Boediono Cs, “Target Panas” KPK

0
295

Nusantara.news, Jakarta – Setelah sekian lama tak terdengar, penanganan kasus korupsi talangan (bailout) Bank Century kini memasuki babak baru. Itu menyusul diputuskannya hasil sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadikan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (10 April 2018).

Dalam amar putusan, hakim tunggal Effendi Mukhtar membeber sejumlah nama dan memerintahkan KPK agar segera menetapkan tersangka. Menariknya, di antara beberapa orang eks pejabat Bank Indonesia (BI) itu, di dalamnya disebut nama mantan Gubernur BI Boediono.

Mantan Wakil Presidendi era Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono itu diduga juga ikut terlibat kasus korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan PT Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Menanggapi hal ini, KPK mengaku akan menghormati dan mematuhi hasil putusan pra-peradilan PN Jakarta Selatan. KPK juga berjanji bakal mengusut dan mempertajam bukti-bukti sehingga bisa meningkatkan status pihak lain. Namun pertanyaannya, benarkah KPK akan bersungguh-sungguh patuh? Apakah KPK justru akan meremehkan perintah yang jarang-jarang diputuskan oleh lembaga hukum lebih rendah statusnya itu? Publik tentu akan menyaksikan.

Sekalipun belum tentu KPK mengikuti putusan tersebut, tetapi dari sisi hukum, peristiwa ini sejatinya sudah cukup mencoreng wajah penegakkan hukum di Indonesia. Terutamanya dalam bidang pencegahan, penanganan dan pemberantasan korupsi yang kini faktanya sudah merasuk ke berbagai wilayah lembaga dan bahkan petinggi Negara. Terseretnya dua bekas petinggi Negara yakni mantan Ketua MK Akil Mochtar dan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto sudah cukup menjadi bukti nyata.

Boediono juga merupakan mantan pejabat tinggi Negara. Puncak jabatan eksekutif tertinggi pernah disandangnya. Maka dari itu, Boediono bakal menjadi “target panas” KPK. Sebab jika akhirnya Boediono benar dijadikan tersangka dan juga ikut digiring petugas KPK ke dalam penjara seperti pejabat tinggi Negara lainnya, maka yang terjadi bukan sekedar hanya sebuah peristiwa hukum. Namun sekaligus menjadi peristiwa politik yang kental sekali dengan intrik dan intervensi. Dalam hal ini, kredibilitas dan independensi KPK bakal diuji.

Baca: Apabila Boediono Tersangka

Sebelum kasus ini kembali mencuat, sejumlah nama-nama penting tertuang dalam kasus Bank Century tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya. Perkara Budi Mulya sendiri sudah cukup lama berkekuatan hukum tetap. Budi Mulya dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara. Namun pasca putusan tersebut, perjalanan kasusnya tiba-tiba tersendat alias jalan di tempat.  Padahal, besar kemungkinan masih banyak beberapa nama penting itu ikut terlibat.

MAKI dalam gugatannya mendalilkan KPK telah berlarut-larut menangani kasus Bank Century karena tidak segera menetapkan tersangka baru setelah putusan Budi Mulya.‎ KPK dianggap tidak sah untuk menghentikan penyidikan kasus yang sudah merugikan sebesar Rp7,4 triliun itu. KPK pun dinilai selama ini hanya berdalih masih mendalami dan analisa kasus Century dan tidak mau disebut telah menghentikan penyidikan.

Bagaimana kronologi kasus ini hingga kembali mencuat dan menyeret nama Boediono untuk dijadikan tersangka? Simak kilas balik perjalanan kasus Bank Century dan sejumlah nama yang disebut-sebut dalam dakwaan bakal menjadi tersangka baru berikut ini. []

Kilas Balik Skandal Bank Century

Tahun 2004: Bank CIC milik Robert Tantular merger dengan Bank Pikko dan Bank Danpac menjadi Bank Century. Setelah LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) mengambil alih 90 persen lebih saham Bank Century bulan November 2008, akhirnya pada Oktober 2009 Bank Century Tbk telah berganti nama menjadi Bank Mutiara Tbk.

15 September 2008: Bank Indonesia memerintahkan pengurus Bank Century untuk menghadirkan Robert Tantular ke Bank Indonesia (BI) untuk dimintai komitmen turut serta bertanggung jawab atas kelangsungan operasional Bank Century.

BI dalam siaran persnya tertanggal 21 Januari 2010 mengatakan bahwa sejak menemukan indikasi bahwa Robert Tantular merupakan pemegang saham pengendali PT Bank Century Tbk yang bersama RAR dan HAW menguasai 70 persen saham, maka pada tanggal

15 Oktober 2008: Bank Indonesia mewajibkan Robert Tantular, RAR, dan HAW -yang menguasai 70% saham Bank Century- untuk menandatangani Letter of Commitment (LoC) yang berisi bahwa mereka bertiga tersebut bertanggung jawab atas kelangsungan operasional Bank Century.

31 Oktober dan 3 November 2008: Bank Century dilaporkan mengalami masalah likuiditas yang serius dan manajemen Bank Century mengajukan permintaan pinjaman jangka pendek senilai Rp 1 triliun dari Bank Indonesia.

5 November 2008: Gubernur BI memutuskan menempatkan Bank Century dalam status dalam pengawasan khusus.

6 November 2008: Karena pengajuan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FJPP), Bank Indonesia mulai menempatkan pengawasnya.

BI juga mengeluarkan surat yang melarang penarikan dana dan rekening simpanan milik pihak terkait, baik giro, tabungan, maupun deposito, yang merupakan prosedur yang ditujukan kepada bank-bank yang berstatus Dalam Pengawasan Khusus.

13 November 2008: Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan masalah Bank Century kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang mengikuti pertemuan G20 di Washington D.C.

16 November 2008: Mempertimbangkan bahwa pemegang saham mayoritas tidak menjalankan LoC tanggal 15 Oktober 2008, maka pada tanggal 16 November 2008 pihak-pihak tersebut diikat kembali dalam LoC kedua.

20 November 2008: Bank Indonesia mengajukan permohonon cekal kepada seluruh pengurus Bank Century dan Pemegang Saham Pengendali. Permohonan Bank Indonesia itu diajukan kepada Menteri Keuangan.

21 November 2008: Komite Stabilisasi Sektor Keuangan (KSSK) yang diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan dengan anggota komite termasuk Gubernur Bank Indonesia, yang saat itu dijabat oleh Boediono. Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, yang dibentuk berdasarkan Undang Undang mengambil alih kepemilikan bank ini dengan menguasai 90% lebih saham Bank Century.

25 November 2008: Bank Indonesia melapor ke Bareskrim Mabes Polri tentang dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh Robert Tantular bersama dua pemilik lainnya.Ketiga orang ini menguasai 70 persen saham bank Century Tbk.

Dalam keterangannya di depan pansus Century tanggal 19 Januari 2010, mantan Kabareskrim Susno Duadjie mengatakan polisi menangkap Robert Tantular di rumahnya tanggal 25 November 2008. Susno mengaku baru bisa berkoordinasi dengan BI, dua hari setelah penangkapan tersebut.

21 Oktober 2009: Pemilik baru Bank Century Tbk yaitu Lembaga Penjamin Simpanan -yang mendapatkan dana dari iuran bank-bank yang ikut mendirikannya- memutuskan mengganti namanya menjadi Bank Mutiara Tbk.

Desember 2012: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan kepada tim pengawas Bank Century di DPR bahwa Budi Mulya dan mantan Deputi Gubernur BI Siti Fajriah bertanggung jawab atas kerugian negara akibat penggelontoran dana talangan Century.

Februari 2013: KPK menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka atas dugaan bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pemberian FPJP dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

15 November 2013: KPK menahan Budi Mulya setelah diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka.

6 Maret 2014: Budi Mulya menjalani sidang pertama.

16 Juni 2014: Jaksa menuntut Budi Mulya dengan pidana penjara 17 tahun dan denda Rp800 juta karena menyalahgunakan kewenangan atau tindakan melawan hukum terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek sehingga merugikan keuangan Negara Rp7 triliun.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here