Bola Panas di Tangan Presiden

0
75

SANGAT  tepat, sikap tegas Presiden Joko Widodo yang menolak permintaan Pansus Hak Angket KPK untuk berkonsultasi. Alasan Presiden, soal Pansus itu berada di wilayah DPR dan tidak masuk domain presiden.

Sebelumnya, sejumlah pihak di Pansus, meminta Presiden bersedia bertemu untuk memberi masukan terhadap Pansus. Meski belum ada permintaan resmi, tetapi wacana ke arah itu sudah dikembangkan. Di DPR sendiri memang tidak satu suara. Banyak juga di antara mereka yang memandang tak ada urgensinya bertemu kepala negara.

Meminta masukan presiden terhadap Pansus memang permintaan konyol. Sebab, menurut Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (atau terkenal dengan nama UU MD3), hak angket adalah untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Karena itu, keputusan atau rekomendasi Pansus itu akan diserahkan kepada presiden.

Entah di mana logikanya, Presiden diminta memberi masukan terhadap rekomendasi yang akan ditujukan kepada dirinya sendiri. Mungkin sama bodohnya jika hakim meminta pertimbangan terdakwa untuk vonis yang akan dijatuhkan kepadanya.

Kita menengarai ada upaya konspiratif di sini, yakni menarik Presiden ke pusaran konflik, sehingga areal konflik semakin meluas. Jika tadinya hanya antara  DPR dengan KPK, kini dicoba masukkan unsur ketiga, yakni Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, Pansus DPR bisa berlepas tangan dengan melemparkan bola panas ke tangan Presiden.

Pansus KPK di DPR memang berada dalam posisi terjepit. Di satu sisi, mereka harus merumuskan kesimpulan Pansus Angket yang “seram”, karena proses pembentukan Pansus dan lika-liku pelaksanaan tugasnya berlangsung sangat menyeramkan. Di sisi lain, Pansus seperti dihantam turbulensi, karena ternyata serangkaian upaya mendiskreditkan KPK justru memperkuat pembelaan publik terhadap KPK.

Sebagai politisi, mereka jelas takut berhadapan dengan opini publik. Itu sebabnya, kata-kata sarkastik terhadap KPK buru-buru dianulir. Misalnya, wacana pembekuan KPK dari anggota F-PDIP Henry Josodiningrat langsung dibantah oleh DPP PDIP. Anggota F-PDIP lain, Masinton Pasaribu, yang meminta Presiden Joko Widodo menerima Pansus Angket, ditarik DPP-nya dari Wakil Ketua Pansus.

Itu pula sebabnya, bola panas ini dilemparkan ke Presiden. Tujuannya agar Presidenlah yang berhadapan dengan serangan publik.

Soal pembentukan Densus Antikorupsi oleh Polri bisa juga dibaca dalam perspektif yang sama. Densus itu dibentuk atas permintaan Komisi III DPR. Polri, mungkin untuk menghindari berurusan dengan Komisi III, segera membentuk dan menyatakan sudah merampungkannya akhir tahun ini untuk beroperasi tahun depan.

Tetapi, karena susunan organisasi dan tata kerja kepolisian harus ditetapkan dengan peraturan presiden, maka tentu konsep Densus Antikorupsi ini akan diserahkan ke Presiden untuk diterbitkan perpres pengganti Perpres Nomor 5 tahun 2017 yang mengatur organisasi Polri saat ini.

Artinya, bola panas lagi-lagi dilempar ke Presiden. Kewajiban Polri untuk memenuhi permintaan Komisi III DPR sudah dilaksanakan. Apabila Presiden Joko Widodo menolak, maka DPR akan punya amunisi baru lagi untuk mempertanyakan kepada Presiden apa alasan penolakan. Jika bereskalasi, bukan tak mungkin akan muncul lagi penggunaan hak DPR terhadap eksekutif.

Tapi jika Presiden menerbitkan perpres, tindakan itu akan dipahami publik sebagai turut serta melemahkan KPK. Sebab, Densus Antikorupsi ini –semulia apa pun alasan normatif yang dikemukakan Polri maupun DPR—publik memahaminya sebagai langkah mendegradasi KPK.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here