Bojonegoro Kebagian Bansos Rp0,25 Triliun Lebih dari Khofifah

0
82

Nusantara.news, Bojonegoro – Bantuan sosial (bansos) yang dijanjikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa ketika bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (3/3/2017), mulai didistribusikan ke daerah penerima. Di Kabupaten Bojonegoro, Khofifah menyerahkan langsung bansos sebesar Rp255,8 miliar untuk disalurkan, Minggu (5/3/2017).

Bantuan sebanyak itu dibagi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 31.269 keluarga dengan total nilai senilai Rp59 miliar, PKH nontunai Rp30 miliar kepada 15.884 keluarga, serta beras sejahtera (Rastra) Rp166 miliar untuk 121.462 keluarga.

Berikutnya bantuan bahan bangunan rumah (BBR) Rp50 juta untuk empat keluarga, bansos disabilitas Rp30 juta untuk 10 jiwa, dan bantuan hibah dalam negeri Rp76 juta untuk 370 keluarga.

Direktur Jaminan Keluarga Kemensos Nur Pujiyanto menambahkan, PKH merupakan salah satu program paling efektif dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. “PKH saat ini menjangkau enam juta keluarga dan menurut kajian Bank Dunia berkontribusi 0,3 persen dalam penurunan angka kemiskinan,” katanya.

Nur menambahkan, saat ini sebanyak tiga juta keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di 98 kota dan 200 kabupaten akan menikmati aksesibilitas perbankan akhir tahun ini. Selain itu, sebanyak 1,2 juta KPM di 44 kota juga telah menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Bupati Bojonegoro Suyoto mengatakan, bantuan sosial yang digulirkan Kemensos turut berkontribusi terhadap penurunan tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan di Bojonegoro. Bahkan, lanjut dia, indeks rasio gini atau tingkat ketimpangan di Kabupaten Bojonegoro kini hanya 0,24 atau terendah se-Jawa Timur. “Bansos saat ini jauh lebih tepat sasaran sehingga kemungkinan masyarakat miskin untuk jatuh lebih miskin semakin kecil,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Mensos mengapresiasi perubahan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) pada pemerintah daerah yang menempatkan urusan sosial menjadi dinas tersendiri. Menurutnya, perubahan tersebut adalah langkah maju daerah dalam menangani masalah sosial-kemasyarakatan di wilayahnya.

“Masalah sosial tidak bisa dianggap sepele. Karena itu, sudah seharusnya ada dinas yang fokus mengatasinya, tidak dicampur-campur karena tidak akan ‘nutut’ (cukup, red) tenaganya,” ujarnya.

Khofifah menerangkan, dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, sebanyak 60 persen telah menempatkan dinas sosial tersendiri, sementara sisanya masih menggabungkan urusan sosial dengan bidang/urusan lainnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here