BI Rate Turun, Saatnya Perbankan Gelontorkan Kredit

0
78
Gubernur BI Agus DW Martowardojo menyatakan kondisi ekonomi sudah mulai pulih meskipun masih tumbuh lambat sekali. Pengucuran kredit perbankan ke sektor usaha mikro dapat mempercepat laju pertumbuhan kredit di tahun ini.

Nusantara.news, Jakarta – Sejak September 2015 industri perbankan mendapat bonus berupa penghentian (lock off) regulasi yang terkait dengan kredit. Sehingga perbankan dibiarkan berjalan tanpa ancaman pelanggaran ketentuan kredit, namun tetap sesuai dengan koridor pengawasan.

Mengapa aturan terkait kredit di lock off? Karena September 2015 adalah puncak krisis terbesar kedua, sehingga kalau tidak di lock off, maka sedikitnya akan ada 22 bank yang bermasalah. Tapi dengan me-lock off aturan kredit ke-22 bank tersebut selamat dari penutupan.

Mantan Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengatakan dengan me-lock off regulasi seputar kredit–seperti batas maksimum pemberian kredit (BMPK), capital adequacy ratio (CAR), aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR), dan kredit UMKM—OJK berhasil mencegah gempar perbankan.

September 2017, rencananya aturan yang terkait dengan perkreditan tersebut akan dihidupkan kembali.

Pertanyaannya, apakah ke-22 bank itu sudah membaik? Atau masih ada satu dua bank yang bermasalah? Belum ada penjelasan lebih lanjut. Tapi diperkirakan masih ada sedikitnya satu bank yang bermasalah, namun derajat masalahnya tidak harus menutup bank tersebut.

Kebijakan tersebut lazim disebut anti-siklis, atau kebijakan pengenduran regulasi. Berbeda di masa 1998, ketika Dana Moneter internasional (International Monetary Fund—IMF) yang mengusulkan kebijakan tight money policy, atau kebijakan uang ketat, bunga dinaikkan, aturan diperketat, dan berujung pada penutupan 57 bank di tanah air.

Mulai pulih

Gubernur Bank Indoensia (BI) Agus DW Martowardojo mengungkapkan, saat ini Indonesia sudah terlepas dari krisis, tapi tak bisa lepas dari arus perlambatan ekonomi dunia. Pada 2015 silam, Indonesia sampai menyentuh level terendah dalam satu dekade terakhir, dengan realisasi pertumbuhan ekonomi 4,8%.

Namun di tahun berikutnya, ekonomi Indonesia kembali berbalik tumbuh lebih tinggi dengan realisasi 5,02%. Semua pihak kembali ke jalur optimistis dengan meningkatkan proyeksi untuk 2017 dan 2018.

Agus memproyeksikan ekonomi 2017 bisa mencapai rentang 5% hingga 5,4% dan proyeksi pemerintah 5,2%. Akan tetapi hingga kuartal II-2017, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,01%.

Gubernur BI menganggap pemulihan ekonomi Indonesia lebih lambat dari yang diperkirakan. Meskipun pertumbuhannya masih lebih baik dari banyak negara berkembang di dunia.

“PDB tumbuh 5,01% pada kuartal kedua 2017, mengindikasikan proses pemulihan berlanjut, walaupun lebih lambat dari yang diperkirakan,” ujar Agus dalam sambutannya saat membuka acara International Conference, Bulletin of Monetary Economics and Banking 2017 di Gedung BI beberapa hari lalu.

Agus menjelaskan, Indonesia harus dihadapkan dengan berbagai perubahan di tataran global. Seperti penetrasi ekonomi digital, penurunan pangsa sektor manufaktur, harga bahan bakar yang lebih fleksibel, dan cakupan sistem jaminan sosial yang lebih luas.

Salah satu indikasi ekonomi Indonesia sudah mulai pulih adalah adanya aliran dana masuk (capital inflow) sejak Januari-Juli 2017 sebesar Rp130 triliun. Kondisi pemulihan memang masih berlanjut, akan tetapi ekonomi Indonesia dalam level yang stabil. Inflasi juga terkendali pada level yang lebih rendah dari perkiraan semula, sehingga mendukung pencapaian sasaran inflasi sebesar 4% plus minus 1% tahun 2017. Hingga Juli, inflasi tercatat 2,60% (ytd) atau secara tahunan mencapai 3,88% (yoy).

Selain itu Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mencatat surplus US$700 miliar ditopang oleh surplus transaksi modal dan keuangan sebesar US$5,9 miliar melebihi defisit neraca transaksi berjalan sebesar US$5 miliar (1,96% PDB). Cadangan devisa bahkan sempat menembus level tertinggi, yaitu US$ 127,7 miliar.

“Cadangan devisa pada bulan Juli 2017 mencapai rekor baru sebesar US$ 127,76 miliar sejak Agustus 2011, dan kecukupannya meningkat sejak kuartal keempat 2013 sampai 8,7 bulan impor dan pembayaran utang negara,” kata Agus.

Genjot kredit

BI sendiri memutuskan menurunkan suku bunga acuan. Lewat Rapat Dewan Gubernur (RDG), BI memutuskan memangkas suku bunga 7 Day Reverse Repo Rate menjadi 4,5%. Itu artinya, ada penurunan sebesar 25 basis points (bps) dari suku bunga acuan BI pada Agustus 2017.

Terakhir pelonggaran kebijakan moneter dilakukan BI dengan menurunkan suku bunga acuan pada 20 Oktober  2016, dengan menurunkan BI rate sebesar 25 basis poin ke level 4,75%.


Penggunaan BI 7-Day Repo Rate sebagai suku bunga acuan berlaku mulai tanggal 19 Agustus 2016. sebelum periode tersebut, suku bunga acuan menggunakan BI Rate.

Sementara untuk suku bunga deposit facility turun 25 bps menjadi 3,75% dan suku bunga lending facility turun 25 bps menjadi 5,25%.

“Penurunan suku bunga ini konsisten dengan adanya ruang pelonggan kebijakan moneter dan rendahnya realisasi dan prakiraan inflasi tahun 2017 dan 2018 di dalam kisaran sasaran yang ditetapkan, serta terkendalinya defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman,” pungkas Gubernur BI.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan berpendapat langkah BI tersebut perlu diambil lantaran tingginya bunga di instrumen tersebut membuat bank lebih memilih untuk memarkir dananya di sana. Padahal, dana tersebut semestinya bisa disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit.

Menurut Anton, bunga instrumen moneter BI seperti Sertifikat BI dan Sertifikat Deposito BI memang tergolong tinggi. Sekarang yield-nya (imbal hasil-nya) agak tinggi, untuk yang setahun itu 6%. Yang (tenor) lainnya juga masih agak tinggi . Ini ketinggian,” Anton berpendapat.

Saat ini, jumlah dana perbankan yang diparkir di BI mencapai Rp500 triliun, sehingga biaya operasi moneternya cukup mahal dan menguntungkan perbankan. Ia mencontohkan, bila beban biaya dana (cost of fund) bank hanya 2%, seperti Bank Central Asia (BCA), bunga instrumen moneter tenor setahun 6%. Maka, dengan hanya menempatkan uangnya di BI, bank mendapat untung 4%. Penempatan itu pun tanpa risiko dibanding dengan menyalurkan kredit yang berisiko gagal bayar.

Dengan penurunan bunga instrumen operasi moneter, Anton berharap, bank bisa memindahkan dananya keluar dari BI, terutama untuk disalurkan ke kredit. Di sisi lain, biaya operasi moneter BI juga akan menjadi lebih ringan. Meski begitu, ia punya catatan. Bank masih akan bingung menempatkan dananya jika keluar dari BI. Sebab risiko kredit saat ini masih tinggi.

 Maka itu, Anton mendukung rencana memperketat kembali restrukturisasi kredit bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merelaksasi aturan restrukturisasi kredit sejak 2015. Kebijakan itu akan berakhir pada Agustus 2017. Menurut Anton, imbas kebijakan itu, restrukturisasi perbankan sifatnya menjadi semu, karena kualitasnya tetap saja jelek.

“Makanya dia (BI) bilang akan kerja sama dengan OJK untuk restrukturisasi. Jadi banknya dibuat lebih benar. Percuma kalau ini belum benar, uang keluar dari BI mau ditaruh ke mana? Ini harus benar dulu. Harapannya kan kredit untuk mendorong perekonomian,” kata dia.

Hingga Juni lalu, pertumbuhan kredit hanya mencapai 7,8% secara tahunan (year on year), bahkan kurang dari 3% jika dihitung sejak awal tahun (year on date). BI pun memprediksi pertumbuhan kredit hanya mencapai 8% hingga 10% tahun ini, turun dari prediksi sebelumnya 10% hingga 12%.

Beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meluncurkan kredit ultra mikro, terdapat 61 juta usaha mikro hingga ultra mikro yang membutuhkan akses pembiayaan. Program kredit usaha rakyat (KUR) yang telah ada diketahui hanya dapat menangkap sekitar 17 juta pengusaha mikro, sedangkan 44 juta pengusaha ultra mikro dengan kebutuhan pembiayaan berkisar antara Rp1 juta hingga Rp5 juta belum tersentuh.

Tidak ada salahnya perbankan masuk ke segmen ini, kalau pemerintah sudah berani merangsang dengan mengucurkan kredit ultra mikro sebesar Rp1,5 triliun, paling tidak perbankan umum bisa mendongkrak hingga Rp10 triliun.

Sisa dari Rp500 triliun dana perbankan di BI dapat digunakan untuk menaikkan kelas usaha mikro menjadi menengah, menaikkan usaha menengah menjadi usaha papan atas. Begitu seterusnya. Dengan demikian perbankan bisa berjasa menggerakkan perekonomian, walaupun tetap harus dengan pendekatan kehati-hatian.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here