Berharap Apa pada Polisi?

0
132

KEMARIN Polri memperingati Hari Bhayangkara ke-71 di Lapangan Silang Monas, Jakarta. Presiden Joko Widodo yang hadir sebagai inspektur upacara meminta sejumlah hal. Ada lima hal yang diamanatkan Presiden. Namun, inti terpenting, seperti yang selalu diharapkan orang, adalah meningkatkan profesionalisme.

Penekanan Presiden tersebut, sebagaimana juga harapan publik selama ini, harus segera diwujudkan Polri. Urgensinya semakin terasa sekarang, setidak-tidaknya jika dikaitkan dengan kucuran dana APBN untuk Polri selama Pemerintahan Jokowi ini sudah sangat besar. Di APBN 2014 (di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) anggaran Polri baru Rp44 triliun. Kini, di APBN 2017, sudah menjadi Rp84 triliun.

“Dalam waktu tiga tahun naik dua kali lipat,” ujar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Tito memaparkan, selama era Jokowi, sudah lahir dua polda baru, 11 Polres baru, 99 polsek dan 144 polsubsektor baru. Juga ada direktorat baru yang menangani tindak pidana siber di Bareskrim Polri. Belum lagi, struktur baru seperti Koprs Pol Air, Koprs Pol Udara, Koprs Binmas dan Koprs Shabara.

Uang rakyat itu, hanya bisa dibayar dengan satu cara: Polri menjadi institusi yang bisa dipercaya.

Sudahkah kepercayaan itu ada di hati rakyat? Sukar untuk memberikan jawaban kuantitatif. Tetapi, kepercayaan itu hanya bisa diraih kalau Polri benar-benar melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Kita wajib mengapresiasi prestasi Polri dalam mengungkap sejumlah kasus terorisme. Tetapi, kita perlu menyodorkan catatan tentang sejumlah perkara yang menggantung. Sebutlah misalnya kasus penganiayaan Noval Baswedan, sangkaan makar kepada sejumlah aktivis, atau (seperti yang dituduhkan) kriminalisasi ulama.

Seperti dinyatakan oleh pihak kepolisian, penanganan kasus-kasus ini tidak berhenti. Okelah, tetapi waktunya terlalu lama. Memang KUHAP tidak mengatur tentang batas waktu penyidikan, tetapi kita perlu menggugah sense of urgency polisi dalam menghadapi kasus-kasus yang intensitas perhatian publik sangat tinggi tersebut.

Polisi mestinya tahu, penyelesaian kasus ini sampai bisa diserahkan ke kejaksaan, adalah pertaruhan profesionalisme kinerja mereka. Publik tengah menguji, apakah benar Polri itu jujur hendak menegakkan hukum, atau hanya menggunakan kewenangan polisional mereka untuk masuk ke ranah yang haram mereka jejaki, yakni berpolitik.

Karena itu, kendala apa pun dalam kasus ini mestinya disingkirkan. Apalagi kalau kendala itu hanya kendala klasik seperti yang sering diulang-ulang Polri: Keterbatasan personil.

Seharusnya, mengingat tingginya atensi publik, Polri mengerahkan segala kekuatannya agar kasus-kasus ini cepat selesai. Kalau perlu, kerahkan semua penyidik terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Tak ada salahnya menunda dulu kasus-kasus lain. Sebab, sekali lagi ini pertaruhan meraih kepercayaan rakyat.

Semakin lama, kasus-kasus ini menggantung, semakin terbuka ruang politisasi. Pihak tersangka bisa saja mempolitisasi bahwa penangkapan dirinya adalah rekayasa politik gaya lama dengan pola security approach. Apalagi secara teknis, pengungkapan kasus-kasus ini sama sekali tidak rumit, jauh lebih sederhana dibanding misalnya investigasi terorisme.

Namun, sejauh ini tidak pernah ada penjelasan yang memuaskan kepada publik. Selama ini Polri sering berkelit tentang hal itu dengan dalih kerahasiaan penyidikan. Okelah, tapi apakah  semuanya harus ditutupi. Sebab kalau semua proses menjadi rahasia, mudah terbersit syak wasangka. Purbasangka hanya bisa diatasi dengan membuka bagian-bagian yang  harus dibuka, agar rakyat bisa menumbuhkan rasa percaya.

Karena itu, dalam kasus-kasus seperti Polri dituduh bekerja atas agenda yang bukan dalam kaitan penegakan hukum. Sanggupkah polisi menyetop semua sangkaan tendensius itu? Menurut kita, tidak. Polisi tak akan mampu menghentikan itu, jika keterbukaan penyidikan kasus  itu tak ada. Sekali lagi, masyarakat paham ada hal-hal yang mesti dirahasiakan. Namun, kalau yang dirahasiakan itu hal yang tak perlu, ya, siapa yang bisa disalahkan jika muncul pelbagai purbasangka.

Sekali lagi, semua ini tercium ada, tapi terlihat tidak. Inilah yang mesti disikapi serius oleh Kapolri.  Tidak perlu bermerah telinga menanggapi itu. Polri harus membuktikan dirinya layak jadi sandaran harapan masyarakat dalam penegakan hukum. Meski, sayangnya, momentum pembuktian itu seringkali dilewatkan begitu saja.

Sebagai lembaga publik yang menjadi salah satu pilar penegakan hukum, citra dan kepercayaan ini penting. Sebab, kalau Polri tidak memiliki citra yang baik dan dianggap tidak dipercaya, siapa yang sudi menyerahkan penegakan hukum padanya.

Namun, yang kita tidak tahu adalah, apakah citra dan kepercayaan itu masih dianggap para pemimpin Polri sebagai hal yang penting. Atau jangan-jangan itu malah dianggap tak perlu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here