Betul, Stop Kampanye Pilpres

0
123

KETUA Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyarankan agar kampanye Pemilu Presiden dihentikan sementara untuk wilayah Sulawesi Tengah. “Paling tidak untuk Sulawesi Tengah, Palu, Donggala, dan sekitarnya itu kegiatan kampanye pemilu dihentikan. Saya kira saatnya kita menunjukan solidaritas, untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah,” kata SBY dalam video di  akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, Minggu malam, 30 September 2018.

Kita sangat sependapat. Bangsa ini tengah berduka.  Korban gempa dan tsunami di Donggala dan Palu, serta di Sigi dan Parigi Muotong sangat banyak. Jumlah korban yang sudah ditemukan sampai Senin siang kemarin, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat 844 orang. Besar kemungkinan jumlah korban masih akan bertambah, karena belum semua titik bencana tertangani BNPB. Pemulihannya pun pasti akan memakan waktu lama, baik trauma psikologis warga maupun sarana dan prasarana yang hancur lebur.

SBY tidak menyebutkan siapa yang harus menghentikan kampanye tersebut. Tapi usulan itu ditanggapi dengan salah kaprah oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Mendagri meminta agar KPU menghentikan dulu kampanya. “Saya mohon pada KPU, dalam masa tanggap darurat ini, jangan ada kampanye dulu. Setop. Mari kita empati pada warga yang kena musibah sambil lihat tahap yang berikutnya,” ujarnya di Istana Kepresidenan, kemarin.

Himbauan ini jelas keliru. KPU sendiri mengatakan tidak mungkin melakukan itu, karena tahapan kampanye berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan UU Pemilu.

Penghentian kampanye tidak boleh dengan aturan, kecuali UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diubah. Namun, pasangan capres-cawapres berhak untuk berkampanye atau tidak. Jadi, aktor utama dalam penghentian kampanye itu adalah kedua pasangan capres-cawapres.

Sebab inilah waktu yang tepat bagi mereka untuk menunjukkan simpati dan solidaritas mereka kepada rakyat yang berduka tertimpa bencana. Karena duka itu tidak hanya di Palu dan Donggala, tapi juga di seantero Nusantara.

Kalaupun kedua pasangan tidak menghentikan kampanye secara total, setidaknya format kampanye Pilpres diubah menjadi lebih sederhana, dan sedapat mungkin menghindari kampanye terbuka. Bukankah miris rasanya ketika massa kampanye yang berjoget gembira mengikuti artis-artis yang dihadirkan dalam kampanye terbuka, sementara saudaranya sebangsa di Palu dan Donggala berlinang air mata tertimpa bencana?

Lagi pula, pada umumnya masyarakat Indonesia sudah tahu apa dan siapa Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Toh Pilpres 2019 ini adalah tanding-ulang Pilpres 2014. Visi dan missi mereka sudah disosialisasikan waktu itu. Memang sekarang Jokowi dan Prabowo tampil dengan pasangan cawapres yang berbeda, tetapi garis besar visi dan missi tidak berubah secara mendasar.

Sangat tepat jika dana kampanye dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden ini disumbangkan ke lokasi bencana. Sebab, kampanye dari masing-masing pasangan pasti akan menghabiskan ratusan miliar rupiah.

Coba lihat pemakaian dana kampanye mereka pada Pemilu 2014 lalu. Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla menghabiskan dana kampanye sebesar Rp311.899.377.875. Sementara pasangan Prabowo-Hatta mengeluarkan Rp166.557.825.711. Pengeluaran sebesar itu dihabiskan kedua pasangan hanya untuk masa kampanye selama satu bulan, 4 Juni – 5 Juli 2014.

Berapa yang akan dihabiskan untuk kampanye Pilpres 2019? Jumlah persisnya baru akan diketahui setelah tim kedua pasangan ini melaporkan penggunaan dana kampanyenya ke KPU pada 2 Mei 2019. Tetapi, sangat mungkin akan jauh lebih besar, karena kampanye kali ini berlangsung hampir tujuh bulan, 23 September 2018-13 April 2019.

Artinya, kalau diakumulasikan, pengeluaran dana kampanye kedua pasangan ini akan melampaui setengah triliun rupiah. Jumlah ini kurang lebih sama –atau mungkin melebihi—dana yang disiapkan pemerintah untuk penanganan Palu dan Donggala sebesar Rp560 miliar.

Jadi, sekiranya kedua pasangan capres-cawapres ini memangkas pos-pos pengeluaran yang besar, akan terdapat penghematan yang signifikan. Dan jumlah itu pasti sangat berarti bagi korban bencana.

Menyisihkan sebagian besar dana kampanye, tidak saja untuk meringankan beban masyarakat, tetapi juga menunjukkan kepekaan masing-masing pasangan capres-cawapres terhadap penderitaan masyarakat. Dan itu adalah kampanye yang sesungguhnya.

Apalagi Indonesia tidak hanya menghadapi beban pemulihan Donggala dan Palu, tetapi juga Lombok yang akibat gempa tempo hari, belum pulih sepenuhnya. Lombok saja, menurut BNPB, membutuhkan dana untuk rehabilitasi sekitar Rp8,6 triliun. Palu dan Donggala tentu butuh dana lebih banyak dari itu, karena skala kerusakannya lebih parah. Dua bencana yang terjadi hampir bersamaan ini tentu membuat beban keuangan negara semakin berat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here