Bom Surabaya Ancam Investasi di Jatim

0
68
"Mari kita sama-sama mengatakan, Jawa Timur Aman, Jawa Timur Damai"

Nusantara.news, Surabaya – Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) juga Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp328 triliun terancam lenyap dari Provinsi Jatim, itu pasca insiden serangan bom tiga gereja dan juga kantor polisi di Surabaya.

Artinya, teror bom Minggu (13/5) pagi lalu itu tidak boleh dianggap enteng dan juga tidak boleh terulang. Semua elemen keamanan wajib mewaspadai, melindungi dan harus bisa memulihkan trauma ketakutan masyarakat dari berbagai gangguan keamanan. Tak mau dituding abai, pemerintah pun mengesahkan RUU No. 15 tentang Tindak Pidana Anti Terorisme menjadi UU.

Ledakan gereja dan kantor polisi tepatnya Markas Komando (Mako) Polrestabes Surabaya jelas mencoreng wibawa penegak hukum. Apalagi, ledakan terjadi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menkopolhukam Wiranto dan sejumlah pejabat tengah ikut mendampingi Jokowi dalam serangkaian kegiatan, termasuk meresmikan Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Tol Pasuruan-Probolinggo (Paspro). Jalan Tol sepanjang 31,3 kilometer itu siap beroperasi untuk arus mudik 2018.

Saat itu, Jokowi didampingi Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman, Gubernur Jatim Soekarwo, Tri Rismaharini dan pejabat lainnya datang ke lokasi ledakan. Mengutuk tindakan anarkis dan terorisme yang diarahkan ke gereja saat ibadat berlangsung, sadis dan mengerikan.

Jadwal Jokowi yang sedianya langsung terbang ke Jakarta melalui Bandara Juanda Surabaya pun berubah, entah apa yang ada dibenaknya insiden bom itu terjadi di depan mata, disela meresmikan jalan bebas hambatan.

Ledakan tiga gereja itu terjadi di Gereja Pantekosta di Jalan Arjuna, Gereja Khatolik Indonesia di Jalan Diponegoro dan Gereja Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel di Surabaya itu hanya selisih menit. Teror itu pastinya juga akan mempengaruhi ketenangan dan keamanan sebuah wilayah, juga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), secara utuh.

Pasca insiden bom nyaris sejumlah ruas jalan di Surabaya sepi. Warga China yang keseharian biasanya hilir mudik di berbagai sudut, terlihat sepi. Entah apa yang ada di pikiran mereka, pastinya bom membuat mereka ketakutan dan memilih pergi dari kota untuk menyelamatkan diri.

Imbas lainnya, pemilik modal kembali menanyakan jaminan keamanan, termasuk investasi yang akan ditanamkan di Jatim. Mereka menganggap Indonesia negara berisiko.

Tak salah jika calon investor dari berbagai negara itu menanyakan wilayah ini aman atau tidak untuk berinvestasi. Soal itu, kegundahan sempat terlontar dari orang nomor satu di Jatim, Pakde Karwo. Disela buka puasa bersama di Gedung Negara Grahadi, beberapa hari lalu Karwo kembali menyebut ada sebesar Rp328 triliun yang akan ditanam di Jatim, rinciannya PMA sebesar Rp248 triliun dan PMDN senilai Rp 80 triliun, calon penanam modal itu masih menunggu selesainya ijin prinsip.

Namun, Karwo yakin PMDN akan landing, tapi untuk yang PMA para investornya masih menunggu komitmen dari polisi dan TNI terkait keamanan di Jatim. Mereka menanyakan bagaimana pengelolaan keamanan di Jatim?. Kemudian, di acara yang digelar di Hotel Majapahit disebutkan kalau semuanya positif jadi menanamkan investasinya di Jatim.

“Akhirnya terjawab dan kami yakin PMA tersebut terealisasi di Jatim,” ujarnya beberapa hari kemudian.

Menurutnya, jika PMA terealisasi maka akan mendorong tumbuhnya perekonomian di Jatim, minimal hingga Triwulan I tahun 2018, perekonomian Jatim berjalan baik dan mampu tumbuh sebesar 5,50 persen. Itu lebih tinggi di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,06 persen.

“Kita prediksi kinerja pertumbuhan ekonomi Jatim hingga akhir tahun mencapai 5,6 persen. Jika PMA sebesar Rp 248 triliun itu bisa terealisasi, maka pertumbuhan ekonomi Jatim di akhir tahun bisa lebih dari 5,6 persen,” terang Pakde Karwo.

Polisi Gencar Berantas Sel Terorisme

Bersandar UU Anti Terorisme, untuk mengatasi trauma sosial akibat bom gereja di Surabaya, Pemprov Jatim bertekad mengembalikan kondisi jaminan keamanan. Saat di Hotel Majapahit, Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin menegaskan pasca tragedi bom, bersama Mabes Polri, polisi di Jatim terus bergerak memberantas sel-sel terorisme hingga ke akarnya.

Pengejaran dan penangkapan dilakukan di sejumlah wilayah, ada 31 orang ditangkap yang merupakan jaringan sel-sel teroris. Selain di Surabaya, juga di Sidoarjo, Malang dan Probolinggo. Di Malang, ada enam orang terduga teroris yang ditangkap. Termasuk ada SA alias Abu Umar yang kemudian diketahui sebagai ketua Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Jawa Timur. Dia ditangkap bersama istri sirinya di rumah kontrakannya di Perumahan Banjararum Asri, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Malang.

Dikatakan, peristiwa ledakan bom di Surabaya bagian dari masalah global, tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain di dunia, seperti Prancis, Filipina, dan Amerika.

Pihaknya menyadari jika masyarakat masih trauma dan terguncang akibat insiden itu. Sejumlah peristiwa mengundang kerisauan, misalnya saat ada tas tertinggal oleh pemiliknya di sebuah swalayan atau terminal, sontak mengundang perhatian dan ketakutan. Disusul sejumlah petugas berdatangan untuk mengamankan. Termasuk saat terjadi listrik padam di sebuah pusat perbelanjaan atau perkantoran, memantik kepanikan.

“Traumatik sosial seperti ini harus diselesaikan, kami terus berpatroli di semua tempat, termasuk juga tempat-tempat ibadah agar masyarakat kembali tenang dan pulih dari trauma,” tegas Irjen Pol Mahfud Arifin.

Tak mau dibilang setengah hati, apalagi menjelang pelaksanaan Pilgub Jatim 27 Juni, Pemprov Jatim bersama Forkopimda dan Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha Jatim menggelar ‘Deklarasi Jawa Timur Aman dan Damai” di Hotel Majapahit, Rabu (30/5/2018).

“Ayo angkat tangan dan kepalkan tangan. Mari kita sama-sama mengatakan, Jawa Timur Aman, Jawa Timur Damai,” ajak Pakde Karwo dengan suara keras.

Pakde Karwo menegaskan, di mana pun di seluruh dunia jika polisi dan tentara kompak, 90 persen persoalan akan selesai, 10 persen sisanya adalah urusan pemerintah. “Hari ini, Polda Jatim dan TNI diwakili Pangdam dan Kapolda kompak melakukan deklarasi menjaga Jatim, ini adalah jaminan keamanan,” katanya meyakinkan.

Memang, untuk mewujudkan jaminan keamanan wilayah harus terwujud kekompakan tiga pilar. Kepala desa yang mewakili unsur pemerintah, Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI dan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) dari polisi, mewakili unsur petugas keamanan. Jika tidak, jaminan keamanan sebuah wilayah pasti akan terganggu. Tetapi jangan lupa, masyarakat juga harus dilibatkan, dengan kembali menggalakkan penjagaan keamanan lingkungan alias Siskamling. Karena, tidak mustahil di sebagian masyarakat mulai terlena dengan kebiasaan dari tradisi luhur menjaga keamanan dengan bersama-sama.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here