Berpolitik itu Perlu Kesopanan

0
168

BOLEHKAH presiden diprotes? Boleh! Bahkan harus. Dengan begitu, presiden selaku orang yang paling bertanggungjawab dalam pemerintahan negara, dapat diberi tahu bahwa ada yang salah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Presiden juga bisa mengetahui aspirasi masyarakatnya. Sehingga bisa dicarikan solusi demi kebaikan bersama.

Premisnya demikian. Tinggal menyesuaikan soal cara. Tentu tidak bisa disamakan antara mengajukan keberatan kepala kepala negara dengan memprotes sopir angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat. Memprotes sopir pun ada cara dan etikanya, jika tak ingin menimbulkan konflik. Apalagi memprotes presiden. Ini bukan mendiskriminasi sesama manusia, tetapi tentulah kepala negara tak boleh dianggap sama dengan rakyat jelata.

Dari sudut itu kita melihat aksi walk-out yang dilakukan seorang pengurus Partai Demokrat ketika Presiden Joko Widodo berpidato dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, pekan kemarin. Dia itu menilai Presiden Joko Widodo banyak mengingkari janji-janjinya ketika berkampanye sebagai calon presiden dulu, sehingga sebagai tanda protes dia meninggalkan ruangan ketika Kepala Negara tengah berbicara. Kabarnya pimpinan Partai Demokrat tersinggung dengan kelakuan kadernya ini, dan akan segera mengeluarkan sanksi.

Ulah seperti ini jelas tidak patut. Apalagi ini bukan ulah individu, tapi yang bersangkutan dalam kedudukan sebagai pengurus partai dan dalam acara resmi partai. Dalam etika umum saja itu tidak pantas, sebab seluruh anggota Partai Demokrat itu adalah tuan rumah, dan Jokowi datang sebagai tamu resmi yang diundang.

Marwah kepala negara harus dijaga, termasuk oleh lawan politiknya. Dalam negara jenis apa pun –bahkan di negara yang paling tidak beradab sekalipun—kepala negara adalah kedudukan terhormat, dan siapa pun yang duduk di situ berhak mendapatkan penghormatan yang seharusnya.

Tapi, memang para politisi kita memang seringkali berucap atau bertindak tak patut. Dari kalangan anggota DPR banyak sekali kata-kata kasar terlontar kepada siapa pun. Bahkan, tidak hanya antara partai oposisi dengan pemerintah, sesama partai yang berbeda keberpihakan saja bisa saling mencerca.

Masih ingat tempo hari ada pengurus teras Partai Gerindra, yang menyamakan PDIP dengan PKI? Atau seorang pemimpin Partai Nasdem yang menyebut Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat sebagai pendukung kaum intoleran?

Ya, memang baru segitulah kualitas “adat” politisi kita. Terus terang, sangat mengkhawatirkan, jika tindakan atau ucapan tak patut itu terlontar dari pemuka-pemuka partai politik. Partai adalah ciri-ciri dari masyarakat modern sebagai sarana memperjuangkan kepentingan rakyat.

Makin tinggi peradaban bangsa itu, makin tinggi pula efektivitas peran partai politik. Namun, jika perilaku elit partai saat ini jauh dari ciri-ciri orang berperadaban, sulit kita mengatakan bahwa partai politik masih di level masyarakat primitif. Karena hanya masyarakat primitiflah yang bertindak atau berucap sekehendak naluri.

Dulu Aristoteles menggunakan kata zoon politicon, hewan yang bermasyarakat, untuk menyebut manusia. Bermasyarakat itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Dalam bermasyarakat ada peradaban yang lahir dari naluri, perasaan, pikiran dan keinginan anggota masyarakat itu dalam berinteraksi. Akumulasi dan internalisasi dari semua itu melahirkan nilai, norma, sistem dan pola hubungan antarindividu.

Semakin tinggi tingkat peradaban manusia, semakin tinggi dan kompleks pula nilai dan norma tersebut. Nilai sopan santun, misalnya. Dalam masyarakat primitif, bertelanjang tidak dianggap melanggar kesopanan. Tapi dalam masyarakat yang beradab, cara berpakaian saja diatur sedemikian rinci dan ketat.

Itulah yang membedakan manusia dengan hewan.

Kita pernah mengingatkan soal ini sebelumnya, betapa di lapisan elit bangsa ini, udara pergaulan sudah penuh dengan aroma kebencian. Kecerdasan, kedewasaan atau kematangan akal budi  rupanya tidak lagi menjadi syarat mutlak untuk bergaul di lapisan terhormat. Satu-satunya syarat adalah kelihaian merebut peluang. Lain dari itu tidak.

Politik semestinya jauh dari bau-bau kebencian, kekerasan, atau kriminal, apalagi bau amis darah. Kalau politik dipahami dengan cara demikian, apa yang bisa diberikan kepada bangsa ini.

Berpolitik mestinya dipahami lebih dari sekadar upaya merebut kekuasaan, tapi juga mewujudkan kemaslahatan. Politik kekuasaan, atau politik kemaslahatan  memang diferensiasi pilihan saja, tetapi sebetulnya mencerminkan kualitas dan moral politik seorang politisi. Politik kekuasaan menjadikan singasana sebagai satu-satunya target dan ukuran. Politik kemaslahatan menempatkan kepentingan negara di atas segalanya. Politik kekuasaan menjadikan solidaritas partai sebagai pengikat perjuangan, dan politik kemaslahatan meletakkan negara sebagai puncak kesetiaan.

Politisi mestinya juga paham masyarakat Indonesia yang bagai rumput kering yang mudah terbakar. Itu fakta sosiologis, yang sekuat apa pun upaya dilakukan, tak akan membawa banyak perubahan. Tinggal bagaimana memelihara rumput itu menjadi tetap hijau. Saling tumbuh-menumbuhkan satu sama lain.

Siapa yang harus memelihara? Itu tugas pemimpin negeri ini. Bukan tugas rakyat. Rakyat hanya rumput. Jika pemimpin menyiramkan air yang sejuk, hijaulah rumput itu. Tapi, kalau minyak yang diguyurkan, membaralah dia.

Guyuran itu adalah kebijakan pemerintah, ketegasan sikap, keberpihakan pada rakyat banyak, dan termasuk ujaran elit itu sendiri.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here