‘Bersih-bersih’ KPK, Jatim Terkorup

0
233
Wali Kota Batu Eddy Rumpoko ditangkap dan dikawal anggota Satbrimobda kota Jatim keluar dari ruang Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, Sabtu (16/9/2017).

Nusantara.news, Surabaya – Jawa Timur rupanya belum lepas dari operasi ‘bersih-bersih’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski operasi tangkap tangan (OTT) KPK dianggap Kejagung bikin gaduh, namun hal itu sudah diatur dalam KUHAP di mana KPK memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sehingga OTT tidak dianggap menyalahi aturan.

Selama OTT terhadap kepala daerah dan sejumlah pejabat, ada kesamaan pola korupsi yang dilakukan mereka, yakni pemberian fee 10 persen dari total nilai proyek pemerintah. Dari serentetan OTT yang dilakukan KPK dalam beberapa bulan terakhir di Jawa Timur, ada motivasi atau hal-hal mengapa orang-orang melakukan penerimaan suap dengan memotong uang dari proyek itu rata-rata hampir 10 persen. Jadi 10 persen ini kelihatannya menjadi norma umum dari setiap anggaran pemerintah.

Katakanlah setiap proyek pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa dipotong 10 persen untuk memberikan suap, maka dapat memangkas kualitas barang atau dalam proyek tersebut pastilah terjadui mark up. Jadi dapat dibayangkan kualitas barang yang digunakan masyarakat. Sekali lagi, rakyat yang dirugikan.

Seperti yang terjadi pada Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Sabtu malam (16/9/2017). Penangkapan KPK ini adalah untuk kali ke-15 sepanjang 2017. KPK menyita uang bernilai miliaran dalam penangkapan Eddy Rumpoko. Duit itu diduga fee proyek pengadaan. Eddy Rumpoko diduga terlibat kasus suap proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun 2017 dengan nilai proyek Rp 5,26 miliar. Yang bersangkutan meminta jatah sekitar 10 persen dari nilai proyek. Sehingga Eddy menerima jatah Rp 500 juta.

Eddy Rumpoko sejatinya sudah hampir “pensiun” dari jabatannya sebagai Wali Kota di Batu. Eddy akan lengser pada Desember 2017. Eddy akan digantikan oleh Dewanti Rumpoko, yang tak lain adalah istrinya. Dewanti Rumpoko memenangi Pilwakot Batu 2017 bersama pasangannya, Punjul Santoso di Batu.

Dewanti Rumpoko serta pasangannya, keduanya unggul jauh atas lawannya, yakni Rudi-Sujono Djonet dan Abdul Majid-Kasmuri Idris. Dewanti Rumpoko telah tiga kali dicalonkan sebagai kepala daerah kota. Pertama Dewanti Rumpoko dicalonkan pada Pilwakot Malang 1999, Pilbup Malang 2015, dan terakhir di Batu pada Pilwakot Batu Malang 2017.

Malang Corruption Watch (MCW) menilai kasus korupsi di Kota Batu telah lama ‘menggurita’. Dengan OTT KPK, maka sudah saatnya Kota Batu melakukan ‘bersih-bersih’ dari tindakan korupsi.

“Kabar adanya OTT KPK terhadap Pejabat Daerah di Kota Batu telah menjadi angin segar di tengah tidak tersentuhnya aktor kunci di balik mengguritanya korupsi di Kota Batu,” kata Koordinator MCW Fahru dalam keterangan resmi yang diterima Nusantara.News, Sabtu (16/9/2017).

Data MCW, selama ini sejumlah dugaan korupsi di Kota Batu terhenti pada aktor lapangan (bukan aktor kunci). Dugaan korupsi ini juga masih banyak yang belum tertangani. Salah satunya, dugaan korupsi piutang pajak hiburan Jatim Park Group.

Fahru menyebut dugaan korupsi lainnya seperti PT BWR juga terhenti pada aktor lapangan. Lalu korupsi roadshow, tukar guling tanah Dadap Rejo dan pembangunan sejumlah proyek di Kota Batu. Selanjutnya, dugaan korupsi Block Office, sejumlah perizinan dan sebagainya.

Atas situasi tersebut, MCW bersama masyarakat Kota Batu mendukung penuh pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Tak lupa juga, mendesak KPK untuk menyelesaikan seluruh dugaan korupsi yang ada di Kota Batu. “Dan kami akan berkomitmen terus memonitoring proses penegakan hukum terhadap korupsi yang ditangani oleh KPK,” tegasnya.

Sebelumnya, KPK pernah melancarkan OTT terhadap penyelenggara negara dan penegak hukum di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, pada Rabu (2/8/2017). Operasi senyap KPK dilakukan di beberapa lokasi di daerah Pamekasan. Empat orang berhasil diamankan yakni, Inspektur Inspektorat Pemkab Pamekasan, Sutjipto Utomo. Kemudian, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudi Indra; Kabag Administrasi Inspektur Pamekasan, Noer Solehhoddin; dan seorang supir di rumah dinas Rudi Indra. KPK juga mengamankan dua orang lainnya yakni Kasie Intel Kejari Pamekasan, Sugeng, dan Kasipidsus Kejari Pamekasan, Eka Hermawan di kantor Kejari Pamekasan. Selain itu KPK seorang staf Kejari Pamekasan, Indra Permana juga diamankan. Dan terakhir, Bupati Pamekasan, Achmad Syafi’i ditangkap di Pendopo Kabupaten Pamekasan.

Sepak terjang KPK sepanjang 2017 di Jawa Timur tidak berhenti di situ. Sebelum Pamekasan KPK juga sudah mengobrak-abrik sejumlah tempat di Malang. Hal itu dilakukan KPK lantaran ada kasus yang sudah naik ke penyidikan. Saat itu Ketua DPRD Malang Moch Arief Wicaksono yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Malang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Proyek yang dijadikan bancakan oleh Ketua DPRD dan rekanan ada dua kasus, yakni terkait pembahasan APBD Perubahan dan pembangunan jalan. Dalam perkara pertama, Arief Wicaksono diduga menerima Rp 700 juta dari Djarot Edy, Kadis Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemerintah Kota Malang terkait pembahasan APBD perubahan Pemerintah Malang tahun anggaran 2015.

Sementara itu dalam perkara kedua, Arief terseret kasus pembangunan Jembatan Kedungkandang. Dia diduga menerima hadiah atau janji dari Hendarwan Maruszaman, Komisaris PT EMK, terkait penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot Malang tahun anggaran 2016 pada 2015.

Di Mojokerto, sebanyak empat orang ditangkap KPK dalam OTT, Selasa (20/6/2017). Keempat orang tersebut, yakni, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto Wiwiet Febryanto dan Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo yang merupakan anggota Fraksi PDI-P. Selain itu, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani (Partai Kebangkitan Bangsa), dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq (Partai Amanat Nasional).

Dalam OTT, penyidik mengamankan uang total Rp 470 juta terdiri dari Rp 300 juta yang merupakan bagian dari total commitment fee Rp 500 juta dan Rp 170 juta sebagai setoran triwulan. Suap dalam kasus ini diduga dilakukan agar DPRD Kota Mojokerto menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS), menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017 senilai Rp 13 Miliar.

Pada 5 Juni 2017, KPK melakukan OTT di ruang anggota DPRD Jatim. Saat itu KPK menyita uang Rp 150 juta. KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus ini yaitu, pihak pemberi adalah Bambang Heryanto selaku Kadis Pertanian Jatim, Anang Basuki Rahmat selaku ajudan Bambang, dan Rohayati selaku Kadis Peternakan Jatim. Sedangkan sebagai pihak penerima suap, Muhammad Basuki selaku Ketua Komisi B DPRD Jatim, Santoso selaku staf DPRD Jatim, dan Rahman Agung selaku staf DPRD Jatim.

OTT ini berawal dari dugaan 10 Kepala Dinas (Kadis) di Provinsi Jawa Timur yang bekerja sama dengan Komisi B DPRD Jawa Timur. Disebutkan mereka rutin menyetorkan uang suap ke DPRD setiap tahunnya. 10 Dinas itu di antaranya, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, dan Dinas Kehutanan.

Selain itu, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Biro Administrasi Perekonomian, dan Badan Ketahanan Pangan dan Biro Administrasi Sumber Daya Alam. Sedangkan Dinas Peternakan dan Pertanian, telah terjerat dalam pusaran kasus dugaan suap pengawasan kegiatan anggaran dan revisi peraturan daerah (Perda) di Jawa Timur pada 2017.

Tentang setoran triwulan, KPK mengatakan bila transaksi haram yang rutin dilakukan itu kemungkinan ada pula di daerah lain. Ya, tidak ada jaminan bahwa seperti ini (setoran) tidak terjadi di daerah lain. Namun baru kali ini KPK mampu membuktikannya. Transaksi haram itu menunjukkan ketidakstabilan yang lemah di daerah. Oleh sebab itu, KPK akan memantau betul-betul setoran-setoran haram di berbagai daerah.

Sebelumnya KPK juga menjerat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman 2008-2013 dan 2013-2018 dalam‎ dua kasus, yakni dugaan korupsi terkait pelaksanaan sejumlah proyek di Kabupaten Nganjuk dan penerimaan gratifikasi atau hadiah.

Untuk kasus dugaan korupsi proyek di Kabupaten Nganjuk, Taufiqurrahman diduga secara langsung maupun tidak, dengan sengaja dan turut serta dalam pemborongan, pengadaan dan penyewaan terkait lima proyek yang dikerjakan Pemkab Nganjuk sepanjang 2009. Kelima proyek itu adalah pembangunan jembatan Kedung Ingas, rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, proyek perbaikan jalan Sukomoro sampai Kecubung, rehabilitasi saluran pembuangan Ganggang Malang, dan proyek pemeliharaan berkala jalan Ngangkrek ke Mblora.

Lalu untuk dugaan gratifikasi, Taufiqurrahman diduga telah menerima hadiah selama menjabat dua periode. Meski kemudian KPK kalah dalam praperadilan yang diajukan Bupati Nganjuk, namun KPK tampaknya tidak berhenti di situ saja. Kasus dugaan gratifikasi di Kota Angin yang dilakukan Bupati Nganjuk, tidak terhitung jumlahnya.

Informasi yang dihimpun Nusantara.News, Taufiqurrahman diduga terlibat gratifikasi mutasi jabatan untuk tahun 2016 hingga 2017. Tidak hanya itu, penyidik juga mendalami keterlibatan pejabat dalam gratifikasi proyek tol. “Dua kasus itu yang disidik,” terang sumber yang tidak mau disebutkan namanya.

Sumber ini mengatakan, KPK mengendus ada aliran uang dalam setiap pelaksanaan mutasi jabatan di Pemkab Nganjuk. Dugaan inilah yang tengah didalami. Tidak hanya itu, penyidik juga mendalami dugaan gratifikasi di proyek nasional Tol Trans Jawa. Apa keterlibatan pejabat Nganjuk di proyek yang pendanaannya diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) itu? Meski tidak membeberkan secara rinci, namun diduga ada pejabat yang mendapat gratifikasi. Di antaranya, diduga ikut memasok tanah uruk di proyek yang tersebar mulai di ujung timur hingga ujung barat Nganjuk itu.

Berdasar data yang dirilis situs resmi kpk.go.id dalam laporan pengaduan masyarakat terhadap korupsi tahun 2016, Jawa Timur menempati posisi kedua setelah DKI Jakarta. Disebutkan 10 besar provinsi di Indonesia dengan jumlah pengaduan terbanyak, DKI Jakarta sebanyak 928, Jawa Timur 549, Jawa Barat 525, Sumatera Utara 431, Sumatera Selatan 384, Jawa Tengah 287, Riau 188, Sulawesi Selatan 169, Banten 127, dan Kalimatan Timur 121.

Sementara Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis temuan-temuan mengenai kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2016. ICW memaparkan kasus korupsi terbanyak selama 2016 berdasarkan 10 lokasi teratas. Dan Jawa Timur berada di posisi teratas sebagai daerah atau provinsi terkorup. Jawa Timur memiliki jumlah 64 kasus dan merugikan negara sebanyak Rp 325 miliar. Kemudian Jawa Tengah dengan jumlah 37 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 28 miliar. Lalu ada Jawa Barat dengan jumlah 30 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 179 miliar. Di Sumatera Utara (28 kasus/Rp 39 miliar), Sulawesi Selatan (27 kasus/Rp 32,6 miliar), Sumatera Selatan (Rp 21 kasus/Rp 49 miliar), Sulawesi Tenggara (20 kasus/Rp 6,6 miliar), NTT (16 kasus/4,3 miliar), Aceh (16 kasus/23 miliar), dan Pusat (19 kasus/Rp 221 miliar).

ICW juga melaporkan untuk sektor korupsi dan kerugian negara ada pada keuangan daerah. Disusul pendidikan, dana desa, sosial kemasyarakatan, dan transportasi. APBD menjadi yang paling banyak dikorupsi. Ada 62 kasus yang disidik aparat hukum negara selama 2016. Sedangkan pendidikan menjadi sektor paling rawan.

Sementara pada 2017, Jawa Timur menduduki peringkat ketiga dengan jumlah 23 kasus dan nilai kerugian negara Rp 14,5 miliar. Peringkat pertama Jawa Barat dengan 30 kasus dan nilai kerugian Rp 179 miliar. Peringkat kedua Sumatera Utara dengan 28 kasus dan kerugian negara Rp 39 miliar.

Bagi KPK, ‘bersih-bersih’ di Jawa Timur bukan hanya prestasi luar biasa, melainkan lembaga antirasua itu menunjukkan sikap yang tidak pandang bulu dalam bekerja. Yang menarik, dalam setiap OTT, orang yang ditangkap berasal dari partai politik (Parpol) pendukung pemerintah, yakni Golkar dan PDIP.

Semua orang yang terkena OTT KPK model kasusnya hampir sama, yakni suap. Mereka sebagai pejabat negara yang sedang berkuasa mendapat “jatah” dari pihak yang berproyek. Diyakini kasus-kasus yang dibongkar KPK itu melibatkan banyak pihak. Apalagi kalau berbicara soal kasus korupsi pejabat politik, maka rasanya tidak mungkin jika tidak ada kaitannya dengan mafia korupsi.

Sekedar diketahui, saat ini tim Satgas KPK sudah ada di mana-mana, berada di banyak wilayah dan siap menjerat para Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang berani korupsi. KPK sudah membuat tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupga) di 21 Provinsi di Tanah Air, termasuk Jawa Timur. Hal tersebut lebih mempermudah untuk menjerat koruptor di daerah. Tim Korsupga ini otomatis akan menambah informasi untuk tim Korsupdak (Koordinasi dan Supervisi Penindakan) yang juga ada di masing-masing daerah.

Dengan kencangnya operasi senyap yang dilakukan KPK, mengindikasikan keseriusan lembaga antirasuah dalam menindak para koruptor. Selama ini KPK juga sudah melakukan supervisi, pencegahan, sosialisasi di mana-mana. Namun bukan berarti OTT harus berhenti. Upaya pencegahan tetap dilakukan, namun tindakan represif (OTT) bagi mereka yang tetap ‘bandel’.

OTT KPK di Jawa Timur ini setidaknya bisa menjadi pembelajaran bagi publik yang diharapkan memberi efek jera. Meski hukumannya tidak lama, paling tidak mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, lalu divonis. Ini tentu akan membuat yang lain jera.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendukung sejumlah aksi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Menurut Jokowi, kelebihan KPK ada pada kemungkinannya melakukan operasi tangkap tangan. “Kalau memang ada bukti dan fakta hukum di situ, saya kira bagus saja. Prestasi KPK kan memang di OTT,” ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana, Jumat (15/9/2017).[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here