Bermasalah Kasus Pelindo, Lino Masih Bebas dan Rini Tetap Menteri

0
237
Rini M Soemarno

Nusantara.news, Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II tampaknya sudah melupakan rekomendasi yang dibuatnya, yakni agar Presiden Jokowi mencopot Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno. Kini, Pansus yang diketuai Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi PDI-P ini hanya fokus pada dugaan kasus korupsi yang menjadikan mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Pelindo Richard Joost (RJ) Lino sebagai tersangka.

Baik Lino maupun Rini hingga kini “tak tersentuh”.  Lino misalnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi quay container crane (QCC) sejak hampir dua tahun lalu, namun masih bebas melenggang.

Begitupun dengan Rini yang hingga saat ini masih tetap di posisinya sebagai Menteri BUMN, meskipun sudah ada rekomendasi dari Pansus Pelindo agar Presiden mencopotnya.

Mungkinkah ada kekuatan besar di belakang keduanya sehingga mereka bisa seperti itu?

Faktanya, KPK tak menahan Lino, demikian Pansus Pelindo terkesan sudah melupakan rekomendasinya agar Rini dicopot.

Pada Senin (17/7/2017), rombongan Pansus Angket Pelindo II dipimpin Rieke bersama Darmadi Durianto serta Daniel Johan menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rieke mengaku kedatangannya hanya untuk menyerahkan data kepada KKP berupa laporan hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap perpanjangan kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT). Selain itu agar KPK menuntaskan proses hukum terhadap RJ Lino yang sudah berstatus tersangka.

Dalam kasus ini, Lino diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk Hua Dong Heavy Machinery Co. Ltd (HDHM) perusahaan dari China dalam pengadaan tiga unit QCC tahun 2010 yang diadakan di Pontianak, Palembang, dan Lampung. Proyek pengadaan QCC ini bernilai Rp 100-an miliar.

“Lino sudah jadi tersangka, tapi tak ada perkembangannya. Itulah yang kami tanyakan,” kata Rieke.

Adapun hasil audit investigasi KPK mencakup, perpanjangan kontrak JICT, perpanjangan kontrak Koja, proyek Kalibaru (New Priok), serta penerbitan obligasi global (global bond) senilai 1,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 20,8 triliun pada 23 April 2015 silam.

Hasil audit investigatif tahap pertama BPK terungkap perpanjangan kontrak JICT terindikasi pelanggaran hukum yang berpotensi rugikan negara hingga Rp4,08 triliun.

Menanggapi hak ini, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan akan membentuk tim gabungan dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Lantas, bagaiman dengan Menteri UMN, Rini S. Soemarno? Sejauh ini, Pansus sepertinya sudah melupakan peran atau keterlibatan Rini dalam perkara tersebut.

Padahal, dalam rekomendasi Pansus Angket Pelindo yang dibacakan Rieke di depan rapat paripurna DPR pada Kamis (17/12/2015) secara tegas meminta agar Presiden Jokowi mencopot Rini dari jabatannya sebagai Menteri BUMN.

“Pansus sangat merekomendasikan kepada Menteri BUMN untuk segera memberhentikan Dirut PT Pelindo II,” tandas Rieke di DPR.

Alasan Pansus merekomendasikan Rini dicopot karena ditemukan fakta bahwa Menteri BUMN dan Dirut Pelindo II telah bertindak dengan tidak memenuhi asas umum pemerintahan yang baik.

Baik Rini maupun Lino dinilai tidak mematuhi ketentuan di dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Anti KKN.

Temuan BPK

Berdasarkan hasil audit investigasi BPK ditemukan indikasi kerugian keuangan negara pada perpanjangan kerja sama pengelolaan PT PT JICT sebesar 306 juta dollar AS setaran Rp 4,08 triliun (kurs Rp 13.337 per dollar AS).

Pemeriksaan BPK ini merupakan tindak lanjut surat dari DPR RI Nomor PW/02699/DPR RI/II/20l6 tanggal 16 Februari 2016 kepada Ketua BPK tentang pengajuan permintaan pemeriksaan investigatif atas perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan dan pengoperasian PT JICT antara PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH), perusahaan asal Hong Kong milik taipan Li Ka Shing.

Hasilnya, BPK menyimpulkan adanya indikasi berbagai penyimpangan hukum dalam proses perpanjangan perjanjian kerja sama pengoperasian PT JICT yang ditandatangani 5 Agustus 2014 lalu.

Kontrak pengelolaan JICT itu seharusnya selesai pada tahun 2019. Ternyata, perpanjangan kontrak ini tidak ada di dalam rencana kerja dan tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) langsung disetujui perpanjang kontrak pengelolaan JICT pada tahun 2015 sampai tahun 2039. Padahal, bila kontrak selesai tahun 2019, maka JICT 100 persen milik Indonesia.

Dengan jumlah kerugian negara sebesar itu, maka wajarlah jika Meneg BUMN Rini S. Soemarno ikut bertanggungjawab. Nyatanya, hingga saat ini, Rini masih menjabat sementara Lino yang sudah berstatus tersangka sejak hamper dua tahun ini juga masih melenggang bebas. Bila, temuan BPK tentang perpanjangan kontrak JICT benar, maka kemungkinan Lino kembali akan dijerat sebagai tersangka.

Bila akhirnya KPK menahan Lino serta diproses hukum dan Presiden mencopot Rini, maka spekulasi yang beredar bahwa Lino dan Rini dilindungi “kekuatan besar” tidak benar. Tapi, bila sebaliknya, maka wajah KPK dan Pemerintahan Jokowi-JK tentu akan tercoreng. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here