Bidik Orang Sekitar Novanto Pasal Menghalangi Penyidikan

0
297

Nusantara.news, Jakarta –  Saatnya KPK lebih cepat dan lebih tegas terhadap kasus Setya Novanto. Sebab, kasus ini sudah berlangsung bertele-tele. Sejak ditetapkan jadi tersangka pada 17 Juli 2017, KPK belum kunjung berhasil memeriksa Novanto sebagai tersangka. Sebaliknya, KPK malah sempat terancam dibekukan. Salah satu yang perlu dibidik KPK adalah reaksi orang-orang di sekitar Novanto. KPK perlu mengkaji apakah reaksi orang-orang di sekitar Novanto itu bisa dikenakan pasal menghambat proses peradilan.

Daftar Reaksi terhadap KPK

Banyak atau panjang daftar reaksi yang muncul dari Setya Novanto dan atau orang-orang di sekitarnya terutama setelah dicekal terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun. Setiap ada aksi dari KPK, selalu direspon dengan reaksi, baik  oleh Novanto maupun oleh orang-orang di sekitarnya.

Aksi pertama KPK terhadap Novanto yang signifikan adalah melakukan pencekalan. Novanto dicekal oleh KPK tanggal 10 April 2017. Kebiasaan KPK, setiap orang yang sudah dicekal umumnya akan berlanjut dengan penetapan sebagai tersangka.

Atas aksi KPK ini muncul beragam reaksi dari Novanto atau orang-orang di sekitarnya, termasuk dari lembaga DPR yang dipimpinnya.

Reaksi pertama yang ingin dilakukan ketika itu adalah membuat nota keberatan. Tidak tanggung-tanggung, nota keberatan rencananya akan mengatasnamakan lembaga DPR. Nota keberatan itu rencanyanya dikirim kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun akhirnya dibatalkan.

Batal mengirim nota keberatan, DPR kembali melakukan reaksi lain, yakni membentuk Pansus Angket KPK. Pembentukan pansus resmi diumumkan di akhir Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Pembentukan pansus ini berkembang kontroversial, tidak saja karena tidak diikuti oleh seluruh frakasi sebagaimana diatur dalam UU MD3, tetapi juga dinilai salah alamat, mengingat mitra kerja DPR adalah lembaga eksekutif, sedang KPK adalah lembaga hukum. Pembentukan pansus yang dipicu oleh keinginan untuk membuktikan keterangan Miryam S Haryani di KPK, juga jadi sorotan karena dinilai mencampuri penyidikan yang merupakan ranah eksklusif penyidik. Walau kontroversial, pansus terus bergerak.

Reaksi lain adalah rencana pembentukan Detasemen Khusus tindak Pidana Korupsi atau Densus Tipikor yang muncul dalam pertemuan pansus dengan Polri.

Setelah mencekal, KPK melanjutkan dengan menetapkan Novanto sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhitung sejak 17 Juli 2017.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, KPK memanggil Novanto untuk diperiksa 11 September 2017. Namun, Novanto tidak memenuhi panggilan dengan alasn dirawat di rumah sakit. KPK melayangkan surat panggilan kedua, Novanto diminta datang ke KPK Senin 18 April 2017. Panggilan kedua ini juga tidak dipenuhi.

Reaksi yang muncul antara lain, datangnya surat  dari Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI kepada KPK pada Selasa (22/9/2017). Surat itu ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI DPR Fadli Zon. Isinya permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Novanto.  Surat ini sempat diwacanakan akan dibawa ke Makhamah Kehormatan DPR karena dikeluarkan tidak dengan sepengetahuan pimpinan DPR yang lain. Namun sampai saat ini, tidak ada tindak lanjut.

Setelah panggilan kedua, saharusnya KPK memanggil Novanto untuk ketiga kalinya. Tetapi pada 4 September 2017, Novanto mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan pada 29 September 2017, status tersangka Novanto digugurkan oleh hakim tunggal Cepi Iskandar.

Beberapa hari setelah memenangi praperadilan Novanto keluar dari rumah sakit dan kembali menjalankan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR.

Sebelum status tersangkanya digugurkan oleh hakim Cepi Iskandar, anggota Pansus KPK mengeluarkan pernyataan akan membekukan KPK untuk sementara. Namun dalam rapat paripurna DPR pada 26 September 2017, pansus membatalkan rencana mengeluarkan rekomendasi pembekuan, dan meminta masa kerja pansus diperpanjang. Pembatalan itu tampanya terkait dengan penegasan Presiden Jokowi yang untuk kesekian kalinya mengatakan tidak akan membiarkan KPK diperlemah.

Aksi yang dilakukan KPk setelah Novanto tak lagi jadi tersangka adalah, mengeluarkan surat pencekalan baru atau memperpanjang masa pencekalan yang pernah dikeluarkan sebelumnya. Perpanjangan itu berlaku sejak 2 Oktober 2017.

Surat pencekalan ini tentu saja dibaca oleh Novanto sebagai tanda-tanda bahwa ia akan kembali ditetapkan sebagai tersangka. Tidak lama setelah putusan praperadilan, KPK memang berkali-kali mengatakan akan kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka, karena bukti dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus e-KTP sangat banyak.

Surat cekal baru itu direspom Novanto dengan mengajukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ia menggugat soal pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Dalam gugatan yang terdaftar tanggal 20 Oktober 2017 itu Novanto meminta PTUN Jakarta memerintahkan Dirjen Imigrasi mencabut Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor IMI.5.GR.02.05-3.0656 tertanggal 2 Oktober 2017 perihal Pencegahan ke Luar Negeri dan Penarikan Sementara Paspor RI a.n. Setya Novanto. Novanto juga meminta PTUN menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa itu.

Setelah mencekal, KPK kembali menetapkan Novanto tersangka dengan mengeluarkan sprindik baru atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Setya Novanto tertanggal 31 Oktober 2017 yang salinannya beredar di kalangan wartawan tanggal 4 Nopember 2017.

Orang-orang di sekitar Novanto kembali memberikan reaksi. Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPR  Fahri Hamzah. Fahri mengaku kesal mendengar kabar kembali terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Setya Novanto.

“Jadi kisah kelakuan KPK ini yang selama ini sudah membuat keadaan jadi kacau,” kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2017). Fahri juga menilai sprindik baru itu menghancurkan karir Novanto.

Pada 6 Nopember 2017, KPK sedianya memeriksa Novanto. Namun aksi KPK ini direspon oleh Sekretariat Jenderal DPR dengan mengirimkan surat ke KPK dengan isi mengutip putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa untuk memeriksa Ketua DPR harus ada izin presiden.

Menurut pakar tata negara Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M, putusan MK tersebut berlaku untuk pidana umum, bukan untuk pidana khusus seperti kasus korupsi. Reaksi Sekjen DPR tersebut juga sempat ditanggapi wakuil Presiden Jusuf Kalla yang meminta Novanto taat hukum.

Reaksi lain datang dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) bernomor B/263/XI/2017/Dittipidum, ditandatangani Dittipidum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Rudolf Nahak.

Surat tertanggal 7 Nopember 2017 tersebut diserahkan kepada Jaksa Agung HM Prasetyo. Surat tersebut dikatakan bermula dari laporan advokad Sandy Kurniawan dari Firma hukum Yunadi & Assosiate pada 9 Oktober 2017. Surat tersebut disebut-sebut membidik dua pimpinan KPK yakni Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Sitomurang terkait dugaan pemalsuan surat. Berkembang opini, surat bareskrim ini akan memicu munculnya kasus cicak-buaya.

Menghalangi Penyidikan

Daftar panjang reaksi Novanto dan orang-orang di sekitarnya itu-lah yang selama ini diduga membuat langkah KPK tersendat. Terbukti, sampai saat ini, yakni 7 bulan setelah dicekal atau 4 bulan setelah ditetapkan jadi tersangka tanggal 17 Juli 2017, KPK belum kunjung berhasil memeriksa Novanto sebagai tersangka.

Ini akan menjadi catatan buruk KPK yang selama ini dikenal sigap dan cepat dalam bertindak. Dalam sejumlah kasus, KPK bahkan mampu melimpahkan berkas perkara koruptor ke Pengadilan Tipikor dalam satu atau dua  bulan.

Pertanyaannya, apakah berbagai reaksi dari Novanto, pengacara dan orang-orang sekitarnya itu tidak dapat dikategorikan sebagai upaya menghalangi proses hukum atau prose peradilan terhadap Novanto?

Pengertian menghalangi itu dikemukakan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 29 dinyatakan bahwa: Barangsiapa dengan sengaja menghalangi, mempersulit, secara langsung tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka Pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 (lima)juta rupiah.

Rumusan Pasal 29  ini adalah, a. Barangsiapa; b. dengan sengaja, c. menghalangi, mempersulit secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka Pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditentukan dalam Pasal 21 dinyatakan pula bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Rumusan Pasal 21 ini adalah, a. setiap orang; b. dengan sengaja; c. mencegah, merintangi, atau menggagalkan; d. secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan e. terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Subjek delik Pasal 21 bisa siapa saja karena makna setiap orang tidak menunjuk kepada pelaku tertentu seperti polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat, anggota DPR, Presiden, Menteri, Pegawai Swasta dan pihak-pihak lain.

Perbuatan dan objek yang dilarang berupa “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” baik secara langsung ataupun tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Belum kunjung diperiksanya Novanto, dan munculnya berbagai reaksi dari pihak-pihak di sekitar Novanto seperti dikemukakan di atas adalah fakta.

Pertanyaannya, apakah KPK  tidak merasa bahwa berbagai reaksi dari orang-orang di sekitar Novanto menghambat proses hukum yang sedang dilakukan KPK terhadap Novanto?

Surat dari Bareskrim terkait dugaan pemalsuan,  adalah reaksi yang terbaru. Tidak tertutup kemungkinan akan ada reaksi yang lain. Reaksi lain itu bisa datang dari Pansus DPR tentang KPK yang masih on karena masa kerjanya diperpanjang. Rekomendasi pansus bisa lebih mengancan, bukan hanya komisioner KPK, tetapi pembekuan KPK seperti yang diwacanakan sebelumnya.

Oleh sebab itu, sebelum Pansus DPR mengundang paripurna bersidang, saatnya KPK bertindak cepat dengan cara bertindak lebih tegas, misalnya mengkaji orang-orang sekitar Novanto untuk dikenakan pasal menghambat proses peradilan terhadap Novanto. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here