BLBI, Misteri di Lima Era Presiden

0
363
Penangan BLBI di bawah 5 presiden penuh dinamika dan ketegangan, akan kah dimasa Presiden Jokowi akan rampung?

Nusantara.news, Jakarta – Presiden silih berganti, tetapi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum kunjung selesai. Akankah penangkapan Samadikun Hartono dijadikan KPK sebagai pintu masuk penyelesaian tuntas?

Beban yang harus ditanggung rakyat akibat BLBI terus berlanjut hingga lima presiden. Dan masih akan berlanjut kepada presiden-presiden mendatang. Hal ini bisa dilihat dari profil jatuh tempo obligasi pemerintah yang diterbitkan untuk merehabilitasi perbankan nasional.

Jawaban Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas interpelasi DPR RI, sebagaimana dibacakan Menko Perekonomian Boediono, pada 12 Februari 2008 di gedung MPR/DPR, paling tidak mengungkapkan secara historis penyelesaian Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dan BLBI.

Apabila menelaah konstruksi hukum perbankan Indonesia, siapapun tidak akan pernah menemukan terminologi BLBI. Terminologi yang paling mungkin ditemukan adalah KLBI.

Berdasarkan UU No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, KLBI dapat dikategorikan menjadi (i) KLBI sehubungan dengan penyaluran kredit-kredit yang dilakukan dalam rangka program pemerintah dan (ii) KLBI guna mengatasi kesulitan likuiditas yang dihadapi bank dalam keadaan darurat.

Seperti pernah diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin (1997) dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR, terminologi BLBI diciptakan untuk membedakan dua kriteria KLBI yang terdapat dalam konstruksi hukum perbankan Indonesia.

Pertama, KLBI merupakan kredit program BI kepada perbankan dalam menunjang program khusus pemerintah dengan suku bunga bersubsidi. Kebijakan ini sudah dilakukan sebelum terjadinya krisis ekonomi 1997/1998.

Kedua, kebijakan penanganan krisis perbankan mencakup tiga kelompok kebijakan yang berbeda, yaitu BLBI, program penjaminan, dan program rekapitalisasi perbankan.

Krisis moneter mulai terjadi pada pertengahan tahun 1997 di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Nilai rupiah dalam waktu relatif singkat merosot tajam, seiring dengan larinya modal ke luar negeri akibat kepercayaan yang runtuh. Masyarakat panik dan dunia usaha terpuruk. Melalui program IMF, pemerintah pada masa itu bersama BI mengambil tindakan untuk menyelamatkan perekonomian, sebagaimana yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI).

Kebijakan yang diluncurkan ternyata tidak berhasil menenangkan kepanikan, namun justru makin memburuk dengan keputusan penutupan 16 bank. Kelangkaan likuiditas terjadi sangat parah, baik dalam bentuk dolar maupun rupiah, karena masyarakat dan bank tidak saling percaya dalam melakukan transaksi. Menghadapi situasi ini pemerintah pada saat itu memberikan jaminan penuh (blanket guarantee) terhadap seluruh simpanan masyarakat yang ada di bank.

Era Kepresidenan

Sejarah BLBI telah melintas batas dan waktu, paling tidak sejarah itu telah melewati lima kepresidenan dengan gereget dan gaung yang selalu terasa pada saat-saat menjelang pemilu.

1. Era Soeharto

Penyaluran BLBI dimulai pada pemerintahan Soeharto, di mana saat itu Bapak Pembangunan ini menginstruksikan agar tidak ada bank yang ditutup guna menciptakan stabilitas perekonomian.

Instruksi itu tentu saja diterjemahkan oleh para pembantunya, yakni para menteri, termasuk Gubernur BI ketika itu, dengan memberikan blanket guarantee atau program penjaminan. Setelah program penjaminan diberikan, para nasabah bukannya percaya malah melakukan penarikan dana dalam jumlah besar (rush), akhirnya program penjaminan pun dibuka seluas-luasnya tanpa batasan yang aman. Itu sebabnya dana rehabilitasi perbankan menembus hingga ke level Rp650 triliun.

Lepas ada tidaknya kesalahan manajemen BLBI waktu itu, paling tidak seluruh bank pemerintah aman dan eksis, begitu juga bank-bank swasta seperti BCA, Danamon, Permata, Bukopin, Niaga, BII, Lippo dan seterusnya.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dibentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada Januari 1998 yang dalam perkembangannya bertugas untuk: (1) menyehatkan dunia perbankan, (2) mengembalikan dana negara, (3) mengelola aset-aset yang diambil alih oleh pemerintah.

Para penerima BLBI–mau tidak mau, suka tidak suka–akhirnya harus menyelesaikan BLBI-nya karena bank-bank mereka tidak bisa lagi diselamatkan dan krisis ekonomi semakin dalam.

Setelah masa pemerintahan Presiden Soeharto berakhir, dengan kondisi ekonomi yang masih sangat buruk, bank-bank mengalami krisis likuiditas yang makin parah. Sementara, akibat kebijakan penjaminan, pemerintah harus menalangi sebesar Rp53,78 triliun yang memiliki suku bunga diindekskan terhadap inflasi dan dibayarkan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN).

2. Era Habibie

Untuk mengembalikan fungsi perbankan, pemerintahan Presiden Habibie melakukan kebijakan rekapitalisasi bagi bank yang memiliki kecukupan modal antara minus 25% hingga 4%. Sedangkan bagi bank yang memiliki kecukupan modal di bawah minus 25% dilakukan penutupan. Biaya rekapitalisasi pada tahun 1999 adalah sebesar Rp281,83 triliun.

Di masa pemerintahan Presiden Habibie, UU BI diubah menjadi UU no 23/1999. Dengan UU ini BI tidak diperbolehkan memberikan kredit program. Dengan demikian seluruh KLBI yang telah diberikan sebesar Rp 9,97 triliun diubah menjadi menjadi SUN.

Tindakan pemerintah dalam menghadapi krisis perbankan pada masa itu dilakukan dengan prinsip out of court settlement, dalam bentuk Perjanjian PKPS, yang terdiri dari: MSAA, MRNIA dan APU.

Perjanjian MSAA ditandatangani oleh lima obligor, yaitu: Anthony Salim, Samsul Nursalim, M. Hasan, Sudwikatmono, dan Ibrahim Risyad. Total program MSAA adalah Rp85,9 triliun.

Sementara perjanjian MRNIA ditandatangani oleh empat obligor, yaitu: Usman Admadjaja (Rp12,5 triliun), Kaharudin Ongko (Rp8,3 triliun), Samadikun Hartono (Rp2,7 triliun), dan Ho Kiarto dan Ho Kianto (Rp297,6 miliar). Total program PKPS MRNIA adalah sebesar Rp23, 8 triliun.

Pada periode pemerintahan Presiden Habibie, 65 Bank Dalam Penyehatan (BDP) dikelola oleh BPPN, di mana 10 di antaranya adalah Bank Beku Operasi (BBO), 42 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), 13 Bank Take Over (BTO).

Di masa Presiden Habibie, sudah sekitar 77% persoalan BLBI diselesaikan lewat skema MSAA dan MRNIA.

3. Era Gus Dur

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, rekapitalisasi antara lain dilakukan terhadap PT Bank Niaga dan PT Bank Danamon, yang membutuhkan biaya sebesar Rp55,05 triliun. Juga dibentuk KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan) dengan Keppres No. 177/1999 yang memberikan pedoman kebijakan bagi BPPN.

Perjanjian PKPS pada periode ini dilakukan dengan penandatanganan Akta Pengakuan Utang (APU) oleh 30 obligor, dengan nilai Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) setelah reformulasi sebesar Rp15,2 triliun.

Namun dalam restrukturisasi sejumlah perusahaan besar swasta, a.l. yakni PT Chandra Asri Petrochemical Center, Proyek Tuban (Grup Tirtamas), PT Dipasena Citra Darmadja, dan Grup Texmaco, dinilai banyak kalangan sebagai bailout atau penalangan utang swasta oleh pemerintah. Apalagi prosesnya sering diputuskan di Istana Negara, sehingga marak sindiran dialamatkan kepada Gus Dur waktu itu soal restrukturisasi lewat istana dan bukan lewat BPPN.

Pada tahun 2000, disahkan UU No. 25/2000 tentang Propenas yang antara lain memberikan landasan kebijakan untuk memberikan insentif kepada para obligor yang kooperatif dan pemberian penalti kepada obligor yang tidak kooperatif.

Beban negara dalam bentuk SUN yang dikeluarkan sebagai konsekuensi kebijakan-kebijakan penanganan krisis ekonomi sejak pemerintahan Presiden Soeharto, Presiden Habibie, dan Presiden Abdurrahman Wahid adalah sebesar Rp218,32 triliun untuk BLBI dan penjaminan serta Rp422,6 triliun untuk rekapitalisasi perbankan.

Sebagian penyelesaian MSAA, MRNIA dan APU diselesaikan baik dimasa Presiden Habibie, Presiden Gus Dur maupun di era Presiden Megawati.

4. Era Megawati

Sejak tahun 2001, pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan kebijakan-kebijakan untuk melanjutkan penanganan dampak krisis ekonomi dan kondisi perbankan, terutama yang terkait dengan pengambil-alihan aset-aset obligor serta penjualan aset tersebut. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, ditetapkan TAP MPR X/2001 dan TAP MPR VI/2002 yang mengamanatkan pelaksanaan kebijaksanaan MSAA dan MRNIA secara konsisten sesuai dengan UU Propenas.

Selanjutnya, pemerintahan Presiden Megawati menerbitkan Inpres No. 8/2002 yang memberikan jaminan kepastian hukum kepada obligor yang kooperatif dan sanksi kepada yang tidak kooperatif.

Berdasarkan Inpres ini, dikeluarkan SKL (Surat Keterangan Lunas), yang di dalamnya antara lain berisi release and discharge, kepada lima obligor MSAA, yaitu Anthoni Salim yang memiliki kewajiban sebesar Rp52,7 triliun dengan pengembalian sebesar Rp19,4 triliun (37%); Sjamsul Nursalim dengan kewajiban sebesar Rp28,4 triliun dengan pengembalian Rp4,9 triliun (17,3%); M. Hasan dengan kewajiban Rp6,2 triliun dengan pengembalian sebesar Rp1,7 triliun (27,4%); Sudwikatmono dengan kewajiban Rp1,9 triliun dan pengembalian Rp713 milyar (37,4%); dan Ibrahim Risjad dengan kewajiban Rp664,1 milyar dan pengembalian Rp370,8 miliar (55,7%). SKL juga diberikan kepada 17 obligor PKPS APU dengan daftar kewajiban dan pengembalian ada di dalam lampiran jawaban.

Dengan tingkat pengembalian aset seperti yang diuraikan di atas, pemerintah harus menanggung beban sebesar Rp57,8 trilun. Angka ini adalah selisih dari SUN yang diterbitkan oleh pemerintah dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang diterima oleh pemerintah secara tunai. Hal ini dengan sendirinya merupakan beban yang harus ditanggung oleh APBN.

Pemerintahan Presiden Megawati bersama DPR masa itu melakukan reprofiling (memperpanjang jatuh tempo SUN) dan restrukturisasi SUN BLBI untuk meringankan beban APBN.

Pada tahun 2004 masa kerja BPPN telah selesai, dan BPPN ditutup. Total biaya penyehatan perbankan selama masa 1997-2004 dengan demikian adalah sebesar Rp640,9 triliun, yaitu untuk program BLBI adalah sebesar Rp144,5 triliun, program penjaminan sebesar Rp53,8 triliun, penjaminan Bank Exim sebesar Rp20 triliun, dan program rekapitalisasi sebesar Rp422,6 triliun.

Sementara delapan obligor yang tidak kooperatif dan diserahkan ke polisi pada masa pemerintahan Megawati, di antarannya Atang Latief (Bank Bira), James dan Adisaputra Januardy (Bank Namura), Ulung Bursa (Lautan Berlian), Omar Putihrai dan Lidia Muchtar (Bank Tamara), Marimutu Sinivasan (Texmaco dan Bank Putera Multikarsa) dan Agus Anwar (Bank Pelita dan Bank Kredit Asia).

5. Era SBY

Dengan penerbitan SUN untuk mendanai program-program tersebut, utang pemerintah dari dalam negeri mendadak melonjak. Posisi Utang Pemerintah pada tahun 1997-2000 meningkat terus hingga sekitar 100% dari PDB. Dengan demikian beban APBN menjadi sangat berat akibat lonjakan utang yang sangat besar dalam waktu singkat.

Itulah persoalan yang harus ditangani oleh Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono sejak Oktober 2004. Sejak awal pemerintah bertekad untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian yang menjamin rasa keadilan, transparansi, kepastian hukum, dan bebas dari intervensi kepentingan kelompok, dan bersih dari korupsi. Upaya untuk mengembalikan uang negara secara maksimal terus dilakukan melalui mekanisme dan instrumen yang tersedia.

Pemerintah melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) mengelola aset-aset eks-BPPN untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian dengan penjualan aset PT. PPA secara transparan, bersih dan akuntabel.

Pemerintah melakukan penyelesaian kewajiban 8 obligor, yaitu: Adisaputra Januardi/Janes Januardi, Atang Latief, Ulung Bursa, Omar Putihrai, Lidia Muchtar, Marimutu Sinivasan dan Agus Anwar. Mereka telah menandatangi APU namun belum menyelesaikan kewajibannya. Saat ini telah dilakukan pemanggilan, pemblokiran aset yang menjadi piutang, pencegahan ke luar negeri, dan eksekusi aset. Pemerintah akan terus menagih agar mereka memenuhi kewajibannya.

Demikian pula terhadap para obligor lain, baik yang kooperatif namun tidak/belum memenuhi sisa kewajibannya (seperti Trijono Gondokusumo dengan kewajiban Rp2,9 triliun, Henky Widjaja Rp450 miliar, I Made Sudiarti Rp650 miliar, Santoso Sumali Rp286 miliar serta Baringin P. dan Joseph Januardy Rp152 miliar) maupun yang tidak kooperatif sedang dan terus dilakukan penagihan.

Krisis ekonomi dan perbankan memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa kita. Masa lalu dengan segala kesulitannya tentulah menjadi tanggung jawab kita semua. Kita tidak boleh menyesali dan tidak boleh menyerah dalam mengatasi masalah tersebut. Tetapi justru menjadikan kita tumbuh matang dan arif dalam menghadapi dunia yang tidak pasti.

Pemerintah meminta kepada para pengusaha, terutama mereka yang telah terselamatkan oleh dana negara, agar mengutamakan investasi dan pengembangan usahanya di dalam negeri. Saat ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan tanggung jawab moral sebagai warga negara, dengan berinvestasi di dalam negeri, membuka lapangan kerja, membayar pajak dengan benar, menggalakkan ekspor, serta belajar dari dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu.

Demikian pula kepada bank yang telah diselamatkan melalui program rekapitalisasi, harus segera menjalankan fungsi intermediasi untuk mendukung pertumbuhan sektor riil dan sektor produktif lainnya.

Begitu banyak hal yang dapat dilakukan. Perekonomian nasional kita kini telah mulai melangkah lebih baik, dengan fondasi yang lebih kokoh. Dengan usaha dan kontribusi kita masing-masing, masa depan Indonesia pasti akan lebih cerah.

Era Jokowi

Pada era Presiden Joko Widodo, tidak banyak upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan BLBI, kecuali melanjutkan apa yang dilakukan pada era SBY. Hanya mantan Kepala BIN Sutiyoso yang berhasil menangkap Samadikun Hartono, pengemplang BLBI Bank Modern, yang sempat kabur lebih dari 20 tahun ke China.

Namun, selain Samadikun sama sekali tidak ada upaya yang nyata, kecuali Menteri Keuangan Sri Mulyani menggertak memproses hukum 20 obligor BLBI yang kabur dengan nilai utang sebesar Rp30 triliun.

Tapi yang menarik justru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berinisiatif membuka kotak pandora BLBI Sjamsul Nursalim. KPK mentersangkakan mantan Kepala BPPN Sjafruddin Arsyad Temenggung. Semoga ini awal yang baik dan sekaligus pintu masuk pengungkapan BLBI secara keseluruhan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here