Bermodal Bambu Runcing Warga Menolak Privatisasi Pulau Pari

1
2100
Warga Pulau Pari kompak menancapkan bambu runcing dan bendera setengah tiang sebagai simbol perlawanan

Nusantara.news, Jakarta – Ratusan warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, memasang bambu runcing dan bendera merah putih setengah tiang di masing-masing halaman rumahnya. Ada apa gerangan?

Rupanya, pemasangan bambu runcing dan bendera yang dilakukan sejumlah warga sebagai  penolakan atas klaim PT Bumi Pari atas 90 % wilayah pulau Pari. Padahal, Bupati Pulau Seribu Budi Utomo sendiri sudah mengatakan 40 persen tanah di Pulau Pari milik Pemprov DKI. “Jadi tidak benar, Pulau Pari diklaim sebagai milik perseorangan,” tegas Pak Bupati.

Namun warga melihat sendiri sebuah peta yang 90 persen diklaim milik PT Bumi Pari di Kantor Staf Presiden (KSP). Hanya wilayah Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Penelitian Indonesia (LIPI), pelabuhan, tower komunikasi dan masjid yang tdak diakui sebagai milik perusahaan. Dan bahkan saat dipanggil KSP, PT Bumi Pari mengakui sebagian besar tanah di Pulau Pari miliknya.

“Kami menolak klaim PT Bumi Pari, kami sudah 4 generasi hidup dipulau Pari bahkan sebelum kemerdekaan. Warga mengelola pantai perawan, objek wisata secara mandiri, setelah sukses tiba-tiba PT Bumi Pari datang tahun melakukan klaim memiliki pulau pari. PT Bumi Pari menempatkan security untuk melakukan intimidasi kepada warga.,” ujar Edi Mulyono Ketua RT 01, kepada nusantara.news, Minggu (5/3) kemarin.

Edi Mulyono menjelaskan, dulu warga memiliki girik dan membayar PBB. Namun sejak tahun 1980-an, girik warga ditarik dengan alasan akan diperbarui. Namun hingga sekarang girik yang dijanjikan tidak diberikan oleh kelurahan. Pembayaran PBB juga dihentikan sepihak oleh kelurahan,” terangnya.

Warga, sambung Edi, sudah mendatangi kementarian agraria / BPN. “Kami juga mendatangi KSP, KKP untuk meminta bantuan agar masalah ini diselesaikan, agar hak warga diberikan, sekarang semua sedang proses. Bahkan salah satu warga kami dikrimalisasi pihak PT hingga divonis 4 bulan penjara karena dituduh menyerobot lahan PT,” tuding Edi Mulyono.

Adapun LBH Rakyat Banten dan WALHI Jakarta menilai klaim PT Bumi Pari tidak berdasar, warga telah menempati wilayah pulau pari secara turun temurun, bahkan warga telah memiliki berbagai bukti penguasaan lahan.

“Kami menduga ada mafia pulau yang memuluskan privatisasi pulau di kepulauan seribu. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang tidak pernah menggunakan lahan pulau mendapatkan penguasaan 90% wilayah pulau,” tuding Tigor Hutapea dari LBH Rakyat Banten

UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecilmemang  tidak membenarkan kepemilikan pulau secara perorangan, termasuk penguasaan sebagaian besar lahan pulau kecil. UU Nomor 1 Tahun 2014 melindungi masyarakat lokal untuk menguasai dan mengelola secara mandiri.

Untuk itu warga Pulau Pari akan melaporkan BPN Jakarta Utara ke Ombudsman RI karena menerbitkan sertifikat atas nama PT Bumi pari yang cacat administratif. “Kami minta sertifikat ini dibatalkan. Sertifikat yang muncul atas nama PT Bumi bermasalah, bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 2014, UU Agraria dan peraturan pendaftaran tanah,” tegas Sahrul Hidayat dari Forum Peduli Pulau Pari.

Edi Mulyono selaku koordinator warga melihat permasalahan di pulau pari sudah parah, PT Bumi Pari sudah sangat berlebihan mengintimdasi warga. “Mereka menempatkan security di pulau pari, tugasnya apa lagi kalau bukan mengintimidasi warga, apabila ada warga yang melakukan revonasi rumah  security datang  mengancam  agar dibongkar. Beberapa tokoh warga bahkan mengalami intimidasi dalam bentuk somasi agar meninggalkan rumah dan tanah, apabila tidak menurut maka dilaporkan ke polisi,” ungkap Edi.

“Kami menilai ini bentuk kriminalisasi terhadap warga. Mungkin karena Pulau Pari jauh dari pusat kota maka dengan leluasa PT Bumi Pari menjadi penguasa. Tidak ada tindakan dari pemerintah DKI Jakarta atas masalah ini, bahkan pihak kecamatan turut terlibat membiarkan intimidasi kepada warga,” timpal Zulpriadi selaku pendamping warga dari Walhi Jakarta.

Untuk itu, lewat nusantara.news dan media massa yang masih peduli advokasi hak-hak rakyat, warga Pulau Pari mendesak (1) Kementerian Agraria / BPN membatalkan seluruh sertifikat PT Bumi Pari karena tidak berdasar hukum;  (2) Ombudsman memeriksa BPN Jakarta Utara karena menerbitkan sertifikat yang cacat hukum;

Selanjutnya (3) Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta melindungi warga pulau pari, dengan cara memaksa security PT Bumi Pari meninggalkan pulau pari dan (4) Kapolri memerintahkan jajaran anak buahnya untuk menghentikan seluruh tindakan kriminalisasi yang dilakukan kepada warga. []

1 KOMENTAR

  1. Ada tertulis dlm alkitab: Berikanlah hak kepada kaisar yang menjadi hak kaisar, berikan hak kepada Tuhan yang menjadi hak Tuhan.
    Jadi, menjadi manusia itu jangan mengangkangi sesuatu yang bukan haknya hanya karena merasa berkuasa! Siapa pun yang berbuat begitu akan mendapat balasannya.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here