Biaya Tersendat, Dana Haji Jadi Alternatif?

0
287

Nusantara.news, Jakarta – Selama 5 tahun biaya infrastruktur Jokowi mencapai Rp4.796,2 triliun. Khusus APBN 2017 telah dianggarkan Rp346,6 triliun. Mengingat perekonoman global sedang jeblok dari mana pemerintah mendapatkan biaya sebesar itu?

Memang, tidak semuanya bersumber APBN yang selama 5 tahun hanya menganggarkan Rp1.978,6 triliun (41,3 persen). Melainkan juga ditopang oleh BUMN Rp 1.066,2 triliun (22,2 persen), dan partisipasi swasta Rp 1.751,5 triliun (36,5 persen). Tapi hingga 5 tahun ke depan realisasi dari target pembiayaan infrastruktur maksimal hanya Rp1500 triliun. Artinya akan banyak proyek sekadar groundbreaking atau bahkan mangkrak.

Terlebih setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani memutus kontrak lembaga konsultan sekaligus pemeringkat JP Morgan yang selama ini memuluskan kebutuhan pendanaan Indonesia, tentu situasinya akan bertambah sulit.

Padahal untuk menggeber kebutuhan biaya proyek infrastruktur Jokowi yang mencapai Rp 4.796,2 triliun, pemerintah masih kekurangan dana infrastruktur Rp 3.296,2 triliun.

Paling tidak untuk menambah utang dan menarik dana investasi swasta, peerintahan Jokowi dihadapkan kendala, pertama, Keseimbangan Primer Keuangan Indonesia masih negatif. Dalam keadaan ini sebagian utang Indonesia harus dipergunakan untuk membayar utang tahun-tahun sebelumnya yang jatuh tempo.

Jika utang jatuh tempo antara Rp 200 triliun sampai Rp,250 triliun maka penerbitan Surat Utang Negara akan ditingkatkan dan utang pokok dan bunga yang harus dibayar pemerintah akan terus bertambah pada tahun-tahun mendatang.

Padahal keperluan utang dari tahun ke tahun juga bertambah. Sebut saja tahun 2017 kebutuhan utang pemerintah Rp 332,8 triliun. Singkatnya utang akan semakin menumpuk dan semakin banyak sumber daya yang tersedot hanya untuk membayar cicilan dan bunga utang.

Kedua, pemerintah tidak bisa begitu banyak bertumpu ke investor yang menghadapi kendala ketidak-pastian, terutama menyangkut kondisi politik dan kebijakan ekonomi baru yang belum berjalan efektif. Terlihat juga masih adanya konflik-konflik kepentingan antar lembaga pemerintahan, para pejabat negara dalam mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok bisnis. Termasuk pula seringnya pergantian menteri yang membuat investor tidak nyaman.

Ketiga, perlunya disikapi pengaruh perubahan geopolitik, geoekonomi dan geostrategi global paska kemenangan Trump, terutama tentang kebijakan American First yang akan menarik investasi besar-besaran ke dalam negerinya, meningkatkan suku bunga dan membatasi impor. Jika janji kampanye Trump dijalankan penuh, tentu akan menyulitkan posisi Indonesia.

Di tengah ketidak-pastian sumber pembiayan infrastruktur yang terhitung besar untuk kapasitas ekonomi Indonesia yang sedang sekarat, Kepala Bapenas Bambang Brojonegoro menggagas untuk menggunakan dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Gagasan Bambang ini dianggap oleh Ketua Presidium Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono kepada nusantara.news, Jumat (13/1/2017), sangat beresiko. Sebab return of investmen-nya sangat lama.” Mungkin kalau diinvestasikan dalam bentuk pembelian surat utang negara atau sukuk sangat mengurangi risiko kerugian yang akan ditanggung dari penempatan dana setoran haji yang saat ini sudah berjumlah RP 70 triliun lebih,” tutur Arif yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

Terlebih, imbuh Arif, proyek infrastruktur di Indonesia rawan mark-up selama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipegang Basuki Hadimuljono. Karena masih maraknya mafia di PUPR, Arif menganggap sangat beresiko bila BPIH digunakan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur.

“Nah jika saat dana setoran haji diperlukan untuk pembiayaan haji seperti charter pesawat, biaya fasilitas haji yang ada di Arab Saudi, tahu – tahu dana tidak ada akan memicu kemarahan para calon jamaah haji,” beber Arif.

Kita berharap usulan menggunakan dana haji untuk infrastruktur tidak dilakukan pemerintah karena akan melanggar konstitusi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here