Blanket Guarantee Dana Haji

0
120

INDONESIA akhirnya mempunyai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Presiden Joko Widodo melantik Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana BPKH di Istana Negara, Jakarta, 26 Juli kemarin.

BPKH dibentuk berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Badan yang  berada di luar struktur Kementerian Agama ini akan mengelola dana haji sekitar Rp90 triliun. Dana sebesar itu adalah akumulasi dari setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan nilai manfaat yang dihasilkan.

Dana raksasa itulah yang menjadi titik perhatian kita. Itu adalah uang rakyat, dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Umat Islam mengumpulkan uang agar bisa membiayai keberangkatannya ke Tanah Suci. Banyak di antara mereka orang yang benar-benar miskin, namun karena didorong kewajiban sebagai Muslim, mereka menyisihkan sebagian dari penghasilan yang tak seberapa itu untuk berhaji.

Jadi, mohon disadari, uang tabungan haji itu jauh lebih “sakti dan bertuah” ketimbang uang negara –yang dalam kasus-kasus korupsi sering disederhana dengan sebutan uang rakyat.

Ini perlu kita ingatkan karena uang sebesar itu akan dipakai pemerintah untuk membiayai pembangunan. Pemerintah saat ini memang dililit masalah keterbatasan sumber dana. Proyek ambisius infrastruktur yang direncanakan pemerintah membutuhkan dana yang luar biasa. Menurut data Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur Prioritas (KPPIP), sepanjang tahun 2016-2018, dibutuhkan dana Rp 851 triliun untuk 30 proyek infrastruktur prioritas.

Sementara Presiden Joko Widodo sudah menargetkan semua proyek prioritas tersebut harus selesai tepat waktu. “Saya tekankan, tahun 2018 merupakan tahun yang sangat penting bagi penyelesaian program pemerintah sesuai dengan Nawacita,” kata Jokowi, dalam Sidang Kabinet Paripurna, 4 April silam.

Padahal pemerintah sedang kesulitan uang. Utang pemerintah pusat di tahun 2016 saja sudah mencapai Rp Rp3.466,9 triliun. Meski jumlah itu coba dikemas dengan rasio utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang masih berkisar di angka 27 persen agar memberi kesan aman, namun tetap saja tidak mengurangi substansi bahwa utang Indonesia sudah terlalu besar.

Itu sebabnya, dana haji dilirik pemerintah. Presiden Joko Widodo menginginkan akumulasi dana haji itu bisa dioptimalkan mendorong pembangunan infrastruktur. Caranya, menurut Presiden, dengan menginvestasikan di tempat yang memberikan keuntungan besar.

Model pengelolaan dana haji yang jadi rujukan adalah pola Tabung Haji Malaysia. Karena dikelola secara profesional, Tabung Haji Malaysia menjadi perusahaan raksasa dengan laba bersih sekitar Rp9,5 triliun pertahun. Dana yang mereka kelola lebih dari Rp190 triliun. Dana itu diinvestasikan ke berbagai sektor bisnis, seperti perkebunan, properti dan sebagainya. Dari keuntungan bersih itu sebagian digunakan untuk mensubsidi biaya haji nasabahnya.

Cara itulah yang hendak ditiru pemerintah Indonesia. Dalam Pasal 48 UU Nomor 34 Tahun 2014, BPKH memang diberi kewenangan melakukan investasi sesuai prinsip syariah dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.

Amankah? Kita percaya, setelah organisasi BPKH ini sempurna terbentuk, mereka akan menerapkan prinsip good corporate governance secara ketat, dengan mengeluarkan berbagai aturan pengelolaan yang dapat menutup rapat celah salah-kelola. Pengawasan dari publik pun dipastikan akan berlipat ganda. Ditambah lagi pernyataan Presiden yang menjamin dana tersebut aman dari berbagai risiko terburuk.

Tetapi, jaminan tersebut tentu tidak bisa berdasarkan ucapan seorang presiden saja, melainkan harus dengan peraturan perundang-undangan.

Jaminan pun harus dalam bentuk penjaminan penuh, semacam blanket guarantee di perbankan. Blanket guarantee terhadap investasi dana haji ini juga dilakukan pemerintah Malaysia. Sehingga jika investasi gagal, umat tidak rugi.

Meski konteksnya berbeda, tapi belum hilang di ingatan orang tentang korupsi Dana Abadi Umat tahun 2005 silam yang jumlahnya mencapai Rp1 triliun.

Kini jika pemerintah Jokowi hendak dipercaya umat Islam untuk mengelola tabungan dana haji mereka, mesti ada produk hukum serupa sebagai jaminan. DPR pun, daripada meributkan aturan pemilu atau aneka rupa pansus yang semata-mata atas dasar kepentingan sempit mereka, lebih baik segera mendesak pemerintah menerbitkan aturan hukum yang memberikan jaminan penuh pengelolaan dana haji.

Tanpa jaminan resmi dari negara, dana haji jangan diutak-utik dulu. Sebab, ini adalah adalah uang rakyat, dalam arti yang sesungguh-sungguhnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here