Bintang HUT TNI 2017: Gatot Nurmantyo

0
392
Warga menaiki kendaraan lapis baja milik TNI saat perayaan HUT ke-72 TNI di Cilegon, Banten (5/10).

Nusantara.news, Jakarta – Bintang pada HUT TNI pada 5 Oktober tahun ini, tak pelak lagi adalah Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Bukan karena dia tuan rumah acara, atau karena dia Panglima TNI, tetapi karena nuansa HUT TNI pada 5 Oktober kali ini berbeda dengan peringatan tahun-tahun sebelumnya.

Jika biasanya topik pembicaraan tentang profesionalisme tentara, alutsista dan hal-hal normatif atau teknis militer lainnya, kali ini seolah terfokus pada politik TNI. Ini tentu berkaitan dengan serangkaian pernyataan dan kegiatan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang oleh sejumlah pihak ditafsirkan sebagai manuver politik menjelang tahun politik 2019.

Lihat saja semua pembicaraan di seputar HUT TNI yang bertema “Bersama Rakyat TNI Kuat” ini. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya sebagai inspektur upacara dalam peringatan puncak HUT TNI ke-72 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10), mengingatkan TNI untuk tidak masuk ke wilayah politik praktis. TNI harus berdiri di atas semua golongan dan tidak terkotak-kotak pada kepentingan politik yang sempit.

“Politik tentara adalah politik negara, politik TNI adalah politik negara dan loyalitas tentara adalah hanya loyalitas untuk kepentingan bangsa dan negara. Politik dan loyalitas itu berarti kesetiaan menjaga kepentingan rakyat, kesetiaan menjaga keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, kesetiaan pada pemerintah yang sah,” kata Jokowi.

Seperti menyambut pernyataan Panglima Tertinggi itu, Gatot Nurmantyo mengatakan, TNI pasti taat pada atasan yaitu presiden RI yang dipilih secara sah sesuai dengan konstitusi. “Sekali lagi, jangan ragukan TNI kesetiaannya,” kata Gatot.

“Sebagai Panglima, mewakili seluruh prajurit di Tanah Air, izinkan saya tegaskan kembali sekali lagi bahwa sampai kapan pun TNI akan setia dan menjunjung tinggi sumpah prajurit yang tadi disampaikan Bapak Presiden,” ujar Gatot.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

“Kesetiaan pada NKRI yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila adalah sendi utama yang melekat erat pada setiap jiwa dan raga prajurit TNI,” lanjut Gatot.

Menurutnya, Panglima TNI pasti berpolitik. Politiknya adalah politik negara bukan politik praktis. Politik yang diabdikan bagi tegak kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia.

Seusai upacara, Gatot Nurmantyo kembali menegaskan posisi politik Panglima TNI. “Kewajiban saya adalah menyiapkan adik-adik saya sebagai kader penerus untuk selalu solid antar TNI, kemudian solid antar matra TNI, kemudian solid dengan masyarakat. Dan yang paling penting mewujudkan kesatuan komando yang telah ada untuk terus ditingkatkan sehingga TNI selalu dalam posisi netral dalam politik praktis. Ini yang penting,” kata dia.

Sementara sehari sebelumnya di Jakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga berbicara tentang larangan berpolitik praktis bagi TNI. “Jika anggota TNI ingin berpolitik praktis, mereka harus keluar dari institusi,” kata Wapres.

Wapres mencontohkan seperti yang dilakukan Agus Harimurti Yudhoyono yang mundur dari TNI untuk maju pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada April 2017.  “Kalau ingin berpolitik praktis ya keluar dulu seperti Agus. Bagus itu kan,” ujar Wapres.

Dari kalangan wakil rakyat, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengamini pidato Presiden Joko Widodo yang mengingatkan agar TNI tidak terjun ke kancah politik praktis.  “Apa yang disampaikan Pak Jokowi tentunya tepat karena memang TNI harus betul-betul profesional dan untuk menjaga keamanan wilayah Republik Indonesia,” ujar Agus.

Sementara di kalangan LSM, pandangan tentang HUT TNI juga berpusar pada sikap-sikap Gatot Nurmantyo. LSM Kontras misalnya, secara khusus menyoroti soal ini.  “Setidaknya delapan situasi di atas bisa menggambarkan secara implisit bahwa sebenarnya TNI sebagai aktor masih memiliki ambisi untuk mengembalikan lagi spirit Dwi Fungsi ABRI, yakni militer yang sibuk berpolitik,” kata Wakil Koordinator Kontras Puri Kencana Putri, di kantor Kontras, kemarin.

Delapan situasi itu antara lain, peringatan Gatot mengenai ancaman proxy war, kehadirannya di tengah demo 212 akhir tahun lalu, membacakan puisi berjudul “Tapi Bukan Kami” di tengah Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar, perbedaan sikapnya dengan Polri tentang  tuduhan makar di berbagai gelombang demonstrasi kelompok agama, soal nonton bareng film Penumpasan Pemberontakan G30S/PKI, dan beberapa hal lagi.

Apa pun, Jenderal Gatot telah menjadi magnet baru dalam politik Indonesia saat ini. Sekalipun dia berkali-kali membantah melakukan kegiatan politik praktis, tetapi harus diakui langkahnya menimbulkan dampak politik. Di mata publik, Gatot telah dipandang sebagai tokoh militer yang lurus, anti-PKI, dan dekat dengan rakyat.

Membludaknya warga yang menonton acara, sehingga Presiden Joko Widodo terpaksa berjalan kaki sejauh 3 km ke lokasi acara akibat kemacetan luar biasa, bisa jadi adalah salah satu bukti persepsi publik itu. Padahal, acara HUT TNI tahun 2015, yang juga digelar di lokasi yang sama, tidak menimbulkan kemacetan separah ini.

Di tengah era politik sipil yang tak henti dibelit masalah ini, sosok tentara dengan penggambaran seperti itu bisa dianggap sebagai harapan baru. Persepsi ini tentu tak bisa dihalangi, walaupun Gatot selalu menampik tindakannya sebagai langkah politik kekuasaan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here