. Munculnya rekaman ‘mahar politik’ merupakan inisiatif dari Timsesnya yang ingin menunjukkan pada publik tentang kondisi politik di Indonesia.

Sebagai kader Gerindra yang telah berjuang sejak 2009, La Nyalla merasa perjuangannya selama ini sia-sia saja. Menurutnya, politik di Indonesia tidak ada yang gratis. Mau bertemu orang saja harus bayar. “Susah kalau semua diukur dengan uang. Bagaimana kita bisa membangun negeri ini,” tuturnya kepada Nusantara.News, Selasa (09/1/2017).

Terkait dengan mahar politik, Ketua Kadin Jatim ini dengan tegas menolak memberikan uang kepada Gerindra dan PAN. La Nyalla mengaku uang sebesar itu lebih baik dipakai untuk membangun masjid dan disumbangkan ke anak yatim daripada disetor ke DPD Gerindra Jatim.

“Kalau ada uang Rp170 miliar, daripada beli rekom partai, mending bangun masjid yang bagus. Manfaatnya juga untuk rakyat. Tujuannya juga jelas,” ujarnya.

Dikatakannya, rekaman ‘mahar politik’ itu sebetulnya sangat bertolak belakang dengan sikap Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Pihaknya masih ingat, saat itu Prabowo pernah bilang, kalau ada kader yang punya potensi mau nyalon kepala daerah, Gerindra membuka pintu selebar-lebarnya, yang penting calon tersebut diinginkan rakyat.

“Jadi pak Prabowo seperti rokok Sampoerna mild yang punya tagline bukan basa-basi. Tapi nyatanya ya begitulah,” tandasnya.

La Nyalla menyebut, di era milenial saat ini, banyak partai politik semakin tidak terbendung ‘syahwatnya’ dalam urusan mahar. Kondisi seperti ini hanya akan menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hukum. Misalnya korupsi.

Terjadinya praktek rente yang dilakukan dengan atas nama Parpol, kata La Nyalla, pada dasarnya juga merupakan bukti kegagalan partai politik untuk dapat menjalankan fungsi-fungsinya.

“Bentuk kegagalan fungsi itu nampak jelas. Dalam membangun kaderisasi atau rekrutmen politik tidak ada. Ketiadaan fungsi rekrutmen politik menyebabkan partai politik tidak lagi mampu mendorong partisipasi politik masyarakat yang pada akhirnya menyediakan calon pemimpin politik yang mumpuni,” lanjutnya.

Baca juga: Kampanye Negatif Itu Penting

Terpisah, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur bidang hukum Aang Kunaifi, SH MH, mengatakan politik uang sangat berbahaya bagi proses demokrasi. Pihaknya saat ini memang belum mendengar adanya laporan tentang mahar politik. Tapi jika ada partai yang terbukti terlibat dengan politik uang, maka konsekuensinya Parpol tersebu tidak boleh mengusung calon kepala daerah.

“Politik uang adalah kejahatan serius. Harus dilawan bersama. Kalau sampai ada (terbukti), konsekuensinya adalah mem-banned atau dilarang partai mengusung calon. Bahkan meskipun sudah ada calon yang sudah mendaftar ke KPU dan sudah diverifikasi, calon yang terlibat bisa didiskualifikasi,” tutur Aang.

Ditambahkan Aang, yang namanya politik uang sudah diatur dalam UU Pilkada nomer 8 tahun 2016 pasal 47 tentang larangan partai menerima upeti. Maka, bila ada partai-partai penerima mahar bisa dibilang telah melanggar UU Pilkada. Sebab UU Pilkada menyebutkan dengan tegas tentang politik uang.

Pasal 47 (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan. (6) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

Bahkan para pelaku mahar politik bisa dikenakan pidana. Aturan itu tercantum dalam Pasal 73 ayat (3). Tindak pidana materil baru dianggap selesai apabila akibat yang dikehendaki benar-benar terjadi. Maksudnya, mempengaruhi seseorang untuk tidak memilih atau memilih seseorang. Jika dapat dibuktikan bahwa orang tersebut memilih atau tidak memilih karena ada uang yang dijanjikan, maka tindak pidana itu terpenuhi. Namun, jika tak ada bukti yang bisa menunjukkan adanya politik uang beserta dampaknya secara nyata, proses pidana bisa gugur.

Di sini Undang-undangnya sudah jelas melarang politik uang. Bahkan ada dua pasal yang dipertegas menindak tegas terhadap oknum maupun partai politik yang melakukan politik uang. Yakni pasal Pasal 187 poin A hingga poin D dalam UU Nomor 10 Tahun 2016. Dalam pasal tersebut disebut bahwa orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Selain hukuman badan, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Pada Pasal 187A terdiri atas dua ayat. Ayat (1) berbunyi: ‎”Setiap orang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Ayat (2) berbunyi: ‎”Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Sementara Pasal 187B berbunyi: “Anggota Partai Politik atau anggota gabungan partai politik yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan menerima imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dipidana dengan pidana paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh ) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).”

Masih banyaknya partai politik yang gagal membangun ideologi partai diganti dengan ideologi ‘mahar’, menunjukkan Parpol-parpol tersebut dibangun tidak didasarkan pada kepercayaan penuh dari para anggotanya. Adanya ‘mahar’ dalam kontestasi politik di daerah juga memperlihatkan buramnya wajah partai politik. Partai politik selama ini hanya bertindak sebagai “penjual tiket” jabatan kepala daerah. Kadang orang yang bukan kader partai, tapi dia popular dan memiliki “gizi” yang banyak didukung partai. Tidak perlu berkeringat ikut membesarkan partai. Sehingga wajar jika Parpol dimasuki oleh orang-orang yang lebih bersikap pragmatis.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here