Bom Kampung Melayu, Pernyataan Perang Teroris Melawan Polri

0
59
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Pol Didi Agus M (kiri) berjalan menuju ruang rawat inap di Rumah Sakit Polri Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, Kamis (25/5). Presiden dan Wakil Presiden mendatangi Rumah Sakit Polri Sukanto untuk menjenguk korban ledakan bom di Kampung Melayu, Jakarta, pada Rabu, 24 Mei 2016 malam. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/kye/17

Nusantara.news, JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) menilai teror bom di Kampung Melayu Jakarta Timur pada Rabu (24/5/2017) malam, semakin membuktikan bahwa aksi perang teroris terhadap Polri makin nyata. Untuk itu segenap anggota Polri diharapkan semakin meningkatkan kewaspadaan, terutama para polisi yang bertugas di lapangan.

“IPW turut berduka atas serangan terhadap anggota Polri dan masyarakat itu. IPW mencatat pada Desember 2015 Mabes Polri pernah mengingatkan para kapolda dan kapolres agar meningkat kewaspadaan yang tinggi terhadap penjagaan markas komando maupun para personilnya terhadap serangan bom bunuh diri dari ransel maupun bom lempar (impact). Setelah peringatan itu sempat terjadi beberapa kali serangan terhadap kantor polisi maupun anggota polisi di jalanan. Namun korbannya tidak sebanyak dalam serangan teror bom di Kampung Melayu,” ujar Neta S Pane Ketua Presidium IPW kepada nusantara.news, Jumat (26/5/2017).

Menurut IPW, serangan teror di Kampung Melayu adalah serangan terbesar yang pernah dialami Polri dalam sejarah terorisme di Indonesia. Sebab ada 3 polisi tewas dan 5 polisi luka serta 5 warga luka dalam serangan teror di Kampung Melayu.

Karena itu, jika ada pihak pihak tertentu yang menuding bahwa peristiwa Kampung Melayu itu sebagai sebuah rekayasa untuk pencitraan, tudingan itu terlalu naif. Sebab, dari fakta di lapangan terlihat bahwa aksi itu adalah sebuah serangan teror yang khusus ditujukan kepada anggota Polri.

Momentum yang digunakan teroris adalah rencana pawai obor menyambut Ramadhan di mana polisi berkumpul untuk menjaga keamanan dan kemudian diserang.

Dari kasus Kampung Melayu terlihat bahwa para teroris semakin agresif dan nekat melakukan perang terbuka terhadap Polri. “Bagaimana pun hal ini perlu diantisipasi Polri agar anggotanya tidak kembali menjadi bulan bulanan teroris,” imbuhnya.

Menurutnya, jaringan dan otak serangan ini  harus segera diungkap dan ditangkap. Sepertinya para pelaku bom bunuh diri itu juga “korban” karena bisa jadi bom itu diremot oleh aktor intelektual pelaku teroris.

Selain itu bukan mustahil bom Kampung Melayu merupakan bagian kecil dari serangan aksi teror global. Sebab sebelumnya juga terjadi aksi serangan teror bom di sejumlah negara. Hanya saja pelaku teror di Indonesia tergolong pengecut. Setelah melakukan serangan mereka “tidur” tanpa ada pernyataan atau tuntutan apa pun.

Berbeda dengan beberapa serangan teror di negara lain, di mana pihak penyerang langsung menyatakan bertanggung jawab. Akibat serangan “gelap” ini, setiap kali muncul aksi teror selalu muncul isu atau spekulasi bahwa aksi teror itu merupakan rekayasa untuk pencitraan. Ujung ujungnya berkembang polemik di kalangan anak bangsa, sementara para teroris terus beraksi dengan ganasnya.

Untuk itu IPW berharap Polri tidak terpengaruh dengan polemik tsb dan terus bekerja keras memburu dan menangkap otak pelaku teror.

 

UU Polri No 2 Tahun 2002 Perlu Direvisi

Dalam enam tahun terakhir, dari tahun 2011 hingg 2016 ada sebanyak 146 polisi tewas dan 203 luka luka akibat ulah para kriminal. Melihat makin rawannya tugas seorang polisi, sudah waktunya UU Polri No 2 Tahun 2002 direvisi agar Pasal Keselamatan Anggota Polri bisa diakomodir.

IPW menilai keberadaan polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat harus disikapi dengan adil agar keselamatan anggota Polri saat bertugas di lapangan tetap terjaga.

IPW berharap, ke depan perlindungan terhadap polisi, terutama yang bertugas di lapangan,  khususnya lagi yang bertugas di daerah konflik sangat diperlukan.

Dijelaskan Neta, tugas polisi sangat berbeda dengan tugas aparatur yang lain. Polisi yang bertugas di lapangan selalu berhadapan dengan ancaman keamanan dirinya sendiri, sehingga risikonya keselamatannya sangat rentan.

Ada empat poin yang harus dilengkapi berkaitan dengan perlindungan anggota Polri.

Pertama, perlunya asuransi dan jaminan perlindungan keselamatan untuk anggota Polri.

Kedua, anggota Polri yang bertugas di lapangan dan di daerah konflik, yang bisa bertugas 24 jam penuh, perlu diberikan uang lembur dan ekstra puding agar kesehatannya terjaga.

Ketiga, anggota Polri perlu dilatih dengan intensif dan dilengkapi peralatan yang memadai, agar bisa melindungi dirinya sendiri maupun orang lain, saat bertugas di lapangan.

Keempat, sudah saatnya dibuat aturan tentang sanksi yang berat bagi para kriminal yang membunuh anggota Polri. Misalnya, mengacu ke konsep Police Protection Act milik AS yang menetapkan 30 tahun penjara hingga hukuman mati bagi pembunuh seorang anggota polisi. Sanksi ini sangat diperlukan mengingat polisi adalah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Melihat perkembangan yang ada sekarang ini, di mana makin banyak polisi tewas dibunuh pelaku kriminal, sudah saatnya UU Polri no 2 thn 2002 direvisi untuk dilengkapi agar Jaminan Perlindungan bagi Anggota Polri terakomodir. Perlindungan ini agar membuat anggota Polri nyaman dalam bertugas meski para teroris menjadikan mereka sebagai target serangan teror bom, seperti di Kampung Melayu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here