Berharap Apa dari Jokowi Sebagai Tokoh Islam Paling Berpengaruh di Dunia?

0
317
Presiden Joko Widodo menunaikan shalat sunnah tahiyatul masjid di Masjid Niujie, Beijing, Minggu (14/5).

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Joko Widodo dinobatkan sebagai salah satu dari 500 tokoh Islam paling berpengaruh di dunia.  Dalam daftar pemeringkatan yang dibuat The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) yang disiarkan dalam situs www.themuslim500.com, Jokowi berada di peringkat ke-13. Lembaga riset independen berbasis di Yordania itu menilai Joko Widodo sebagai tokoh yang dikenal sebagai “pemimpin yang populis, yang tidak menikmati dukungan dari cendikiawan keagamaan atau datang dari latar belakang militer atau orang kaya”.

Selain Presiden, tiga tokoh Islam Indonesia lain juga masuk dalam daftar ini. Mereka adalah Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (di urutan 20), mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin (urutan 41) dan Habib Luthfi bin Yahya pemimpin Jam’iyyah Ahli Thariqah al-Mu’tabarah al-Nahdliyah (urutan 45).

Keempat orang ini masuk dalam 50 besar tokoh Islam yang paling berpengaruh di dunia. Beberapa tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga masuk sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam daftar ini.

Bagaimana memaknai penganugerahan gelar tersebut bagi Indonesia? Jika yang terpilih adalah Said Aqil, Din Syamsuddin dan Habib Luthfi, tentu ada benang merahnya yang sangat jelas. Sebab, ketika tokoh tersebut memang orang yang identik dengan gerakan Islam di Indonesia.

Said Aqil dan Din adalah pemimpin dua ormas Islam terbesar di Indonesia, atau bahkan termasuk yang terbesar di dunia, mengingat jumlah anggotanya yang mencapai puluhan juta orang. Habib Luthfi pun memiliki jamaah tarekat yang sangat besar di seluruh Indonesia.

Bagaimana dengan Joko Widodo? Presiden Jokowi, sebagaimana Susilo Bambang Yudhoyono, jelas bukan orang yang erat dengan dinamika pergerakan Islam di negeri ini. Ketika masih mahasiswa pun Jokowi tidak masuk ke dalam ormas kemahasiswaan Islam, seperti HMI, PMII dan sejenisnya. Dia lebih memilih menjadi pencinta alam. Demikian pula dengan SBY yang seorang tentara, walaupun sebelum menjadi presiden dia pernah mendirikan Majelis Dzikir Nurussalam SBY tahun 2000.

Oleh sebab itu, penyebutan gelar sebagai tokoh Islam paling berpengaruh kepada Jokowi (dan SBY) lebih karena dia adalah presiden dari sebuah negara yang dijuluki The Biggest Muslim Population, karena jumlah populasi Muslim di negara ini adalah yang terbesar di dunia.

Muslim Indonesia sejak duku dikenal sebagai muslim moderat, toleran dan akomodatif. The Flowery Moslem, menurut istilah Cendekiawan Azyumardi Azra. Karena Islam Indonesia berpadu dengan berbagai kegiatan sosial keagamaan yang tidak ada di negeri lain. Bahwa belakangan terlihat gejala neokonservatis, kata Azyumardi, bukanlah gejala yang umum.

Banyak yang keliru memahami fenomena (yang disebut) kemunculan Islam garis keras. Tidak saja keliru, tetapi memang sengaja disalahartikan untuk menimbulkan persepsi dan interpretasi yang merusak wajah Islam Indonesia. Aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Jakarta dan sejumlah kota di Tanah Air berkaitan dengan penolakan terhadap Basuki Tjahaja Purnama, sengaja disalahpahamkan. Karena Ahok adalah pemeluk Kristen Protestan dan dari etnis China, maka yang menolak mantan Gubernur Jakarta itu distigmakan sebagai kelompok intoleran terhadap non-Islam dan etnis China.

Di sinilah kelirunya. Akar dari masalah ini sebetulnya adalah ketidakadilan. Ahok dianggap masyarakat bawah Jakarta sebagai penindas yang menggusur dengan dalih penertiban Ibukota. Reklamasi Teluk Jakarta misalnya dianggap mematikan pencaharian nelayan untuk memberi tempat bagi orang-orang kaya di gedung-gedung yang akan dibangun di pulau buatan itu.

Pada saat ekonomi nasional melesu, dan mata pencaharian rakyat jelata tersingkirkan, di saat itulah muncul bara api ketidakpuasan.

Sampai di titik itu, memang baru ada bara api. Menyala tapi belum membara. Untuk membuatnya berkobar, hanya perlu sekali cipratan minyak. Minyak itu ternyata disiramkan sendiri oleh Ahok dengan menista Al Maidah.

Sejak penistaan itu, api seketika bergelora.

Jadi, jika mau merunut akar masalahnya tanpa prasangka, niscaya gambaran demikianlah yang akan terlihat. Masalahnya, para propagandis toleransi (salah kaprah) itu sengaja menutup matanya melihat sumber masalah ini, karena keberpihakan kaca mata kudanya terhadap Ahok.

Ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, (18/5/2017), Presiden Joko Widodo menyampaikan kegundahannya terhadap fenomena di masyarakat. Bangsa lain sudah berlari jauh, “Sementara kita masih berkutat pada hal-hal yang tidak produktif. Urusan demo, urusan fitnah, urusan hujat menghujat yang tidak produktif,” kata Jokowi. (lihat: https://nusantara.news/keluhan-jokowi-bak-menepuk-air-di-dulang/)

Keprihatinan Presiden itu seyogianya tidak berhenti di situ. Presiden sebagai Kepala Negara harus mengambil prakarsa agar persoalan bisa selesai.

Nah, dalam konteks pengakuan terhadap Jokowi sebagai salah satu pemimpin Islam paling berpengaruh, penyelesaian terhadap persoalan ini adalah harapan umat Islam Indonesia. Tentu bukan penyelesaian artifisial untuk mematikan api yang sedang berkobar dengan penggunaan terminologi mengerikan seperti “tak gebuk, tak tendang” yang belakangan menjadi viral itu, melainkan memadamkan dari sumbernya: yakni ketidakadilan dan kesenjangan yang semakin terjal.

Sebab, sebutan sebagai salah satu pemimpin Islam paling berpengaruh itu mengandung konsekensi sekaligus tantangan: Bisa tidak Jokowi menggunakan pengaruhnya untuk  memadamkan bara api?

Jika bisa, tentu sebutan dari The Royal Islamic Strategic Studies Centre itu sangat tepat. Tapi, seandainya tidak, bagaimana?

Mampu menyelesaikan satu masalah ini saja, kiranya, Jokowi akan sungguh melegakan umat Islam negeri ini.

Berikutnya ada perkara yang lebih besar, misalnya bagaimana menggunakan pengaruhnya untuk mendorong kebangkitan peradaban Islam di Nusantara. Untuk kebangkitan Islam itu, Azyumardi pernah mengungkapkan sejumlah syarat.

Pertama, stabilitas politik. Semakin stabil sistem politik suatu negara, semakin tinggi potensi kebangkitan. Kedua, kekuatan ekonomi, terutama yang bersumber dari minyak. Semakin ketergantungan suatu negara pada minyak, maka semakin rendah potensi kebangkitan itu. Oleh karena itu kekuatan ekonomi harus bersifat services.

Ketiga, pemahaman keagamaan. Semakin inklusif pandangan keagamaan, peluang maju semakin terbuka. Keempat, pemikiran keislaman. Semakin moderen pemikiran, makin besar peluang maju. Kelima, sistem sosial budaya yang tidak menjunjung domestifikasi. Dan keenam, umat Islam harus mandiri.

Untuk mewujudkan semua itu, peran presiden memang sangat besar. Tinggal bagaimana menggunakannya secara sistematis.

Tapi, okelah, sebelum masuk ke perkara berat dan berjangka panjang itu, ada persoalan bara api di depan mata. Setidaknya, ke situ dululah Presiden Joko Widodo menggunakan pengaruhnya.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here