Bisakah Jokowi dan Prabowo Bentuk Zaken Kabinet?

0
253

Nusantara.news, Jakarta – Di tengah rekapitulasi KPU yang belum selesai, tampaknya dua kubu dalam Pilpres 2019 selain saling klaim kemenangan, juga diriuhkan dengan wacana soal zaken kabinet. Padahal, wacana zaken kabinet ini sudah sering dilontarkan baik sejak periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2009 maupun ketika Jokowi menang Pilpres 2014 lalu. Namun, wacana tersebutnya nyatanya tak semudah retorika.

Kini, wacana tersebut kembali digaungkan. Di kubu 01, misalnya, Ahmad Syafii Maarif mengusulkan agar Joko Widodo (Jokowi) membentuk kabinet zaken jika terpilih lagi jadi presiden untuk periode kedua. Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini bilang kabinet zaken bisa membuat "presiden lebih berdaulat." Pertanyaannya, apakah selama ini Presiden Jokowi tak berdaulat alias di bawah telunjuk para ‘ologarki’ partai sehingga perlu dibuat zaken kabinet? Entahlah.

Sementara di kubu 02, Viva Yoga Mauladi dari PAN juga pernah menyarankan Prabowo untuk menyusun zaken kabinet apabila terpilih menjadi presiden. Tak hanya itu, di media sosial, terutama grup-grup WA, bahkan telah beredar sejak akhir April lalu susunan kabinet Prabowo-Sandi yang dinamakan ‘Zaken Kabinet Adil Makmur 2019 – 2024’. Namun yang jadi pertanyaan, dari susunan nama zaken kabinet yang beredar, mengapa masih dididominasi orang partai?

Lantas, apakah zaken kabinet itu? Zaken kabinet adalah istilah untuk kabinet yang diisi para profesional/ahli dari non-partai. Prinsip pertama dan utama dari zaken kabinet adalah meritrokasi, atau menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat.

Di Indonesia, zaken kabinet pernah muncul di penghujung masa demokrasi parlementer. Kabinet Djuanda (1957-1959), misalnya, sering disebut sebagai kabinet zaken. Kabinet yang berusia singkat ini punya lima program di masa kerjanya. Kelima program kerja tersebut ialah membentuk Dewan Nasional, normalisasi Keadaan Republik Indonesia, melanjutkan Pembatalan KMB, perjuangan Irian Barat dan mempergiat Pembangunan. 

Beberapa menteri ahli dalam kabinet zaken bentukan Djuanda, di antaranya menteri perdagangan Soenarjo yang ahli dalam bidang ekonomi perdagangan, menteri sosial Johannes Leimena yang ahli dalam bidang gerakan sosial, menteri pendidikan Prijono yang ahli dalam pendidikan atau menteri negara A.M Hanafi yang lihai dalam lobi-lobi internasional. 

Selain itu, ada sejumlah versi yang menyebut Kabinet yang di dipimpin oleh Muhammad Natsir (6 September 1950 – 20 Maret 1951) dan Wilopo (3 April 1952-30 Juli 1953) juga sebagai kabinet zaken. Di sana ada nama Soemitro Djojohadikusumo (ayahanda Prabowo Subianto), seorang menteri yang ahli ekonomi. Atas keahliannya, tokoh sosialis yang dijuluki ‘Begawan Ekonomi’ ini dipercaya menjadi menteri dari era Soekarno hingga Seoharto. Namun, karena pada masa dua kabinet tersebut stabilitas negara memburuk, predikat zaken kabinet seolah menguap.

Zaken Kabinet, Sulit Tapi Perlu Dilakukan

Kembali ke wacana zaken kabinet, lepas hal tersebut sebagai basa-basi ataupun komitmen politik, tentu harus didukung. Dengan begitu, para menteri yang akan duduk di kabinet diiisi oleh orang berdasarkan kompetensinya, bukan karena deal-deal politik, balas jasa, atau sekadar bagi-bagi kue kuasa dalam koalisi.

Zaken Kabinet Djuanda (1957 – 1959) di Era Demokrasi

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Harris mengatakan, zaken kabinet akan lebih menguntungkan untuk rakyat Indonesia ketimbang kabinet berbasis politik. Pasalnya, yang selalu dikhawatirkan dari kabinet berbasis politik adalah adanya konflik kepentingan, yaitu kepentingan menteri sebagai pejabat publik yang harus melayani publik, di sisi lain juga harus melayani partainya.

Pun begitu, melihat kondisi politik yang pragmatis dan postur koalisi partai dalam Pilpres yang gemuk, rasanya cita-cita membentuk zaken kabinet akan sulit diwujudkan. Setidaknya jika melihat apa yang terjadi pada periode kedua Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan periode pertama Jokowi.

Pada 2009 lalu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyelenggarakan survei yang dibuat untuk menjawab pertanyaan: "apa kriteria ideal menteri-menteri SBY periode kedua?" Hasilnya, lebih dari 78 persen responden (dari total 1.270 orang) ingin menteri diambil dari kalangan profesional/ahli. Mereka yang mau menteri dari partai hanya sebanyak 4,1 persen saja.

"Publik menilai bahwa profesionalitas, kapasitas, kompetensi, dan pengalaman seseorang–terlepas dari apa pun latar belakang politik, agama, dan daerah–merupakan faktor yang lebih penting untuk dipertimbangkan menjadi menteri," kata Direktur Eksekutif LSI, Dodi Ambardi.

Namun toh SBY–yang menang Pilpres 2009 dengan angka 60 persen lebih–tak melakukan itu. Dari 37 menteri/setingkat menteri, hanya 13 orang yang berasal dari kalangan profesional, di antaranya Gamawan Fauzi sebagai Mendagri, Marty Natalegawa sebagai Menlu, dan Sri Mulyani selaku Menkeu. Sisanya berasal dari partai koalisi (Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB). Politikus dari Golkar bahkan diakomodir (misalnya Fadel Muhammad sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan), padahal partai kuning ini mendukung Jusuf Kalla-Wiranto.

Ini hanya satu indikasi betapa sulitnya tak mengakomodir kepentingan partai, padahal posisi SBY jelas lebih kuat dari Jokowi sekarang: purnawirawan tentara itu menang mutlak, 60 persen (padahal lawannya ada dua), dan dia adalah ketua umum partai. Beda dengan Jokowi yang suaranya lebih kecil (padahal lawannya hanya satu, Prabowo Subianto), dan dia pun bukan pemegang kendali di PDIP.

Jokowi pada 2014 sebetulnya lebih maju: ada 19 orang profesional dari total 34 menteri (lebih dari 50 persen). Tapi itu pun tak berlangsung lama karena ada beberapa nama profesional yang diganti dengan kader partai. kini, dengan koalisi jumbo yang dimiliki Jokowi: 10 partai (jika ditambah PBB) dan ratusan relawan, sulit bagi capres petahana untuk keluar dari tekanan.

Di pihak lain, Prabowo pun akan mengalami persoalan serupa. Namun, melihat sosok Prabowo yang lebih otonom baik secara personal maupun kapasitasnya sebagai ketua umum partai, capres penantang ini relatif akan lebih mudah mengkondisikan 4 partai dalam koalisinya untuk membentuk zaken kabinet.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol) UI Aditya Perdana mengatakan kabinet zaken tak melulu baik. Sebab, belum tentu juga profesional murni tidak bisa dilobi. Aditya menyebut nama Erick Thohir sebagai contoh. Erick memang seorang profesional. Dia adalah pedagang. Namun di sisi lain, ia juga punya kedekatan dengan partai karena posisinya sebagai Ketua TKN.

Selain itu, membentuk kabinet zaken saat ini agak sulit karena hitung-hitungan politis. Aditya mengatakan tak akan ada partai yang rela menyerahkan posisi menteri ke profesional. Mereka merasa berhak atas posisi menteri karena telah membantu kandidat mempertahankan kursi RI-1. "Partai koalisi dalam pilpres akan mengungkit peran mereka bagi kemenangan kandidat," kata Adit.

Namun meski sulit membentuk zaken kabinet di era dominasi partai saat ini, Jokowi atau Prabowo perlu memulai tradisi baru tersebut apabila nanti memenangkan pilpres. Ini tahta terakhir Jokowi, juga periode emas bagi Prabowo, sehingga mereka relatif tak terbebani secara politik. Sudah saatnya mereka perlu meninggalkan legacy politik yang baik untuk rakyat: salah satunya dengan menampilkan zaken kabinet.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here