Boikot Metro TV, Cara Prabowo Lawan Media

0
274

Nusantara.news, Jakarta – Beberapa waktu lalu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga secara resmi melakukan pemboikotan terhadap Metro TV. Keputusan itu didasari dugaan bahwa stasiun televisi milik Media Group tersebut menyalahgunakan hak siar untuk kepentingan politik. Sebagai media yang menjunjung prinsip-prinsip jurnalistik, Metro TV diminta tetap berimbang dalam pemberitaannya dan tidak terjebak kepentingan pemilik.

“Kami sudah memutuskan boikot Metro TV. Selama ini pihak Prabowo-Sandi telah dirugikan oleh pemberitaan Metro TV,” ujar Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, dalam konferensi pers di Media Center Prabowo-Sandiaga di Jl Sriwijaya Jakarta Sekatan, Selasa, (6/11/2018).  Boikot ini, tambah Djoko, berlaku sampai waktu yang akan ditentukan kemudian.

Pihak Metro TV pun menyayangkan aksi pemboikotan ini. Don Bosco Selamun selaku Pemimpin Redaksi tv berita berlambang kepala elang itu, menyebutkan bahwa pihaknya selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalisme, obyektivitas, dan memberitakan sesuatu sesuai dengan fakta yang ada.

Sementara itu, pendiri Media Group, Surya Paloh, juga angkat bicara perihal pemboikotan stasiun televisi miliknya, Metro TV, oleh kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ketua Umum Partai Nasdem yang juga salah satu penyokong capres petahana Jokowi tersebut mempersilakan kubu Prabowo-Sandiaga untuk memboikot Metro TV.

“Dia boleh boikot, emang kalau diboikot kenapa? Gak bisa hidup? Memang kalau diboikot tidak bisa hidup, baru dilakukan negosiasi. Tapi kalau yakin di sana ada misi, ada niat baik, ada keyakinan dan ada survival yang mampu dipertahankan, silakan saja boikot,” tegas Surya Paloh.

Aksi boikot Metro TV ini cukup menarik dan menjadi bagian lain dari sikap keras Prabowo kepada media massa. Sikap keras ini nyatanya juga pernah terjadi pada Pilpres 2014 lalu terhadap Metro TV, Kompas TV, dan Berita Satu. Ketiga media tersebut “kena semprot” karena dianggap memberitakan hal yang negatif tentang dirinya selama masa Pilpres 2014.

Dalam konteks yang lebih besar, apa yang terjadi pada Prabowo ini nyatanya memang menggambarkan bahwa hubungan antara media massa dengan kandidat yang bersaing dalam sebuah kontestasi politik, berpotensi menentukan hasil akhir dari kontestasi politik tersebut. Media massa bisa memainkan posisi dalam membentuk citra politik figur tertentu yang tentu saja berhubungan dengan tingkat elektabilitasnya.

Tentu saja, dalam hal itu Prabowo tertinggal dari Jokowi. Saat ini, nama-nama taipan pemilik grup-grup media massa macam Hary Tanoesoedibjo dengan grup MNC-nya dan Surya Paloh dengan grup Media-nya telah ada di belakang Jokowi. Aburizal Bakrie dan Erick Thohir yang merupakan tokoh kunci di Viva Group – dengan TV One di bawahnya – pun kini telah lebih terbuka mendukung Jokowi.

Dampak dari peran ganda sebagai pemilik media sekaligus pemain politik partisan, pemberitaan media pun menjadi bias. Istilah ini bisa diartikan sebagai keadaan ketika media massa mempublikasikan suatu pemberitaan tertentu dalam konteks yang bersifat parsial dan menyebabkan lahirnya prasangka di tengah masyarakat sebagai hasil dari pemberitaan tersebut.

Bias media itu nyatanya saat ini menjadi alasan kubu Prabowo Subianto memboikot Metro TV. Konteks Metro TV sebagai media dan bagian dari entitas politik Surya Paloh memang mau tidak mau membuat publik bisa menilai bahwa media tersebut “cenderung” ada dalam garis yang linear dengan kepentingan sang pemilik.

Di sisi lain, Jokowi dan timnya tampaknya memang menyadari pentingnya media sebagai alat pemoles paling ampuh melambungkan citranya, sekaligus melumpuhkan lawan. Hal inilah yang membuat pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut Prabowo jauh tertinggal dalam hal 3M – money, media, dan momentum – dari Jokowi sebagai petahana.

Prabowo semestinya belajar dari dari kekeliruannya di Pilpres 2014 yang tidak banyak mendapat dukungan media. Di Pilpres 2019 ini, di atas kertas sepertinya keadaan akan lebih buruk karena hampir semua pemilik media besar merapat ke Jokowi. Dengan kondisi ini, apakah memboikot Metro TV bagian dari strategi jitu untuk ‘membungkam’ media yang dianggap partisan?

Serang Balik Media

Dalam konteks boikot Metro TV, memang belum bisa dipastikan apakah hal ini adalah bagian dari strategi politik kubu Prabowo. Namun, hal ini bisa saja menjadi efektif jika dikemas dengan sedemikian rupa, seperti yang dilakukan oleh Trump di AS. Prabowo bisa memainkan posisi “memerangi” media-media yang kerap menyudutkannya dan menaikkan perhatian publik atas dirinya seperti cara Trump.

Cara Trump memenangkan dominasi dan pengaruh publik lewat media adalah dengan “memeranginya”. Trump dan penasihat-penasihat politiknya sepertinya tahu bahwa sangat tidak mungkin memenangkan pertarungan di media massa melawan Demokrat. Oleh karena itu, cara untuk melawan media-media seperti CNN, NBC, dan yang lainnya, adalah dengan mencap mereka sebagai “fake news” atau penyebar berita palsu.

Akibatnya, justru pemberitaan tentang Trump semakin meningkat, dan semua orang seolah “melupakan” sosok Hilary Clinton sebagai lawannya. Konteks ini memang sejalan dengan pernyataan Stray, seorang penulis senior di Politico Magazine, bahwa tidak peduli berita yang dimuat itu baik atau buruk, selama hal tersebut mampu menarik perhatian publik, maka seringkali tujuan kampanye politik berhasil dicapai. Menurutnya, kontestasi sekelas Pilpres adalah kisah tentang dominasi seorang kandidat atas media massa. Ia menyebut Pilpres AS 2016 lalu adalah pembuktian hal tersebut.

Donald Trump berhasil membuat media seperti CNN kini dipersepsikan benar-benar sebagai fake news dan memenangkan pertarungan serta dominasi atas media massa. Sementara, Prabowo belum sampai pada tahap menyebut Metro TV sebagai fake news. Namun, kampanye “mempelesetkan” nama Metro TV menjadi Metro “tipu” misalnya, nyatanya sudah marak terjadi di media sosial dan secara tidak langsung mengindikasikan pertarungan tersebut.

Media di tengah pusaran politik

Namun lepas dari apa pun, sebenarnya media bisa berpihak ke suatu kubu tertentu jika berdasarkan hati nurani atau visi yang jelas. Sebagai contoh, tengok saja keberpihakan media yang terjadi di Amerika Serikat. Di Negeri Paman Sam itu, ada dua media besar yang selalu bertentangan: Fox Media dan CNN. Akan tetapi, pembelahan di sana terjadi karena Fox dan CNN “setia” dengan visinya masing-masing. Kesetiaan mereka yakni pada cita-cita politik dan nilai.

Berbeda dengan Indonesia, keberpihakan tersebut hanya berdasarkan preferensi politik praktis. Loyalitas mereka bukan pada substansi dan visi yang jelas, lebih-lebih pada kebenaran. Yang terjadi, kesetiaan “abadi” abadi justru pada pemilik yang terombang-ambing. Jika si bos dukung capres tertentu, maka seluruh framing dan pemberitaan harus melulu “menganggungkan” capres tersebut, begitupun sebaliknya mencoba mendegradasi lawan politiknya. Anehnya, KPU, Bawaslu, KPI, Dewan Pers, dan organisasi pers seolah tak punya taring untuk menindak tegas pelanggaran media partisan itu.

Khusus untuk pemilik televisi, mereka semestinya menjunjung tinggi asas netralitas dalam Undang-Undang Penyiaran. Isi siaran tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Pemegang izin siaran juga harus tunduk kepada Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan KPI. Sesuai dengan pedoman ini, lembaga penyiaran, termasuk televisi, tidak boleh bersikap partisan terhadap salah satu peserta pemilu. Lembaga penyiaran juga tidak boleh menyiarkan program siaran yang dibiayai peserta pemilu. Terlebih, frekuensi siaran yang mereka gunakan adalah frekuensi milik publik.

Hal serupa berlaku untuk media cetak dan online yang mengaku milik publik. Mereka perlu memegang prinsip-prinsip independensi dan mematuhi kode etik jurnalistik. Jika tidak, perilaku tercela ini akan mencoreng insan pers secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, merusak kepercayaan masyarakat terhadap media. Akibatnya, publik akan mencari, menyalurkan, dan membuat sendiri segala informasi lewat sosial media. Sebab, di media mainstream, publik tak lagi mendapatkan informasi yang berimbang dan akurat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here