Blusukan Jokowi ke Jabar, Cukupkah Patahkan Hegemoni PKS?

0
285

Nusantara.news, Jakarta –  Poros Teuku Umar yang hampir pasti akan kembali mengusung Jokowi jadi calon presiden, akan mulus memenangi Pilpres 2019, apabila berhasil memenangi Pilgub Jabar 2019 yang dikuasai Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Seperti apa hitungannya? Mampukan poros Teuku Umar atau Jokowi memenangi Pilgub Jabar?

Hegemoni PKS

Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) yang digelar 2018 merupakan salah satu barometer bagi poros Teuku Umar untuk memenangi Pilpres 2019. Pilgub Jabar sekaligus tantangan bagi Jokowi yang dapat dipastikan akan diusung kembali oleh poros Teuku Umar yang merupakan koalisi enam partai, terdiri dari PDIP, Golkar, Nasdem, hanura, PPP dan PKB.

Dapil Jabar menjadi barometer karena dapil ini merupakan lumbung suara terbesar di seluruh Indonesia. Jumlah pemilih di dapil Jabar berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2014 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencapai 33.045.101 suara.

Jumlah DPT ini terpaut hampit 3 juta suara dengan jumlah pemilih Jawa Timur yang merupakan lumbung suara terbesar kedua di Indonesia yang mencapai 30.638.982 suara. Sedang DPT Jawa Tengah merupakan lumbung suara terbesar ketiga, jumlah DPT mencapai 27.385.213 suara.

Berdasarkan data pemilih tetap KPU, ketiga provinsi ini memiliki jumlah pemilih total lebih dari 50 persen dari jumlah keseluruhan pemilih di Indonesia. Oleh sebab itu menguasai tiga provinsi ini sama dengan menguasai Indonesia.

Pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi-JK berhasil memenangi perolehan suara di Dapil Jateng dan Jatim, tetapi kalah di Dapil Jabar.

Di dapil Jawa Tengah, dari total suara sah sebesar 19.445.260 suara, Jokowi-JK meraup 12.959.540 (66,65 persen) suara, sementara Prabowo-Hatta meraih 6.485.720 (33,35 persen).

Di dapil Jatim, dari 21.946.401 total suara sah, Jokowi-JK meraup 11.669.313 (53,17 persen), sedangkan Prabowo-Hatta memperoleh 10.277.088 (46,83 persen)
Di dapil Jabar dari 23.697.696 total suara sah, Jokowi-JK meraih 9.530.315 (40,22 persen) suara, sedangkan  Prabowo-Hatta meraup 14.167.381 (59,78 persen), atau terpaut hampir 5 juta suara.

Poros Teuku Umar dengan enam partai pendukung meliputi PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, dan PKB,  di atas kertas menguasai panggung politik Jateng pada Pilpres 2019 mendatang. Hal ini terindikasi dari posisi Gubernur Jateng yang  diduduki oleh kader PDIP.

Panggung pemilu Jatim juga akan dikuasai oleh poros Teuku Umar. Calon Partai Demokrat memang berhasil memenangi Pilgub Jatim dua kali berturut-turut. Tetapi kemenangan itu dianalisis lebih karena faktor Wakil Gubernur Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul yang memiliki kedekatan dengan ulama yang menjadi basis suara terbesar di Jatim.

Pada pilpres  mendatang, gabungan PKB dan PDIP saja diyakini mampu meraup suara signifikan di dapil Jatim. Ditambah suara Partai Golkar dan 3 partai lainnya, maka dapil Jatim di atas kertas dimenangi oleh poros Teuku Umar.

Pada Pilpres 2014, secara nasional pasangan Jokowi-JK meraup 71.107.184 suara (53,19 persen), sedangkan Prabowo-Hatta meraih 62.578.528 suara (46,81 persen), atau terpaut hampir 9 juta suara.

Jika saja pada Pilpres 2019 mendatang, poros Teuku Umar, berhasil mengungguli perolehan suara Prabowo atau kandidat lain di dapil Jabar, maka praktis Jokowi akan keluar sebagai pemenang mutlak (sekitar 60 persen).

Persoalannya terletak di sini.  Di dapil dengan suara terbesar ini, PKS memenangi pilgub dua kali berturut turut. Pada Pilgub 2918 mendatang, PKS akan berkoalisi dengan Gerindra sebagaimana terjadi di Pilgub DKI Jakarta April 2017 lalu.

Oleh sebab itu, menjadi pertanyaan apakah poros Teuku Umar mampu menggeser hegemoni PKS di Jabar?

Berdasarkan pengalaman dua kali pilgub itu, calon yang diusung oleh PDIP dua kali mengalami kekalahan. Faktor kekalahan jelas bukan karena calon yang diusung tidak populer. Sebaliknya calon yang diusung PDIP popularitasnya luar biasa. Pada Pilgub 2008, PDIP mengusung Agum Gumelar berpasangan dengan Nu’man Abdul Hakim dari PPP.

Popularitas kedua tokoh ini tidak diragukan di Jawa Barat. Nukman adalah Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2003-2008. Sementara Agum adalah tokoh nasional, putra daerah Jawa Barat yang dihiormati.

Namun, keduanya menelan kekalahan di hadapan pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf yang diusung PKS dan Partai Demokrat.

Pada Pilgub 2013, PDIP mengusung pasangan yang tidak kalah populer, yakni Diyah Pitaloka dan Teten Masduki.

Diyah Pitaloka alias Oneng  sangat  terkenal menyusul penampilannya dalam serial Bajaj Bajuri. Sementara  Teten Masduki sangat terkenal  sebagai tokoh LSM anti-korupsi yang memimpin Indonesia Corruption Watch (ICW).  Pada Pilgub 2013 ini, calon yang diusung PDIP mengalami kekalahan di hadapan Ahmad Heryawan yang berpasangan dengan Deddy Mizwar.

Berdasarkan dua kali pilgub tersebut, maka dapil Jawa Barat secara tak langsung berada dalam genggaman PKS. Apa langkah PDIP mematahkan hegemoini PKS?

Blusukan Jokowi

Sejak terpilih jadi presiden, daerah Jabar adalah daerah yang paling banyak diblusuk oleh Jokowi.  Menurut situs  Presidenri.go.id,  sejak dilantik 20 Oktober 2014, atau 32 bulan atau selama hampir tiga tahun menjadi presiden, jumlah blusukan Jokowi mencapai 306 kali. Ini berarti hampir 10 kali Jokowi berkunjung atau blusukan ke daerah dalam setiap bulan.

Dari semua blusukan itu, jumlah blusukan Jokowi ke Jabar adalah yang tertinggi jika dibandingkan jumlah blusukan Jokowi ke provinsi lain. Blusukan Jokowi ke Jawa Barat mencapai 48 kali. Sementara blusukan ke Jawa Tengah  38 kali, dan blusukan ke Jawa timur 32 kali. Blusukan ke provinsi lain lebih kecil lagi.

Apakah jumlah blusukan yang lebih tinggi ini ampuh untuk menggeser hegemoni PKS di Jawa Barat?

Secara teoritis, ada sejumlah pendakatan yang dilakukan oleh pemilih dalam menjatuhkan pilihan. Yakni, pedekatan sosiologis, pendekatan ekonomis, dan pendekatan rasional.

Semua calon atau juga partai pengusung pasti sudah melakukan pemetaan tentang tiga pendekatan itu.  Oleh sebab itu, pemahaman tentang tiga pendekatan itu tidak bisa disebut monopoli partau atau calon tertentu saja.

Calon atau partai bisanya masuk pada pendekatan yang lebih detil mengikuti cara masyarakat mengambil keputusan melalui apa yang disebut dengan proses heuristics.

Proses heuristics  dijadikan jalan pintas oleh masyarakat dalam menentukan pilihan, karena pada umumnya mereka tidak memiliki informasi yang cukup untuk menentukan pilihan.

Ada lima hal yang biasanya dilakukan atau dijadiukan patokan oleh masyarakat untuk membantu dia mengambil keputusan memilih siapa.

Pertama, individu akan memilih kandidat yang paling menarik secara emosional atau yang lebih disukainya (emosional).

Kedua, individu akan memilih kandidat berdasarkan hasil rekomendasi dari kerabat dekat, elit politik yang terpercaya, ataupun kelompok-kelompok sosial yang dimiliki oleh individu. Dengan kata lain, individu membiarkan orang lain diluar dirinya yang memutuskan pilihannya.

Ketiga, individu memilih kandidat yang telah dikenal atau yang telah diketahui sebelumnya.

Keempat, individu memilih kandidat berdasarkan pilihan pada pemilu sebelumnya dan tetap pada pilihannya itu.

Kelima, individu memilih kandidat yang mempunyai peluang menang lebih besar.

Berdasarkan lima cara masyarakat menjatuhkan pilihan ini, tiga di antaranya lebih dekat dengan PKS yang akan mengusung petahana Wakil Gubernur Deddy Mizwar. Sebagai petahana, PKS dinilai menguassai tiga cara masayarkat menentukan pilihan. Ketiga cara itu adalah “sudah dikenal”, “menentukan pemilihan berdasarkan pemilihan sebelumnya”,  dan “mememilih kandidat yang dinilai memiliki peluang menang lebih besar”.

Kemenangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar pada Pilgub Jabar 2013 menurut sejumlah analisis, juga dipengaruhi oleh figur Deddy Mizwar. Ini berarti dari lima cara itu, PKS dengan Deddy Mizwar-nya menguasai  empat cara masyarakat menentukan pilihan, karena Deddy Mizwar dianggap sebagai kandidat yang menarik secara emosional atau yang lebih disukai secara emosional.

Belum lagi faktor citra yang sudah melekati PDIP yang diasosiasi sebagai partai yang mendukung Kristen, China, komunis dan lain-lain sebagai imbas dari Pilkada DKI Jakarta.

Faktor PDIP ini tidak tertutup kemungkinan mendorong pemilih  menyederhanakan cara pengambilan keputusannya dengan menghilangkan atau menghiraukan aspek-aspek lain dalam menentukan pilihan, dan fokus pada hanya satu kandidat saja dan menghiraukan kandidat yang lainnya.

Dalam hal ini, Deddy Mizwar kembali menjadi sosok yang menjadi perhatian, selain karena sudah dikenal (incumbent) juga karena daya tariknya sebagai komedian, maupun perannya dalam serial televisi yang Islami.

Surat Ketua DPD Partai Golkar Kawa Barat tentang imbauan agar Golkar – PDIP berkoalisi di seluruh daerah di Jawa Barat yang menggelar pilkada, di atas kertas terlihat besar. Tetapi,  dalam perspektif 212 (aksi bela Islam dan Bela Ulama) yang digelar umat Islam jelang Pilgub DKI Jakarta,  koalisi itu tidak memiliki makna signifikan. Dalam perspektif 212, bukan hanya Golkar, PDIP, Nasdem, Hanura, tetapi juga PPP dan PKB dinilai memiliki “warna” sama yakni sama-sama pendukung Ahok -Djarot.

Lain halnya jika dalam koalisi dimasukkan unsur 212, sehingga “warna” koalisi mengalami perubahan.

Frekwensi blusukan Jokowi yang tinggi ke Jabar, jelas bermanfaat ketika meng-endorserment cagub yang akan diusung oleh poros Teuku Umar. Tetapi belum tentu bermanfaat signifikan mengingat Jokowi diasosiasikan sebagai bagian dari pendukung Ahok yang anti-212.

Sedemikian rupa, di atas kertas tidak mudah bagi poros Teuku Umar meruntuhkan hegemoni PKS di dapil Jabar. Setidaknya diperlukan terobosan-terobosan inovatif yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Ini tantangan bagi poros Teuku Umar dan tentu saja tantangan bagi Jokowi untuk memuluskan langkahnya memenangi Pilpres 2019.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here