Blunder Lagi, Tanah dan Hutan Diurus LSM Asing (1)

WWF Gagal Kelola Hutan Riau, 83 Ribu Hektar Lahan Hancur

0
236
Pemerintah membentuk Sekretariat Bersama Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial dengan menggandeng WWF Indonesia dianggap sebagai blunder.

Nusantara.news, Jawa Timur – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dikritik habis-habisan karena membentuk Sekretariat Bersama Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) bersama World  Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia. Dengan adanya nota kesepahaman, WWF Indonesia ditunjuk sebagai Project Management Office (PMO).

Pembentukan sekretariat ini dilakukan dengan alasan untuk mempercepat proses reforma agraria yang penting untuk mendorong program kebijakan pemerataan ekonomi, pengurangan kesenjangan kepemilikan atau penguasaan lahan serta penurunan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P39/MenLHK/Setjen/Kum 1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, memiliki fungsi mengembalikan hutan menjadi hutan lindung, dengan peningkatan peran petani dan masyarakat, sudah bagus.

Kebijakan ini memberi akses bagi petani miskin untuk memanfaatkan maksimal 2 ha lahan hutan negara itu. Konsep perhutanan sosial ini sejatinya untuk memberikan perlindungan kepada berupa pengukuhan dari pemerintah untuk mengelola hutan, karena telah ada izin pemanfaatan. Tapi bukan menjadi hak milik, dan masa berlaku selama 35 tahun. Pengelolaan lahan sifatnya bukan dibagi-bagi, hanya diberi izin (35 tahun) dan bisa diwariskan. Dengan catatan 5 tahun sekali dievaluasi. Dengan begitu petani miskin akan memperoleh hak dan kewajiban.

Perhutanan sosial merupakan upaya pemerintah dalam pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, energi air, jasa wisata alam, sarana wisata alam, penyerapan dan penyimpanan karbon, serta penyimpanan di hutan produksi dan lindung.

Baca juga: Perhutanan Sosial, Jokowi Minta Tiru Finlandia

Adapun, kebijakan reforma agraria itu sendiri sebetulnya memiliki dua fokus utama untuk mengurangi tingkat ketimpangan yakni pertama, aset yang terdiri dari lahan transmigrasi dan prona, serta redistribusi aset yang terdiri dari HGU atau tanah terlantar dan pelepasan kawasan hutan. Kedua, pemberian akses pemanfaatan lahan hutan melalui perhutanan sosial.

Sayangnya, dalam pelaksanaannya pemerintah carut marut. Dengan melibatkan WWF yang notabene LSM asing, pemerintah dianggap tidak paham kondisi perhutanan yang ada. Seperti diketahui citra dan track record WWF selama ini sangat buruk. Bahkan WWF tidak pantas ikut campur dalam urusan tanah dan hutan Indonesia. Sudah banyak kasus yang melibatkan WWF terkait masalah hutan di Indonesia.

Di era Menteri Kehutanan masih dipegang Zulkifli Hasan, kerjasama pemerintah dengan WWF dianggap gagal. WWF yang diharapkan mendukung perbaikan pengelolaan hutan di Indonesia, justru makin membuat kondisi hutan makin buruk. Contoh kasus, pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser, Nangroe Aceh Daroesalam, saat itu pembalakan liar terus terjadi.

Serupa dengan yang terjadi di Taman Nasional Teso Nilo (TNTN), Riau. Pengelolaan hutan secara kolaboratif dengan WWF makin membuat kondisinya parah. Akibat kegagalan perbaikan pengelolaan hutan secara kolaboratif tersebut, pemerintah harus menanggung beban tanggung jawab. Padahal dana yang mereka dapat dari luar negeri begitu besar. Tapi yang diprotes malah Indonesia akibat pengerusakan hutan.

Tokoh Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Fuad Bawazier mengakui bahwa WWF mengusung agenda tersembunyi. Apalagi, audit keuangan dan kinerja terhadap LSM asing sangat jarang dilakukan pemerintah.

Kinerja LSM asing yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss itu dinilai amburadul dalam mengelola hutan di Indonesia. Seperti diketahui, sejak tahun 2009, Berdasarkan SK No.663/Menhut-II/2009, TNTN dikelola secara kolaboratif bersama LSM asing WWF yang memiliki kantor pusat di Jenewa, Swiss itu.

Saat itu luas TNTN mencapai 83.068 hektare dengan memasukkan areal hutan produksi terbatas yang berada di sisinya. Namun berdasarkan analisis citra landsat, saat ini luas hutan alam TNTN hilang hingga 64 persen. Sedangkan pada areal perluasan, hutan alam yang hancur telah mencapai 83 persen. Ironisnya, WWF tetap ingin kembali menggarap proyek serupa di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Riau.

Selama kerjasama dengan WWF, pemerintah tidak pernah melakukan evaluasi. Bahkan kini, Menko Darmin dengan bangganya memberi proyek reforma agraria dan perhutanan sosial ke WWF. Ingat, pemerintah tidak bisa melakukan audit keuangan terhadap LSM asing. Mereka bisa bebas tanpa kontrol.

Mungkin pemerintah perlu meniru langkah Norwegia yang dengan berani menghentikan bantuan kepada WWF. Penghentian donasi itu dilakukan menyusul terbongkarnya penggelapan dana oleh WWF di Tanzania.

Apalagi di luar negeri, pengaturan LSM asing terbilang sangat ketat. Lalu kenapa di Indonesia tidak bisa? Pemerintah dan badan intelijen juga wajib menyelidiki apa motif WWF beroperasi di Indonesia. Jangan asal tampung saja LSM yang hanya bisa berkoar-koar.

Selain di Norwegia, borok WWF juga pernah dibongkar The Taxpayers Alliance, lembaga penggunaan dana pajak di Inggris. The Tax Payer merilis laporan tentang perselingkuhan Uni Eropa dengan WWF. Pada 2011, injeksi dana dari Uni Eropa mencapai 10,1 juta euro, selain 0,5 juta euro dari perusahaan lotere. Penerimanya adalah koalisi LSM yang tergabung dalam Green 10, termasuk WWF.

Fakta pelanggaran yang dilakukan WWF semakin mengundang tanda tanya. Apalagi, berdasarkan analisis PPATK pada 2011 ada transaksi US$ 137 juta yang tidak terlacak, yang dicurigai masuk ke kas sejumlah LSM. Kalau memang mau bekerjasama dengan pemerintah, maka WWF harus bersedia diaudit.

Sudah menjadi rahasia umum apabila LSM asing seperti WWF memiliki agenda tersembunyi ketika memasuki negara lain. Karena itu pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) menjadi Undang-Undang, ada baiknya. Karena dapat mengatur dan mengontrol LSM terutama LSM asing yang beroperasi di Indonesia. Sebab, LSM asing yang di Indonesia dapat menggunakan dana dari luar seperti darah yang bisa mengalir ke mana-mana. Jadi sangat mungkin WWF akan terganggu apabila UU Ormas disahkan.

Menhut sendiri sejak mengetahui gagal bobroknya WWF mengaku akan berhati-hati untuk melakukan kerjasama dengan lembaga asing tersebut. Apalagi sepak terjang LSM asing tersebut selalu merugikan kepentingan bangsa. Akibat kampanye negatif LSM yang tidak punya kepentingan dengan mereka, beberapa produk ekspor nasional kerap menghadapi kesulitan di pasar ekspor. Di antaranya minyak sawit serta pulp dan kertas.

Hal itu diungkap Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Nana Suparna. Menurutnya, WWF perlu dievaluasi agar dapat membangun manajemen yang baik.

Hal senada, Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (F2SB) Achmad Mangga Barani mengatakan, pemerintah perlu mengawasi dan membatasi ruang gerak LSM asing seperti WWF. Pasalnya, kehadiran mereka dapat merusak produk-produk nasional. Selain mencemarkan nama baik Indonesia, kampanye negatif dari LSM menguras waktu dan biaya pelaku usaha Indonesia karena harus mengcounternya. Hal itu berdampak terhadap daya saing usaha dalam negeri.

“Ekonomi kita sangat tergantung terhadap ekspor. Kalau produk-produk nasional tidak diterima di pasar ekspor akibat dikambinghitamkan, akan jadi masalah bagi ekonomi kita. Seharusnya pemerintah memproteksi industri dalam negeri dari gangguan LSM asing, bukan malah menggandeng untuk kerjasama,” papar Mangga.

Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki, harus paham masalah ini. Reforma agraria dan perhutanan sosial tidak bisa dipasrahkan pada lembaga asing selevel WWF. Jelas ini blunder dua kali.

Reforma agraria dan perhutanan sosial adalah isu yang sangat sensitif karena menyangkut hajat orang banyak dan merupakan kebijakan korektif atas salah urus yang telah berlangsung lama. Karena sensitifnya isu RAPS, maka negara yang mengambil peran utama pelaksanaan kebijakan tersebut.

Direktur Eksekutif Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad menilai aktivis dapat mengambil peran membantu negara dengan formalisasi negara. Contohnya Pokja Perhutanan Sosial yang melibatkan akademikus, aktivis NGO, budayawan, serta ASN pusat dan daerah melalui SK Dirjen Perhutanan Sosial untuk tingkat pusat dan oleh gubernur di tingkat provinsi. “Pokja ini sudah berjalan dengan baik sejak tahun lalu,” tulis Chalid Muhammad, Sabtu, (22/10/2017).

“Penunjukan WWF menjadi PMO oleh Menko Perekonomian menimbulkan reaksi penolakan keras dari pihak-pihak yang selama ini telah bekerja membantu pemerintah untuk pencapaian target Program Presiden ini dengan tepat sasaran,” kata Chalid Muhammad.

Menurut dia, keterlibatan WWF sebagai sebuah NGO yang berafiliasi atau menjadi bagian dari jaringan global WWF, atau organisasi lingkungan hidup internasional dalam program RAPS, sangat rawan dijadikan isu politik dari pihak-pihak yang selama ini menolak kebijakan RAPS dengan beragam motif.

Chalid melihat salah satu peran PMO adalah membangun koordinasi antar-kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program RAPS. “Bagaimana logikanya koordinasi antar-kementerian dan lembaga negara dilakukan oleh organisasi bukan negara. Ini akan menjadi isu politik lainnya,” katanya.

Bila Kemenko Perekonomian tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan program RAPS, imbuh Chalid, pemerintah agar membentuk tim PMO dengan merekrut dari kalangan akademikus, aktivis, jurnalis, dan ASN yang berkompoten dan memiliki komitmen tinggi.

“Bila ada aktivis WWF yang mau bekerja membantu RAPS, masukan ke tim bentukan Kemenko tersebut, sehingga tampak bahwa negara berada di garis depan,” tegasnya. Ia berharap Menko Perekonomian bisa segera mengoreksi kerja sama dengan WWF dalam program reforma agraria dan perhutanan sosial tersebut.bersambung

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here