Beredar, SMS SBY Soal Polemik Mobil Kepresidenan

0
1115

Nusantara.news, Jakarta –

SBY akhirnya angkat bicara terkait polemik mobil kepresidenan yang dipinjamnya. Hal ini lantaran ia merasa terpojok oleh pemberitaan di media massa. Sebab, belakangan ini mobil dinas kepresidenan Jokowi memang tengah menjadi sorotan karena sudah empat kali mogok.

“Saya sedih, justru dengan niat baik itu, hari ini pemberitaan media sangat menyudutkan saya, seolah saya bawa mobil yang bukan hak saya,” ujar SBY dalam keterangan tertulisnya, Selasa malam (21/3/2017).

SBY menjelaskan menurut Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan presiden dan mantan wakil presiden disediakan sebuah kendaraan milik negara beserta pengemudinya di bawah kendali Paspampres.

Tidak hanya itu, SBY pun mengirimkan pesan singkat pada mantan menterinya untuk meminta masukan menghadapi isu tersebut. Pesan itu dikirimkan pada Selasa, 21 Maret 2017 pukul 22.00 kepada mantan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, mantan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto.

Berikut adalah isi lengkap SMS SBY ke Djoko Suyanto, Sudi Silalahi dan Dipo Alam:

Kepada    :

Bpk Djoko Suyanto

Bpk Sudi Silalahi

Bpk Dipo Alam

  1. Terima kasih atas perhatian & bantuan utk mengklarifikasi pemberitaan media ttg mobil ~ yg merugikan nama baik saya.
  2. Ada 6 media online yg memberitakan & sudah dibaca secara luas oleh publik. Pihak keluarga & para sahabat yg membaca berita tsb meminta agar malam ini ada klarifikasi. Kalau tidak, penyebaran beritanya akan lepas kendali & bergulir kemana-mana.
  3. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, Pasal 8 disebutkan bahwa Bekas (Mantan) Presiden & Wakil Presiden disediakan sebuah kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Dasar hukumnya sangat jelas. Karenanya, ketika setelah 20 Oktober 2014 dulu, mobil yg telah 7 tahun saya gunakan itu diantar & diserahkan ke rumah saya, saya nilai tidak salah. Apalagi dijelaskan bahwa mobil itu tetap milik negara, dan operasional mobil tsb beserta pengemudinya di bawah kendali Paspampres.
  4. Sebenarnya mobil keras yg disediakan negara tsb sangat jarang saya gunakan. Terakhir kali saya naiki bulan September 2016 (6 bulan yg lalu) & waktu itu baru saya gunakan sekitar 20 menit langsung rusak. Mobil tsb kini berusia 10 tahun & mudah sekali mengalami gangguan.
  5. Sudah agak lama saya berencana menyerahkan kendaraan tsb ke negara (staf & unsur Paspampres yg melekat sudah saya beritahu). Namun, rangkaian perbaikannya baru selesai minggu lalu. Tidak mungkin saya kembalikan mobil tsb dalam keadaan rusak. 2 hari yg lalu Dan Group D Paspampres sedang mengurus proses pengembaliannya. Saya sedih, justeru dgn niat baik itu, hari ini pemberitaan media sangat menyudutkan saya, seolah saya bawa mobil yg bukan hak saya.
  6. Saya meminta pandangan dari Bapak-Bapak, bagaimana cara yg paling cepat & tepat utk melakukan klarifikasi ini. Jika malam ini pihak Istana tidak meluruskan, haruskah saya melakukan klarifikasi sendiri? Melalui media sosial saya sudah diserang dgn kata-kata yg “kejam”. Maaf telah merepotkan. Terima kasih.

Jakarta, 21 Maret 2017

Pkl. 22.00

Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

 

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengaku prihatin karena mobil dinas Jokowi sudah empat kali mogok. Namun, kata dia, yang lebih memprihatinkan adalah tudingan meminjam mobil kepresidenan yang diarahkan kepada SBY.

“Lebih kasihan lagi Pak SBY karena sebenarnya ada hak beliau yang termasuk kewajiban negara sesuai UU tadi yang belum diterimakan, kok malah (seolah-olah) dipersalahkan dan harus mengembalikan barang pinjaman,” ujar Roy.

Soal mobil kepresidenan yang sudah usang sehingga rawan mogok dan rusak itu juga diakui SBY. Menurutnya, mobil tersebut langsung rusak setelah ia gunakan sekitar 20 menit. Karena itu ia sebenarnya berniat untuk mengembalikannya tetapi tidak mungkin dalam keadaan rusak.

“Rangkaian perbaikannya baru selesai minggu lalu. Dua hari yang lalu Komandan Group D Paspampres sedang mengurus proses pengembaliannya,” kata mantan Presiden RI keenam itu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (32/3).

Sebelumnya, Partai Demokrat melalui Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukriyanto meminta pemerintah dalam hal ini Sekretariat Negara harus menjelaskan secara utuh dan mengedukasi rakyat dengan basis informasi yang terukur dengan landasan hukum yang ada sehingga tidak menimbulkan sak wasangka. “Bangsa yang besar adalah yang bisa menghargai jasa para pemimpin dan pahlawannya,” tandasnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here