“Bom” Baasyir Mengguncang Jokowi

1
410

Nusantara.news, Jakarta – Rencana pembebasan bersyarat terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir yang sempat digembar-gemborkan pengacara Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, dan telah mendapatkan persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seolah kembali dimentahkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto tiba-tiba menggelar konferensi pers yang menyatakan pemerintah akan mengkaji ulang pembebasan pendiri Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) tersebut.

Berkebalikan dengan pernyataan Presiden Jokowi pada Jumat, 18 Januari, Wiranto mengatakan alasan kemanusiaan jadi nomor dua setelah Ba’asyir menolak menandatangani surat pernyataan setia pada Pancasila dan NKRI.

“Presiden tidak grusa-grusu, serta merta, tapi perlu mempertimbangkan aspek lainnya.  [Pembebasan Ba’asyir] masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya seperti aspek Pancasila, NKRI, hukum, dan lain sebagainya,” kata Wiranto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Silang pendapat di internal pemerintahan Jokowi terkait sebuah keputusan yang telah di-publish memang bukan sekali saja ini terjadi. Hal ini selain menggambarkan buruknya koordinasi antar-pejabat, juga menunjukkan inkonsistensi pemerintah. Dampaknya: masyarakat bingung, dan negara tampak dikelola secara amatiran. Dalam konteks pembebasan Baasyir, sikap pemerintah semacam itu seolah mempermainkan rasa kemanusiaan Baasyir dan keluarganya.

Lepas dari itu, sejak awal alasan kemanusiaan yang jadi dasar pembebasan Baasyir, dianggap tak jelas dasar hukumnya dan berpretensi menimbulkan kecemburuan napi lain. Publik pun bertanya-tanya, setelah Baasyir siapa lagi yang akan minta dibebaskan? Pembebasan Baasyir memang terasa janggal bagi sebagian pihak. Wajar, kalau kemudian keputusan itu dikait-kaitkan dengan politik.

Gagalnya Kalkulasi Politik Jokowi

Bisa jadi, pembebasan Baasyir semula diharapkan bisa membawa efek positif pada elektabilitas petahana sekaligus menepis stigma publik soal Jokowi yang jauh dari Islam. Namun, apakah cukup bagi petahana untuk memenangkan Pilpres 2019 dengan hanya menggandeng kelompok Islam konservatif? Tentu saja tidak demikian.

Pasalnya, konsolidasi umat Islam yang digerakkan oleh kelompok 212 sudah terkonsolidasi ke kubu Prabowo. Ditambah, persepsi buruk Jokowi soal Islam begitu kuat tertanam di benak publik lewat pembangunan opini di berbagai media sosial yang telah berlangsung sekian lama.

Di luar itu, penolakan Baasyir terhadap ikrar kesetiaan terhadap NKRI dan Pancasila sebagai salah satu syarat pembebasan bersyarat, dipandang berseberangan dengan masyarakat Islam Indonesia pada umumnya. Sebab, mayoritas umat Islam Indonesia memandang Pancasila dan NKRI sebagai konsensus bersama yang di dalamnya ada saham politik para ulama, sehingga dianggap sudah final.

Barangkali Hizbut Tharir Indonesia (HTI) yang membawa konsep Indonesia “negara khilafah” ada benang merahnya dengan prinsip perjuangan Baasyir. Namun tampaknya HTI juga tak akan tertarik memberikan dukungan elektoral kepada Jokowi. Sebab pasca pembubaran HTI oleh pemerintah, dendam politik dan kekecewaan ormas ini terhadap Jokowi terlalu dalam.

Di pihak lain, justru pada kadar tertentu, bebasnya Baasyir akan membuka lebar kemungkinan bagi para loyalis pendukung sang petahana untuk kembali mempertimbangkan pilihan politiknya, atau justru yang terburuk adalah berpindah pilihan politik, utamanya bagi segmen pemilih rasional. Beberapa pendukung Jokowi di Bali, misalnya, bertekad golput di Pilpres mendatang jika Jokowi bebaskan Baasyir. Belum lagi tekanan negara Barat yang tak setuju dengan langkah Jokowi tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menduga respons negatif muncul karena Jokowi dianggap sebagai kepala negara yang membiarkan bekas teroris plus anti-NKRI bebas; plus melanggar hukum karena pembebasan Ba’asyir menyalahi prosedur. Inilah yang menurutnya melatari Wiranto ‘menganulir’ keputusan Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menegaskan bahwa pemerintah masih melakukan kajian terkait pembebasan narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir.

Jika ditelisik ke belakang, Jokowi memang terlihat beberapa kali melakukan blunder politik menyoal pendekatannya terhadap kelompok Islam. Sebut saja mulai dari mendudukkan mantan politisi Golkar Mochtar Ngabalin dalam pemerintahan, mendekatkan eks-pengacara Habieb Rizieq yaitu Kapitra Ampera ke istana, hingga memilih Ma’ruf Amin yang saat itu jadi ketua umum MUI untuk menjadi cawapresnya. Sayangnya, semua upaya itu tidak ‘nendang’ bagi elektabilitas dan pemulihan citra Jokowi.

Dalam memilih sosok Ma’ruf Amin sebagai cawapres, misalnya, ada harga yang harus dibayar oleh mantan gubernur DKI tersebut. Alih-alih ingin mendapatkan efek elektoral dari mantan Rais Aam PBNU tersebut, elektabilitas Jokowi malah digadang-gadang stagnan oleh beberapa lembaga survey. Sebaliknya, cawapres rivalnya, yaitu Sandiaga Uno dianggap lebih ‘greget’ dan diakui sebagai aset politik bagi peningkatan eletabilitas Prabowo.

Kini, dengan keputusannya untuk memberikan pembebasan bersyarat ataupun grasi kepada sang terpidana terorisme, Jokowi justru berpotensi menghadapi blunder yang sama. Selain Jokowi dipandang kerap membuat kebijakan-kebijakan yang tak konsisten dan hanya terkesan demi kepentingan politik jangka pendek, rupanya “bom” Baasyir juga sanggup mengguncang soliditas pemerintahan dan koalisi di kubu petahana.

Perdebatan dan ketidakselarasan TKN Jokowi-Ma’ruf dengan rencana pembebasan Baasyir menjadi indikasi kuat adanya irisan kepentingan pilpres 2019 dengan pernyataan resmi pemerintah via Menkopolhukam. Menkopolkam Wiranto menyebut pembebasan Baasyir masih dikaji ulang. Sekjen PDIP Sekjen PDIP Hasto Kristianto, menilai Baasyir tak bisa bebas jika tak menyatakan setia pada Pancasila dan NKRI. Nada penolakan juga datang dari petinggi PSI, Kepala KSP Moeldoko, dan salah satu pejabat di Kemenkumham.

Pernyataan para elite di lingkaran petahana ini seolah ‘menganulir’ ucapan Jokowi yang menjelaskan bahwa pembebasan Baasyir sudah melalui pertimbangan panjang dengan berbagai pihak, termasuk dengan pengacaranya yang juga ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra. Cawapres Ma’ruf Amin bahkan mengakui dirinya pernah mengusulkan pembebasan Baasyir pada tahun 2018 lalu.

Boleh jadi, elite di koalisi dan pejabat di pemerintahan mengevaluasi bahwa rencana tersebut bisa berdampak negatif: baik bagi elektabilitas Jokowi, maupun citra pemerintah karena akan dituding melabrak aturan hukum.

Di titik ini, dalam konteks Pilpres 2019, tampaknya Jokowi salah mengkalkulasi politik atas pembebasan Baasyir.[]

1 KOMENTAR

  1. Ini yang dinamakan hukum tumpul di atas tajam di bawah,orang yg sudah di ponis hukuman masa bisa di trabas. GokiL ini sudah mengecewakan semua org yg akhirnya menjatuhkan elektabilitas petahana.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here