BLBI Sjamsul Nursalim, Masih Berlepotan Masalah

0
224
Sjamsul Nursalim Pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI)

Nusantara.news, Jakarta – Berdasarkan hasil audit investigasi BPK BLBI Sjamsul Nursalim, masih berlepotan masalah. Karena tidak hanya ditemukan tindak pidana korupsi (TPK) tapi juga tindak pidana perbankan (TPP).

Jumlah BLBI Bank BDNI pada posisi tanggal 29 Januari 1999 adalah sebesar Rp37,04 triliun yang terdiri dari Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (FSBPUK) sebesar Rp9,76 triliun, fasilitas saldo debet sebesar Rp20,93 triliun, saldo debet sebesar sebesar Rp1,62 triliun, dan dana talangan valas sebesar Rp439,12 miliar.

Hasil audit BPK-RI atas penyaluran BLBI menunjukkan adanya penyimpangan TPP yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp3l,83 triliun dengan uraian sebagai berikut:

Pertama, konversi saldo debet per 30 Desember 1997 menjadi FSBPUK yang mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp9,76 triliun.

Kedua, pemberian Fasilitas Saldo Debet (FSD) terhadap saldo debet setelah tanggal 31 Desember 1997 mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp21,41 triliun.

Ketiga, pembayaran dana talangan valas yang tidak sesuai ketentuan SK N0.31/53A/KEP/DIR tanggal 19 Juni 1998 mengakibatkan potensi kerugian sebesar Rp673,36 miliar.

Sedangkan hasil audit atas peggunaan BLBI menunjukkan adanya penyimpangan yang berindikasi TPK sebesar Rp24,47 triliun dengan uraian sebagai berikut:

Pertama, pencairan giro dan deposito milik grup terkait sebesar Rp248,59 miliar.

Kedua, pembayaran talangan atas transaksi Netting SWAP antara bank dengan PT Bank Bali Tbk. yang terlambat didaftarkan ke BI namun tetap dibayarkan oleh BI sebesar Rp904,64 miliar (kasus PT Bank Bali Tbk.)

Ketiga, transaksi pembelian valas sebesar Rp9,22 triliun yang dilakukan pada saat posisi devisa netto telah melampaui ketentuan yang berlaku.

Keempat, pembayaran transaksi valas (forward) ke American Express Bank yang jatuh tempo tanggal 11 Juni 1998 sebesar Rp17,86 miliar.

Kelima, placement baru dengan menggunakan/menambah saldo debet sebesar Rp1,45 triliun dan USD271,383,378.25 atau jumlahnya ekuivalen dengan Rp2,43 triliun.

Keenam, placement baru pada PT BB Tbk. dan PT BIP dengan menggunakan saldo debet masing-masing sebesar Rp563 miliar dan Rp45 miliar.

Ketujuh, pembayaran hutang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) grup terkait pada saat saldo giro bank di BI telah merah sebesar Rp44,80 miliar.

Kedelapan, pembayaran dana talangan kepada kreditur luar negeri untuk menutupi kewajiban nasabah grup/terkait sebesar Rp2,74 triliun.

Kesembilan, pembayaran dari debitur untuk melunasi kewajiban kepada kreditur luar negeri tidak diteruskan oleh bank dan bahkan kewajiban ini dilaporkan default agar dapat ditalangi oleh BI sebesar Rp145,90 miliar.

Kesepuluh, pemberian kredit valas melalui cabang Cayman Island dan Cook Island kepada debitur Luar Negeri sebesar USD182.529.875 ekuivalen Rp669,88 miliar.

Kesebelas, pemberian kredit rupiah (IDR) kepada grup terkait yang dananya digunakan untuk transaksi di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) sebesar Rp4,99 triliun.

Keduabelas, pembelian/pembangunan aktiva/bangunan baru pada periode Oktober s.d Desember 1997 sebesar Rp3,65 miliar.

Ketigabelas, pembayaran hutang Banker Acceptances untuk kepentingan bank dan nasabah grup dengan dana talangan dari BI, sebesar US$213.314.388,16 ekuivalen Rp1,91 triliun.

Pihak-pihak yang terkait dengan dugaan penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan BLBI pada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) adalah sebagai berikut:

Para Pihak Terduga Yang Terkait Dengan Pengucuran Dana BLBI Sjamsul Nursalim

Audit tambahan

Berbeda dengan hasil audit investigasi BPK atas BLBI Nursalim, hasil audit tambahan yang khusus difokuskan pada kasus BLBI Nursalim cukup mencengangkan.

Hasil audit yang dilakukan Lehman Brothers bekerja sama dengan local partner-nya Bahana dan Danareksa, menunjukkan total settlement asset dalam kerangka BLBI Nursalim jumlahnya sama, sehingga tak perlu dipermasalahkan.

Sebaliknya, hasil audit khusus yang dilakukan Erns & Young atas penyerahan aset dalam kerangka BLBI Nursalim justru menunjukkan kelebihan setor aset senilai US$1,3 juta.

Namun hasil audit Tim Bantuan Hukum BPPN menunjukkan, dari utang BLBI Nursalim sebesar Rp28,49 triliun, aset yang diserahkan nilainya hanya Rp13,61 triliun.

Praktis ada sesuatu dengan perbedaan angka hasil audit para auditor dalam dan luar negri itu, bahkan dengan hasil audit investigasi BPK. Kalau perbedaan itu hanyalah Rp100 miliar hingga Rp200 miliar, mungkin masih bisa difahami karena akibat pembulatan angka.

Tapi kalau perbedaannya sampai Rp13,61 triliun, bahkan hasil audit investigasi BPK menunjukkan perbedaan Rp21 triliun (TPK) dan Rp31 triliun (TPP), maka ada sesuatu di balik jomplangnya angka-angka tersebut.

Lepas dari masih adanya selisih penyelesaian kewajiban Salim Group, pada 30 Desember 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No, 8/2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya Atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan PKPS.

Inpres ini dilatarbelakangi konsideran, bahwa BPPN telah menyelesaikan PKPS dengan debitur baik dalam bentuk MSAA, MRNIA, dan atau APU.

Inpres ini menginstruksikan Menko Perekonomian, Menkeh HAM, para menteri anggota KKSK, Menneg BUMN, Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua BPPN, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi PKPS.

Kepada debitur MSAA, MRNIA, maupun APU yang telah melunasi kewajibannya, diberikan bukti penyelesaian berupa pelepasan dan pembebasan (R & D) dalam rangka jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur sebelumnya (PKPS). Sedangkan kepada debitur yang sedang melakukan penyelesaian diberi kesempatan untuk terus dan secepatnya menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh KKSK.

Sementara kepada debitur yang tidak menyelesaikan atau tidak bersedia menyelesaikan kewajibannya kepada BPPN sampai dengan berakhirnya batas waktu yang ditetapkan oleh KKSK, diambil tindakan hukum yang tegas dan kongkret, yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Ketua BPPN, Kapolri, dan Jaksa Agung.

Dalam dokumen BPPN pada Februari 2000 menyebutkan bahwa asset settlement dari Nursalim sudah closing. Artinya perbedaan angka yang simpang siur dianggap selesai. Bahkan di masa Presiden Abdurrahman Wahid posisi Nursalim seperti anak emas yang tidak boleh diganggu.

Yang jelas, tragedi Urip-Ayin di kediaman Sjamsul Nursalim dengan menyerahkan US$660 ribu sebagai mahar biaya perkara, tampaknya penyelesaian utang eks pemilik BDNI merupakan yang paling rumit. Bahkan ada kesan, kerumitan ini telah dimanfaatkan politisi, pejabat pemerintah, aparat hukum untuk cawe-cawe menikmati dana muntahan dari ketidakjelasan penyelesaian utang Sjamsul Nursalim.

Boleh jadi, kasus Sjamsul Nursalim telah dianggap selesai oleh generasi yang lalu. Tapi tidak untuk generasi yang akan datang…! []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here