Berniat Menyelamatkan Uang Negara, Kades Se Trenggalek Berurusan Dengan Kejaksaan

2
1018

Nusantara.news, Trenggalek – Dengan dalih untuk menyelamatkan uang negara, surat pertanggung jawaban (SPJ) terlambat dibuat dan dilaporkan. Akibatnya, 152 kades di Kabupaten Trenggalek kini berurusan dengan Kejaksaan Negeri setempat.

Puluhan Kepala Desa akhir-akhir ini terlihat hilir mudik di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek. Para kades ini diduga kuat menyalahi aturan dengan menggunakan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang bermasalah.

Kasi Pidsus Kejari Trenggalek M.Adri mengatakan, untuk sementara telah ada puluhan kades yang telah dimintai keterangan oleh  guna mempertanggungjawabkan dana desa TA 2015. “Selama ini memang ada puluhan kades yang kita panggil untuk dimintai keterangan dan saya yakin nantinya ada potensi kerugian negara,” ungkap Adri, Senin (27/02/2017) kepada wartawan.

Seharusnya ketika Tahun Anggaran (TA) berjalan, pada saat itu pula SPJ segera diselesaikan untuk akuntabilitas kinerja. Namun, hanya 10% saja yang dikerjakan pada TA 2015. Sedangkan sisanya baru dikerjakan TA 2016, itupun setelah ada temuan BPK.

Tercatat sebanyak 152 Pemdes yang ada di seluruh Trenggalek. “Semua desa di Trenggalek melakukannya, soalnya ada instruksi dari pihak Pemkab,” ujar salah satu Kades yang sudah diperiksa penyidik Kejari.

Lebih jauh ia menyatakan, temuan BPK untuk TA 2015 hanya mewajibkan Kades untuk melengkapi SPJ yang belum dilakukan. “Sementara penyidik sudah menyakini hal ini ada kerugian negara. Makanya kami para kades bingung,” jelasnya.

Terkait hal ini pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Joko Wasono, Kepala Dinas Pemberdayaan Desa dan Pemerintahan Desa menyatakan, desa-desa tersebut bertanggung jawab penuh untuk pengelolaan dana desa (DD) sendiri.  “Kami tidak akan mencampuri urusan mereka untuk mengelola dana desa (DD) baik yang bersumber dari APBN maupun dari anggaran dana desa (ADD) yang berasal dari APBD,” kata Joko.

Selain itu ia juga mengatakan bahwa pihaknya selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  hanya sebatas membina dan bagaimana cara melaksanakannya. “Jika ada hal lain dalam dugaan penyimpangan dana desa (DD) kami tidak mengetahuinya,” jelasnya.

Ia menambahkan, konsekuensi lain yang bisa diterima Kepala Desa (Kades) adalah berhadapan dengan aparat penegak hukum, bila suatu saat tidak mampu mengelola anggaran tersebut.

Untuk menghindari hal itu, lanjutnya, mereka harus kerja ekstra keras  dalam pengelolaan dana desa tahun 2015. Selain itu, dari pihak kejaksaan itu sendiri juga melakukan tugasnya untuk mengamankan uang negara agar tidak disalahgunakan oleh oknum kepala desa.

“Apabila kasus tersebut sudah masuk pihak penegak hukum, itu telah menjadi kewenangan hukum dan kami tidak bisa mencampuri aparat penegak hukum untuk melakukan tugasnya,” katanya.

Ia pun juga menyadari SPJ Dana Desa tahun 2015 yang dikerjakan di tahun 2016 berpotensi melanggar hukum. Namun Joko menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para kepala desa itu pada dasarnya ditujukan untuk menyelamatkan uang negara tetapi dengan cara yang keliru secara administratif. “Upaya itu dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan uang negara,“ tambahnya.

Jika duduk perkaranya seperti itu, bijaksanakah langkah yang ditempuh Kejati Trenggalek untuk memeriksa para kepala desa itu? []

2 KOMENTAR

  1. Yang di Pemkab sesuai pernyataan diataa, lepas tangan, tugas mereka yg di pemkab itu ngapain?
    Harusnya Buat Regulasi tentang DD yang rinci dan baik …. kmarin uji publik regulasi tentang DD tapi hasilnya Nol Besar

  2. Lhoo..dulu katanya u TA 2015 spj dibuat ckup 2 lmbr aj,..artinya msh ad pemakluman krn thun pertama DD diluncurkan..
    Mnurut sy tdk srta merta desa yg disalahkan,, krn mpe sekarangpun msh bnyak multi tafsir implementasi turunan uudesa,,ditingkat penatausahaan contohnya, antar OPD pun dlm hal pmbinaan, evaluasi ataupun pemeriksaan jg berbeda beda, shingga membingungkan ditingkat desa.. semoga kesalahan administrasi tidak memidanakan pemerintah desa,

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here