Berstatus Tahanan KPK, Bupati Nyono Tetap Dilantik Apabila Menang

0
125
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko mengenakan rompi tahanan KPK. Meski statusnya tersangka, namun tidak menggugurkan pencalonannya sebagai Cabup Jombang 2018. Bahkan apabila menang, dia tetap bisa dilantik.

Nusantara.news, Jombang – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jombang akhirnya menetapkan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat menjadi calon bupati dan calon wakil bupati pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jombang 2018, Senin (12/02/2018).

Dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Jombang tahun 2018 di kantor KPU setempat, memutuskan pasangan Mundjidah-Sumrambah diusung PPP (4 kursi), Partai Demokrat (6 kursi), serta Partai Gerindra (2 kursi). Pasangan ini juga didukung Partai Perindo.

Selanjutnya pasangan Nyono Suharli-Subaidi Mukhtar didukung 27 kursi di parlemen. Masing-masing Partai Golkar (7 kursi), PKS (5 kursi), PKB (8 kursi), PAN (3 kursi), serta Partai NasDem (4 kursi).

Berikutnya pasangan Syafiin-Choirul Anam diusung PDI Perjuangan (9 kursi) dan Partai Hanura (2 kursi). Paslon ini juga didukung partai non-parlemen, yakni PKPI dan PBB.

Secara berurutan sekretaris KPU yang didampingi oleh lima komisioner KPU, membacakan sekaligus, menetapkan tiga paslon Bupati dan wakil Bupati. Ketiga paslon tersebut ditetapkan sebagai Cabup dan Cawabup untuk mengikuti Pilkada 2018 di Kabupaten Jombang.

Anggota Komisioner KPU Jombang Divisi Teknis, Dja’far mengatakan keputusan penetapan paslon ini sudah sesuai dengan proses tahapan syarat calon dan pencalonan yang dilakukan oleh paslon sebelumnya. Ketiga Paslon seluruh berkas telah memenuhi syarat calon maupun pencalonan. Dan penetapan berdasarkan PKPU Nomor 78 tahun 2017.

Sementara itu, anggota Komisioner Panwaskab Jombang, David Budianto mengimbau kepada seluruh cabup dan cawabup, serta partai pengusung agar mematuhi aturan dan perundang-undangan. Terutama terkait hal-hal pelanggaran yang sanksinya bisa membatalkan pencalonannya, seperti money politik, laporan dana kampanye maupun iklan kampanye di media massa.

Terpisah, Liason Officer (penghubung) Paslon Mundjidah – Sumrambah, Dja’far Shodiq mengatakan bahwa akan segera melakukan running Pilkada setelah penetapan tersebut. “Selanjutnya kita akan kordinasi dan fokus pada kampanye, penataan struktural, serta penataan tim sukses sampai tingkat bawah dan juga pematangan untuk pemenangan,” beber Sekretaris DPC PPP Kabupaten Jombang.

Yang menarik perhatian adalah Cabup Nyono Suharli. Saat ini yang bersangkutan masih mendekam di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemerintah Kabupaten Jombang. Dari tangan Nyono, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai yang diduga sisa uang pemberian dari Inna sebesar Rp25.550.000 dan USD9.500. Namun demikian, hal itu dianggap KPUD Jombang tidak menggugurkan pencalonan Nyono. Pasalnya, hal ini sesuai dengan peraturan KPU yang berlaku.

”Alasannya kita berdasarkan Peraturan KPU nomor 78, bahwa Paslon yang bisa dibatalkan karena tiga hal, yakni berhalangan tetap, kemudian terpidana dan berkekuatan hukum tetap,” ujar Dja’far.

Yang unik, saat pengambilan pengundian nomor urut pasangan calon di kantor KPU Kabupaten Jombang, besoknya atau Selasa (13/2/2018). Dari pantauan Nusantara.News, pengambilan nomor urut dilakukan secara bergantian. Pertama yang mengambil Paslon Nyono-Subaidi yang diwakili oleh istrinya yakni Tjaturina Yuliastuti, tentunya dengan membawa surat mandat dari Nyono yang masih ditahan oleh KPK.

Surat mandat itu dibacakan Dja’far. Begini bunyinya: “Kami bacakan surat mandat dari Paslon, surat mandat dengan nomor 01. TMNMNPS/II.2018, kami yang bertandatangan di bawah ini Paslon Bupati dan wakil Bupati Jombang, atas nama Nyono Suherli Wihandoko dan Subaidi dengan ini kami menerangkan bahwa memberikan mandat kepada Tjaturina Yuliastuti, untuk mewakili pengambilan nomor urut,” kata Dja’far.

Saat disinggung terkait kehadiran calon pada tahapan pengundian nomor urut, Dja’far mengatakan bahwa semua tahapan sudah sesuai dengan peraturan KPU. Bagi Paslon yang berhalangan hadir (seperti Nyono), bisa memberikan mandat. Dan, mandat tersebut jatuh diberikan pada istrinya.

“Itu (juga) sesuai Peraturan KPU nomor 70. Calon wajib hadir. Namun pada ayat dua calon bisa memberikan surat keterangan yang kuat disertai mandat, dan hal itu tidak menjadi persoalan,” tukasnya.

Setelah melakukan pengambilan nomor urut, Paslon Nyono-Subaidi mendapatkan nomor urut 2. Selanjutnya giliran Paslon Mundjidah-Sumrambah yang mendapatkan nomor urut 1. Terakhir, Paslon Syafi’in-Khoirul Anam mendapatkan nomor urut 3. Selanjutnya setiap Paslon diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutannya sesuai dengan nomor urut.

Dalam kampanye, KPUD Jombang tidak melarang Paslon menerima sumbangan dana. Bahkan masing-masing Paslon diwajibkan membuka rekening dana kampanye, meski KPUD Jombang menanggung biaya kampanye sebesar Rp 2,8 miliar. Dana tersebut untuk penyediaan bahan dan alat peraga kampanye. Semisal baliho, spanduk, selebaran, umbul-umbul, serta debat publik antar paslon. Namun demikian, lembaga penyelenggara pemilu itu mempersilakan jika paslon ingin menambah bahan dan alat peraga kampanye.

Yang perlu diperhatikan, sesuai aturan, sumber dari perseorangan maksimal Rp 75 juta. Sedangkan sumbangan dari badan usaha maksimal Rp 750 juta. Selain itu, identitas penyumbang harus jelas dan tidak boleh fiktif. Juga, tidak boleh menggunakan istilah ‘hamba Allah’.

Untuk larangan penyumbang dana kampanye, tidak boleh dari Perusahaan Daerah, Badan Usaha Milik Negara, serta sumbangan dari luar negeri. Untuk nominal isinya, KPUD tidak memberikan aturan ketat. Hanya saja, berdasarkan diskusi antara KPUD dan masing-masing paslon, ada batasan dana kampanye yang digunakan, yakni maksimal Rp 15 miliar.

Mendagri Tak Bisa Larang KPU

Soal status Nyono sebagai tahanan KPK, Surahmad, selaku sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jombang, menyatakan bahwa partai Golkar beserta partai koalisi lain (PKB, PAN, NasDem, PKS), menyatakan tetap solid dan fokus mendukung calon petahana.

“Tim kita masih solid tidak ada perubahan apapun, beserta partai koalisi kita akan berjuang terus untuk memenangkan Pak Nyono dan Pak Subaidi,” tegas Surahmad.

Ketika ditanya terkait langkah apa yang akan diambil oleh partai pengusung, dalam mengikuti tahapan kampanye, mengingat Nyono Suherli Wihandoko, sedang ditahan KPK. Dia mengatakan siap mendatangkan Nyono dalam kampanye yang sudah ditetapkan jadwalnya. “Tim berupaya untuk mendatangkan beliau untuk mengikuti kampanye, karena KPK juga meminta jadwal tahapan Pilbup Jombang di KPU,” pungkasnya.

Terkait dengan status Nyono sebagai tersangka dalam pencalonan bupati Jombang, sebelumnya  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya tidak bisa melarang KPU untuk mengumumkan calon kepala daerah yang berstatus tersangka. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan kewenangan KPU selaku penyelenggara pemilihan kepala daerah.

“Kepala daerah ini tersangka, tapi kan belum kekuatan hukum tetap. Ada yang ikut Pilkada calonnya ditahan, menang mutlak. Terpaksa kami lantik,” ujar Tjahjo.

Bahkan menurut Tjahjo, calon kepala daerah yang berstatus tersangka, apabila menang tetap bisa dilantik. Namun posisi kepala daerah tersangka akan diganti jika ada putusan hukum yang bersifat tetap atau inkrah. Hal itu mengacu pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 dalam pasal 78, parpol atau gabungan parpol hanya bisa menarik dukungan kepada calon peserta Pilkada salah satunya karena sudah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Penyebab selanjutnya adalah calon dinyatakan berhalangan tetap atau meninggal.

“Kalau dia menang mutlak, maka terpaksa kami lantik. Begitu dilantik dan ada putusan pengadilan dia bersalah, maka dia langsung kita berhentikan, ” tegas Tjahjo.

Saat ini KPK sudah menangkap dua calon kepala daerah terkait dugaan kasus korupsi. Di antaranya petahana Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan Calon Gubernur (Cagub) NTT Marianus Sae.

Nyono ditangkap pada Sabtu, 3 Februari 2018 dan Marianus yang merupakan Bupati Ngada terjaring OTT. Namun, KPK belum mengumumkan secara resmi perihal penangkapan cagub NTT itu.

Kabar terbaru perkembangan suap Jombang yang diterima Nusantara.News, sejumlah penyidik KPK mendatangi pejabat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Jombang di ruang Graha Bhakti Bhayangkara Polres Jombang. Tampak delapan penyidik KPK sedang memeriksa pejabat. Sejak pagi pemeriksaan secara estafet dilakukan oleh beberapa penyidik KPK, termasuk kepada sejumlah pejabat dari Dinas Kesehatan Jombang.

Setelah melakukan pemeriksaan, KPK langsung menyita mobil dinas Nyono Suharli pada Selasa (13/2/2018). Sebelum disita mobil Toyota Camry berplat nomer S 1 WP tersebut, sempat digeledah terlebih dahulu oleh sejumlah penyidik dari KPK, di Polres Jombang. “Mobil ini kita sita ya,” kata salah seorang petugas KPK kepada M, ajudan Bupati Jombang non aktif, seraya menyerahkan kunci dan STNK nya.

Sejauh ini kedatangan penyidik KPK dan penyitaan mobil dinas mantan Bupati Jombang tersebut, terkait dengan kasus yang saat ini menimpanya, ataukah ini merupakan pengembangan dugaan kasus korupsi di Jombang, hingga kini belum ada keterangan resmi dari KPK.[]

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here