Biaya Peningkatan Investasi Asing APBD Jatim Dinikmati WNA China

0
86

Nusantara.news, Surabaya –  Sejak tahun 2011 APBD Jatim menyediakan dana untuk biayai peningkatan investasi asing terutama dari China. Yang patut disayangkan penerima dana APBD adalah Warga Negara Asing (WNA) dari China.

Direktur Pengkajian Dan Penelitian Damar Wulan Institut (DWI) Januar S Kaimudin menyatakan, sejak tahun 2011 Pemprov Jatim menyediakan anggaran yang cukup fantastis buat WNA China. “ Bila di tahun 2011 bernama penasehat senior sekarang lebih komplek lagi namanya Tim Pengelola Pusat Pertukaran Propinsi Jatim di Tianjin China,” ujarnya kepada Nusantara.news Senin (08/05/2017).

DWI juga menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi di tahun 2014 ini disebabkan oleh keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2011 tentang Persetujuan Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Tianjin, Republik Rakyat China. Serta adanya Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Tianjin, Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Kerjasama Provinsi Bersaudara tanggal 24 September 2012.

“Tim yang dibentuk beranggotakan 5 orang dengan struktur organisasi seorang ketua,  2 orang Executive Staff,  1 orang Accountant/Out Source dan 1orang Auditor/Out Source. Dengan nama yang mengisi jabatan  ketua Jasper Ho alias Ho Fen Chiang, yang beralamat di Tianjin China,” jelasnya.

Menurut Januar, pada tahun 2017, tim ini mendapatkan kenaikkan biaya dari tahun 2016 sebesar Rp 800 juta lebih. Tidak ada penjelasan mengapa ada penambahan anggaran. “Sebagai ketua Jasper Ho, mendapat honor sebesar Rp178.815.000, untuk keseluruhan tim total anggarannya Rp 428.701.000. Selain itu, ada biaya operasional sebesar Rp1.771.299.000, dengan biaya untuk sewa kantor selama dua tahun sebesar Rp 1 miliar,” Urainya.

Untuk melegalkan pembiayaan Gubernur mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 14 /KPTS/013.1/2017 Tentang Pengelola Pusat Pertukaran (Exchange Centre) Propinsi Jatim di Tianjin-China Tahun 2017.

Lantas apakah pembiayaan ini legal? Menjawab pertanyaan ini DWI mengungkapkan bahwa pengeluaran negara itu secara umum dibedakan menjadi dua yakni Belanja Langsung dan tidak langsung. Belanja tidak  langsung itu untuk gaji, tunjangan, hibah dan bantuan sosial.

Sementara belanja langsung itu untuk belanja pegawai belanja barang dan jasa serta belanja modal, di mana cara mengeluarkannya bisa swakelola, penunjukkan langsung dan melalui pelelangan. “ Pemerintah mengaturkan dengan Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta perpres perubahannya seperti perpres 70/2012 dan perpres 4/2015,” terangnya.

Bila tim China itu sebagai konsultan, maka seharusnya dilakukan pelelangan, sebab jasa konsultasi yang diperbolehkan dilakukan dengan Penunjukkan langsung adalah pekerjaan di bawah Rp 50juta. “Ini lebih dari Rp2,1 miliar,” katanya.

 

Tabel 1. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli,  Honorarium Tenaga Ahli 

No Uraian Volume(OH) Harga Satuan(Rp) Total(Rp)
 
1) Chief in Charge, 1 178.815.000 178.815.000
2) Executive Staff, 2 96.915.000 193.830.000
3) Accountant, 1 44.590.000 44.590.000
4) Auditor, 1 11.466.000 11.466.000
 Total 428.701.000

 

Tabel 2. Belanja Operasional

b. Belanja operasional sebesar
No Uraian Harga
1) Belanja Alat Tulis Kantor / Office Casamble Rp 16.100.000,-
2) Belanja Telepon / Faksimili Rp 30.800.000,-
3) Belanja Air Rp 7.350.000,-
4) Belanja Listrik dan Heating Fee Rp 113.992.000,-
5) Belanja Langganan Multimedia/Internet Business E-Mail Usage Rp 10.400.000,-
6) Belanja Jasa Paket dan Pengiriman barang / brosur / laporan Rp 12.250.000,-
7) Belanja Dokumentasi dan Publikasi cetakan brosur / leaflet / booklet Rp 24.000.000,-
8) Belanja Jasa Event Organizer / Promosi Rp 410.800.000,-
9) Belanja sewa tanah / jalan / rumah / gedung / gudang / parkir Rp 1.000.000.000,-
10) Belanja Makan dan Minum untuk Exchange centre dan promosi Rp 63.707.000,-
11) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah / Business Traveling Rp 81.900.000,-
Total Rp1.771.299.000

 

Mantan Ketua HMI Cabang Surabaya ini juga mengungkapkan bahwa tim ini memiliki tugas sebagai berikut

  1. Mengelola dan mempromosikan perdagangan, pariwisata dan investasi di Tianjin – China;
  2. Meningkatkan neraca perdagangan Jawa Timur ke Tianjin – China dan menarik investor serta wisatawan di Tianjin – China ke Jawa Timur;
  3. Memberikan konsultasi dan masukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam bidang perdagangan, pariwisata dan iklim investasi di Tianjin – China;
  4. Membantu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur menyiapkan kegiatan promosi perdagangan, pariwisata dan investasi Jawa Timur yang diselenggarakan di Tianjin – China;
  5. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur mengenai Perusahaan yang akan melakukan perdagangan maupun investasi di Jawa Timur;
  6. Merealisasikan bentuk konkrit ekspor Jawa Timur, pariwisata dan investasi di Jawa Timur melalui Pusat Pertukaran (Exchange Centre);
  7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur cq. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tiap triwulan dan laporan akhir tahunan.

Sungguh kebijakan yang tidak bijak, terlebih Gubernur sejak 2008 selalu mengatakan APBD untuk rakyat, bukan untuk WNA China. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here