Bojonegoro “Tercekik” Potongan Cost Recovery Blok Cepu

0
89

Nusantara.news, Bojonegoro – Beban pembiayaan pembangunan yang terus meningkat di tengah kelesuan ekonomi, menjadi salah satu dasar pemerintah kota/kabupaten berharap banyak pada kucuran dana bagi hasil (DBH) migas maupun pendapatan lainnya. Namun mimpi dapat dana lebih berbanding terbalik dengan kenyataan.

Seperti yang dikeluhkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Kandungan minyak dan gas di bawah kerak bumi wilayah yang berbatasan dengan Jawa Tengah ini, memang sukses menjadi penyumbang utama pendapatan asli daerah (PAD). Beberapa perusahaan multi nasional bahkan beroperasi di sana, seperti yang terjadi di proyek Blok Cepu.

Namun keberadaan proyek itu kini justru jadi penguras biaya. Dalih cost recovery, DBY per triwulan yang biasanya mencapai Rp400 miliar turun drastis menjadi Rp147 miliar pada triwulan I 2017. Kondisi ini dikeluhkan Pemkab Bojonegoro dan rencananya akan direaksi dengan berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo pekan ini.

“Dampak dari penurunan DBH otomatis mempengaruhi besaran DAU (dana alokasi umum). Tahun ini, Bojonegoro hanya menerima Rp900 miliar. Jumlah itu hanya cukup untuk menggaji pegawai negeri sipil. Dalam isi surat nanti, salah satunya meminta pusat untuk mengkaji ulang pembagian DAU,” kata Kepala Dinas Pendapatan Bojonegoro, Herry Sudjarwo, Rabu (19/4/2017).

Besaran DBH, tambah Sudjarwo, oleh pemerintah pusat langsung dipotong cost recovery proyek minyak Blok Cepu. Bukan bermaksud menghindari kewajiban, pemkab sebenarnya sudah mengusulkan ke Kementerian Keuangan agar pembayaran cost recovery sebesar Rp550 miliar bisa diangsur selama 5 tahun. “Tapi usulan itu tidak mendapat tanggapan,” cetusnya.

Perhitungan pemkab, biasanya triwulan I DBH yang diterima bisa mencapai Rp400 miliar. Namun karena ketentuan cost recovery itu, jumlah yang diterima pun terpangkas cukup besar. Bojonegoro sebenarnya masih beruntung karena beberapa daerah di Jawa Timur ada yang tidak mendapatkan sama sekali.

“Akibat pemerataan DBH migas di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, pada tahun ini tidak ada yang memperoleh disebabkan adanya pemotongan cost recovery. Kalau normalnya seharusnya masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur, memperoleh Rp24 miliar per tahunnya,” ucapnya menambahkan.

Sudjarwo mengungkap jika Kamis (20/4/2017), Pemkab Sidoarjo akan berkunjung bumi Angling Darmo itu untuk mempertanyakan tidak adanya penerimaan DBH migas minyak Blok Cepu tahun ini. “Rencanannya Pemkab Sidoarjo akan ke Bojonegoro, Kamis. Mereka mempertanyakan karena perhitungan perolehan DBH migas pemertaan sudah dialokasikan di dalam APBD,” tandasnya.

Lebih lanjut ia juga menjelaskan dalam perhitungan APBN untuk pembagian dana alokasi umum (DAU) suatu daerah penghasil migas akan turun, dengan pertimbangan sudah memperoleh DBH migas lebih besar dibandingkan dengan daerah lain yang bukan penghasil migas. Akibatnya penerimaan DAU Bojonegoro, lebih rendah dibandingkan daerah lainnya yang bukan penghasil migas, seperti Blitar yang bisa memperoleh DAU Rp1,2 triliun. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here