‘Bola Panas’ Sengketa Pemilu dan Ujian Marwah MK

0
110
Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)

Nusantara.news, Jakarta – Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil pemilihan umum (pemilu) presiden dan anggota legislatif, fase pemilu beranjak ke sengketa atau perselisihan hasil pemilu. Sengketa hasil pemilu merupakan hal yang "lumrah" dan konstitusional. Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sempat menyatakan tidak akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun pada akhirnya mereka berubah pikiran dan mengajukan gugatan.

Tim kuasa hukum Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mendaftarkan gugatan hasil Pilpres 2019 ke MK pada 24 Mei malam. Tim hukum yang ditunjuk Prabowo-Sandiaga berjumlah delapan orang. Mantan Ketua KPK Bambang Wijojanto didapuk sebagai ketua tim. Lalu ada Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Aimir, dan Zulfadli.

Adapun, dalam gugatan ini, tim hukum Prabowo-Sandiaga akan merumuskan adanya satu tindakan kecurangan Pilpres yang bisa dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Karenanya, tim hukum Prabowo-Sandiaga mendorong MK bukan sekadar menjadi mahkamah kalkulator yang bersifat numerik.

Jika merujuk ke angka hasil akhir, tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memang harus membuktikan bahwa setengah plus satu dari 16,9 juta suara mestinya jadi milik mereka. Angka 16,9 juta adalah selisih suara Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandi. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU, Jokowi-Ma'ruf (paslon nomor urut 01) memperoleh suara 85.607.362 atau sekitar 55,50 persen, sementara perolehan Prabowo-Sandiaga 68.650.239 suara.

“MK semestinya tidak memutus hasil pemilu berdasarkan hitung-hitungan suara saja. MK, harus lebih dari itu. Jika MK hanya menentukan pemenang pemilu berdasarkan benar atau salahnya rekapitulasi suara, itu sama saja membuat MK jadi ‘Mahkamah Kalkulator’,” kata Bambang Wjojanto dalam dokumen gugatannya.

Tim hukum Prabowo-Sandi lantas mengutip putusan MK untuk Pemilukada Jawa Timur tahun 2008. Ketika itu MK memerintahkan pemungutan suara ulang atas wilayah yang terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (disingkat TSM). Menurut tim hukum, putusan serupa harus diberlakukan di Pilpres 2019. 

Diketahui, jumlah keseluruhan pemohon yang mendaftar ke Mahkamah untuk Pemilu 2019 (334 pemohon) lebih rendah dibandingkan dengan Pemilu 2009 (628 pemohon) dan Pemilu 2014 (903 pemohon). Jumlah ini terdiri dari 323 diajukan partai politik atau calon legislatif, 10 calon DPD, dan satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Hal ini menunjukkan masih banyak kandidat yang tidak puas terhadap hasil pemilu, yang tetap memilih jalur ini. Ditambah, sejarah putusan MK yang mengabulkan sejumlah gugatan pemohon pada pemilu sebelumnya (khusus Pileg) juga dapat menjadi indikator bahwa terdapat kinerja penyelenggara pemilu dalam kasus yang dikabulkan oleh MK yang perlu dievaluasi.

Sementara itu, dari jadwal yang ditetapkan oleh MK, putusan sengketa pilpres 2019 akan dibacakan pada 28 Juni. Dalam waktu dekat (pada 11 Juni), MK terlebih dulu akan melakukan registrasi terhadap permohonan peserta pilpres yang dianggap lengkap. Selanjutnya, pada 14 Juni MK menggelar sidang perdana. MK akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan (putusan sela). Dan pada 17 – 24 Juni, MK akan melakukan persidangan.

Ketua Tim Hukum BPN Bambang Widjojanto bersama Penanggung Jawab Tim Hukum BPN Hashim Djojohadikusumo menyerahkan berkas gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi

Namun pertanyaannya, masa persidangan yang relatif singkat (2 minggu untuk sengketa Pilpres dan 1 bulan untuk sengketa Pileg) dengan jumlah 334 gugatan, bagaimana kualitas hasil putusan MK nanti? Sebab jika dihitung kasar, misalnya gugatan pileg disidangkan semua, berarti selama 30 hari hakim konstitusi harus menyidangkan dan memutuskan 10 gugatan dalam sehari. Terlebih dalam konteks Pilpres, yang dibutuhkan MK tidak hanya melihat hitung-hitungan matematis, tetapi juga mengulik bukti-bukti substantif yang kuat apakah telah terjadi kesalahan dalam peghitungan, atau telah terjadi pelanggaran yang betul-betul TSM atau tidak.

Sebelumnya, hakim konsitusi Aswanto telah memperkirakan jumlah perkara sengketa pemilu 2019 akan banyak yang masuk ke MK. “Apabila nanti sengketa pemilu cukup banyak kasus yang masuk, ini mengharuskan para hakim konstitusi menyelesaikan perkara dari pagi sampai pagi lagi. Jadi, tidak hanya kemampuan dan keilmuan yang dipersiapkan para hakim MK, tetapi juga fisik yang kuat untuk menyelesaikan sengketa pemilu,” ungkapnya.

Bentuk Panel Hakim MK

MK membagi tiga panelis hakim untuk mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 untuk Pileg. Ketua MK, Anwar Usman mengatakan, pembagian 9 hakim ke dalam tiga panel untuk mempercepat penanganan sengketa Pileg. Mereka pun sepakat majelis yang dibentuk tidak akan menangani perkara berasal dari daerah asal hakim demi mencegah konflik kepentingan.

Rincian panel hakim MK untuk Pileg 2019: Panel pertama diketuai oleh Ketua MK Hakim Konstitusi Anwar Usman, dengan anggota Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Anwar merupakan hakim konstitusi dengan lembaga pengusul MA, sementara Enny diusulkan oleh Presiden (pemerintah), Arief diusulkan oleh DPR.

Panel kedua diketuai oleh Wakil Ketua MK Aswanto dengan anggota Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul. Aswanto merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR, sementara Saldi diusulkan oleh Presiden, dan Manahan diusulkan oleh MA.

Panel ketiga diketuai oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dengan anggota Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Palguna merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh Presiden. Sementara Suhartoyo diusulkan oleh MA dan Wahiduddin diusulkan oleh DPR.

Meski berbeda panelis, hakim konstitusi tetap akan memutus secara bersama-sama. Mereka tetap mengumpulkan seluruh materi kemudian memutus bersama-sama sehingga tidak ada bentrok. "Kan pengambilan putusan sama-sama 9 hakim. Panel itu kan hanya untuk membuat efektivitas kemudian memanfaatkan waktu untuk mempersingkat waktu. Nanti pengambilan putusan itu gabung semua," kata Wakil Ketua MK Aswanto di gedung MK, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Lepas dari semua itu, yang perlu ditekankan adalah hakim konstitusi harus benar-benar independen dan menjaga marwah lembaga dalam menangani 'bola panas' sengketa pemilu. Karena itu, seorang hakim konstitusi, sebagaimana disyaratkan, mestilah seorang negawaran: ia menempatkan kepentingannya untuk negara, tidak untuk orang per orang atau tunduk pada tekanan pihak mana pun. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here